200 Ribu Pekerja Dikerahkan Bangun Ibu Kota Baru

Merdeka.com - Merdeka.com - Lonceng pembangunan ibu kota baru mulai digaungkan. Pembangunan fisik akan dilakukan bulan depan, atau tepatnya Agustus 2022. Ini sekaligus menepis keraguan banyak orang yang tidak percaya bahwa ibu kota baru di Kalimantan akan dibangun.

Presiden Joko Widodo atau Jokowi juga berkali kali menepis anggapan yang meragukan jadi atau tidaknya terkait pemindahan Ibu Kota Nusantara (IKN) ke Kalimantan Timur. Jokowi menegaskan, saat ini sudah ada dasar pembangunan IKN yaitu Undang-Undang IKN yang telah disahkan.

"Sekarang telah kita eksekusi dan ada back up UU-nya, yaitu Undang-Undang Ibu Kota Negara. Jadi, kalau ada yang masih meragukan, jadi pindah atau tidak, undang-undangnya sudah ada," kata Jokowi saat sambutan di pembukaan Kongres PMKRI dilihat virtual, Rabu (22/6).

Jokowi menjelaskan, pemindahan ibu kota sudah dengan kalkulasi matang. Pasalnya, beban Pulau Jawa sudah terlalu berat dengan populasi yang besar. Selain itu, ekonomi saat ini terlalu tersentralisasi di Pulau Jawa. Maka Jokowi ingin ekonomi merata di seluruh tanah air.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono juga mengatakan bahwa daya dukung DKI Jakarta sebagai ibu kota negara, sudah tak mungkin lagi dikembangkan. Menurut dia, ongkos memperbaiki Jakarta akan lebih memakan biaya banyak dibandingkan membuat ibu kota baru.

Masalah yang dihadapi Jakarta bukan hanya soal banjir. Basuki menyebut air sungai di Jakarta berpotensi tidak bisa mengalir ke laut karena terjadinya penurunan tanah.

"Jadi daya dukung Jakarta ini sudah berat, memperbaikinya pun mungkin lebih mahal (dari pada) kalau kita bikin (ibu kota) baru," kata Basuki.

Kebutuhan anggaran untuk pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) di Penajam Paser Utara Kalimantan Timur, mencapai Rp466 triliun. Sekitar 20 persen kebutuhan anggaran itu akan diambil dari APBN.

Selain APBN, anggaran pembangunan IKN juga akan berasal dari public private partnership (PPP) dan kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU). Kemudian, dari investasi sektor swasta, BUMN, hingga obligasi publik.

Presiden Jokowi mengakui bahwa pemindahan IKN merupakan pekerjaan besar dan membutuhkan waktu 15 sampai 20 tahun untuk menyelesaikannya. Untuk itu, Jokowi mengajak semua pihak untuk bekerja sama dalam pemindahan IKN.

"Ini sekali lagi pekerjaan besar, pekerjaan yang sulit sehingga diperlukan kolaborasi, kerja sama, pemerintah pusat, pemerintah daerah, sektor swasta, dari BUMN, dari masyarakat, TNI, Polri dan seluruh komponen bangsa ini," kata Jokowi.

Kerahkan 200 Ribu Pekerja

Pembangunan fisik Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan akan dimulai pada awal bulan Agustus 2022. Tahap awal, sekitar 200.000 pekerja konstruksi disiapkan untuk membangun ibu kota baru tersebut. Hunian untuk para pekerja pun disiapkan langsung oleh pemerintah. Pemerintah bakal menyiapkan rumah bedeng atau hunian sementara bagi para kuli proyek. Para pekerja akan difasilitasi dengan baik.

"Jangan sampai mereka bikin bedeng sendiri, kita siapkan rumah-rumah untuk para pekerja konstruksi itu, dapur umumnya, jadi nanti ada kedisplinan, jam 7 (pagi) berangkat, jam 12 (siang) jemput makan, jam 1 (siang) berangkat. Walaupun itu bukan baru tapi cara baru di dunia konstruksi," tuturnya.

Selain itu, land development atau pengembangan lahan untuk kawasan inti pemerintahan seperti Istana Presiden, Istana Wakil Presiden, dan gedung-gedung kementerian/lembaga akan sudah selesai pada Agustus 2022.

Menteri Basuki mengatakan, pada 15 Juli 2022 akan terdapat penandatanganan kontrak untuk proses land development di IKN. Dengan begitu, pemetaan lahan hasil land development sudah tersedia pada Agustus 2022.

"Land development itu hasilnya kavling, pengkavlingan, ini kementerian apa, Istana, ini (Istana) Wapres. Jadi jika Presiden (Joko Widodo) ke sana, sudah memberi perintah, untuk membuat rumah sakit, atau buat apa di (kavling) sini," kata Basuki.

Selain itu, pada akhir Juli 2022, terdapat progres untuk pembangunan jalan akses utama ke IKN dari Jalan Tol Balikpapan.

Pembangunan jalan tol di Kabupaten Penajam Paser Utara sebagai akses menuju IKN Nusantara rencananya dikerjakan beriringan dengan pengerjaan Istana Negara. Jalan tol yang akan dibangun di daerah berjuluk "Benuo Taka" itu yakni, jalan tol penghubung dari Jembatan Pulau Balang menuju Kawasan Industri Kariangau.

Kemudian, jalan tol menuju Istana Negara dari bandar udara VVIP di Kelurahan Gersik, serta jalan tol penghubung antara bandara udara VVIP dan Jembatan Pulau Balang. "Ditargetkan jalan tol bisa difungsikan pada 2024 bersamaan dengan digunakannya Istana Negara," ujar Kepala Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara, Nicko Herlambang.

Memastikan pembangunan tetap berjalan, Presiden Jokowi akan mengunjungi lokasi Ibu Kota Negara (IKN) selama tiga bulan sekali. Ini dilakukan untuk memantau dan mengawal progres perkembangan pembangunan IKN.

"Mungkin tiga bulan sekali beliau akan ke sana, untuk beri semangat dan menghangatkan terus supaya orang yakin kita mau pindah," kata Menteri Basuki

Pemerintah membagi pembangunan IKN dalam tiga tahap, di mana tahap pertama penyelesaian adalah pembangunan infrastruktur inti, antara lain, Istana Presiden, Gedung MPR/DPR, kantor-kantor pemerintahan, markas TNI-Polri, serta perumahan hingga 2024.

Karena itu pada semester II 2022, pemerintah juga akan membangun akses-akses logistik, kemudian jalur-jalur untuk pembangunan infrastruktur.

Selanjutnya, pada 2023, pemerintah akan mendatangkan sekitar 150 hingga 200 ribu pekerja ke IKN untuk mengejar waktu agar target pembangunan dapat tercapai sesuai target di 2024. Sedangkan pembangunan IKN tahap dua akan dilakukan pada 2025-2035 dan tahap tiga pada 2035-2045.

Seleksi PNS yang akan Pindah ke Ibu Kota Baru

Badan Kepegawaian Negara (BKN) mendapat mandat untuk melaksanakan asesmen Aparatur Sipil Negara (ASN) atau Pegawai Negeri Sipil yang akan dipindahkan ke Ibu Kota Nusantara atau IKN.

Pemetaan atau penilaian potensi dan kompetensi (talent mapping) ini akan menyasar PNS di sejumlah instansi pemerintah pusat, yakni ASN Kementerian/Lembaga yang bertugas dan berkantor di wilayah Daerah Khusus Ibu Kota (DKI) Jakarta dan sekitarnya.

Untuk merealisasikan tugas besar tersebut, BKN melalui Pusat Penilaian Kompetensi ASN sedang menyiapkan dua tahapan utama dalam proses asesmen ASN menuju IKN. Pertama, menyusun dan mengembangkan instrumen atau metode

asesmen yang akan digunakan untuk memetakan potensi dan kompetensi ASN sesuai dengan tuntutan kebutuhan kompetensi pada IKN yang mengusung konsep smart city dan pengelolaan pemerintahan yang berbasis elektronik (SPBE). Antara lain kompetensi manajerial dan sosiokultural, kompetensi literasi digital dan emerging skills.

"Instrumen atau metode asesmen ini dirancang berbasis IT yang dapat digunakan secara masal sehingga lebih efisien dan lebih cepat serta telah terintegrasi dengan SI-ASN," demikian mengutip keterangan resmi BKN.

Kedua, BKN juga tengah menyiapkan mekanisme pelaksanaan asesmen ASN yang direncanakan akan dilakukan bertahap dan dibagi menjadi 5 klaster.

"BKN menargetkan pengembangan instrumen atau alat ukur penilaian kompetensi ini akan selesai pada September 2022 sehingga pelaksanaan pemetaan/penilaian kompetensi bagi ASN Instansi Pusat dapat dimulai pada tahun 2022 ini."

Target terdekat adalah BKN akan melaksanakan pemetaan/penilaian kompetensi bagi ASN Instansi Pusat yang masuk pada klaster pertama dan seterusnya sesuai dengan skenario tahapan pemindahan yang ditetapkan oleh pemerintah.

Pada pelaksanaan pemetaan/penilaian kompetensi tahap awal di tahun 2022 sampai dengan 2023 ditargetkan sejumlah 60.000 ASN, meliputi 20 ribu ASN di tahun 2022 dan 40 ribu ASN pada tahun 2023.

Dalam keseluruhan proses pelaksanaan asesmen ASN ke IKN, BKN akan bekerja sama dengan beberapa instansi pemerintah pusat terkait, seperti KemenPPN/Bappenas dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB). [idr]

Tujuan kami adalah menciptakan tempat yang aman dan menarik bagi pengguna untuk terhubung melalui minat dan kegemaran. Untuk meningkatkan pengalaman komunitas, kami menangguhkan sementara fitur komentar artikel