2013 Honor Proyek Akan Dihapus

Laporan Wartawan Tribun Kaltim, Doan Pardede

TRIBUNNEWS.COM  SAMARINDA, -  Untuk tahun 2013,  honor proyek tim yang selama ini didapat pegawai di lingkungan Pemerintah Kota Samarinda akan dihapus. Honor tim adalah alokasi anggaran untuk pegawai negeri sipil yang terlibat dalam sebuah kegiatan atau proyek. Honor tadi akan diganti dengan reward berupa Tunjangan Tambahan Penghasilan (TTP) bagi pegawai yang telah berupaya menunjukkan kinerja yang optimal serta hasil kerja yang maksimal. TPP ini diberikan kepada pegawai mulai dari  Sekda sampai staf secara keseluruhan.

"DPRD Samarinda sangat merespon ketika usulan ini disampaikan oleh pemerintah. Seyogyanya ini menjadi daya dorong kepada aparatur pemerintah di Samarinda untuk meningkatkan pelayanan publik. Sehingga kedepan pekerjaan pemerintah semakin baik," kata Sarwono, Wakil Ketua DPRD Samarinda, Rabu (30/1/2013).

Ukurannya lanjutnya, kepuasan publik dan penyelesaian pekerjaan - pekerjaan di tiap Satuan Kerja perngkat Daerah (SKPD) dan instansi yang ada. Bila analisis beban kerjanya  terpenuhi 100 persen maka yang dibayar 100 persen. Tapi bila beban kerja yang terpenuhi cuma 80 persen maka yang dibayarkan cuma 80 persen dari pagu anggarannya.

"Daya serap anggaran sebagai parameter kinerja terhadap kegiatan - kegaiatan yang disediakan SKPD dan Badan itu bisa lebih optimal. Pertimbangannya,  TTP untuk lebih meningkatkan dan lebih merata terkait dengan peningkatan tambahan penghasilan berdasarkan kinerja, untuk semakin meningkatkan pelayanan publik." katanya.

Sarwono memaparkan, untuk setiap tahunnya honor proyek yang ada berada di angkar Rp 80 - Rp 90 miliar pertahunnya. Sementara, anggaran untuk TPP 2013 mencapai Rp 110 miliar dari usulan sebesar Rp 160 miliar. Kendatipun anggaran TTP lebih besar, tapi daya dorongnya untuk meningkatkan kinerja lebih besar karena langsung disesuaikan dengan kinerja pegawai.

"Kenapa cuma Rp 100 miliar dikarenakan beberapa bulan ini masih ada ada berlaku proyek -m proyek yang menggunakan sistem lama. Setelah administrasi tertib maka itu sudah mulai berlaku. Jadi bukan dapat double," katanya.

Sarwono juga memaparkan, setelah ini djalankan maka selanjutnya adalah pengawasan. Badan Kepegawaian Daerah (BKD) harus membentuk tim. Seharusnya menurut Sarwono, dalam penyususnan APBD setipa tahunnya, harus terlebih dahulu dilakukan analisa kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintah, baik dari segiri penganggaran, pelaksanaan kegiatan sampai ke pelayanan publik.

"Sebaiknya ini menjadi resmi dan menjadi pengantara dalam penyusuan APBD untuk program berikutnya. Dalam penyususnan program tahun berikutnya harus disertai survey dan analisa pulik dari masyarakat, apa yang diperlukan masyarakat. Agar pembiayaan sesuai parameter dan itulah kebutuhan rakyat. Bukan pertimbangan dan analisa pejabat," katanya.

Baca Juga  :

  • 30 Tersangka Narkoba Berhasil Diamankan 11 menit lalu
  • Kasus Korupsi
    Dua Tersangka Korupsi Pasar Pagelaran Mangkir 31 menit lalu
  • Pemilihan Gubernur Sulsel
    Sambut Pleno KPU, Ilham Imbau Pendukung Tetap Damai 36
Memuat...
PEDOMAN KOMENTAR

Ayo berpartisipasi membangun budaya berkomentar yang baik. Bila menemukan komentar bermuatan menghina atau spam, berikan jempol bawah, tanda Anda tak menyukai muatan komentar itu. Komentar yang baik, berikan jempol atas.


Kolom komentar tersedia untuk diskusi, berbagi ide dan pengetahuan. Hargai pembaca lain dengan berbahasa yang baik dalam berekspresi. Setialah pada topik. Jangan menyerang atau menebar kebencian terhadap suku, agama, ras, atau golongan tertentu.


Pikirlah baik-baik sebelum mengirim komentar.