2013, Korupsi Diprediksi Kian Merajalela

TEMPO.CO, Jakarta--Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Hukum dan Perundang-Undangan Trimedya Pandjaitan menilai tren korupsi politik masih akan marak pada 2013 nanti. Tahun 2013 menurut dia akan menjadi tahun bagi para politikus mengumpulkan modal untuk bertarung pada 2014.

"Kalau mau jujur, dengan sistem pemilu seperti ini pasti korupsi politik masih akan menjadi tren," ujarnya dalam konferensi pers Catatan Penegakan Hukum 2012, Ahad 30 Desember 2012.

Sebelumnya Indonesia Corruption Watch merilis maraknya praktek korupsi politik pada 2012. Pada semester pertama 2012 saja, menurut mereka setidaknya 44 orang kader partai politik terjerat dalam kasus korupsi. Menurut ICW, PDI Perjuangan berada di posisi ketiga dengan tujuh orang kadernya terjerat kasus korupsi.

Trimdeya mengatakan, korupsi politik terjadi karena kebutuhan para politikus untuk mendapatkan modal kampanye pada 2014. Dengan sistem pemilu terbuka dengan peroleh suara terbanyak, menurut dia, tiap politikus akan mengerahkan berbagai sumber daya yang mereka miliki untuk memenangkan kursi parlemen. Persaingan itu, lanjutnya, bahkan bisa terjadi dalam satu partai politik sendiri. "

Dengan sistem suara terbanyak di dalam satu partai saja bisa saling bunuh. Makanya PDI Perjuangan dulu tidak setuju dengan sistem suara terbanyak," katanya.

Tak hanya di tingkat legislatif, menurut dia, korupsi politik juga akan semakin marak di tingkat kepala daerah. Menurut dia, untuk menjadi kepala daerah, modal yang dibutuhkan jauh lebih besar ketimbang menjadi anggota legislatif.

"Untuk jadi kepala daerah itu bisa habis puluhan miliar. Karena itu saya usulkan dikembalikan saja supaya dipilih oleh DPR. Biar Komisi Pemberantasan Korupsi yang mengawasi kalau ada suap menyuap dalam pemilihan kepala daerah," katanya.

Karena itu, dia meminta Komisi Pemberantasan Korupsi bekerja lebih keras dalam melakukan pengawasan terhadap kemungkinan terjadinya korupsi politik. Pemberitaan media yang masif dan kinerja KPK yang mumpuni menurut dia bisa menjadi peredam syahwat politikus untuk melakukan korupsi. "Dengan pemberitaan media yang masif seperti sekarang dan KPK juga bis menyadap semua orang saya pikir itu bisa jadi pengendali syahwat yang ampuh," katanya.

FEBRIYAN

Memuat...
PEDOMAN KOMENTAR

Ayo berpartisipasi membangun budaya berkomentar yang baik. Bila menemukan komentar bermuatan menghina atau spam, berikan jempol bawah, tanda Anda tak menyukai muatan komentar itu. Komentar yang baik, berikan jempol atas.


Kolom komentar tersedia untuk diskusi, berbagi ide dan pengetahuan. Hargai pembaca lain dengan berbahasa yang baik dalam berekspresi. Setialah pada topik. Jangan menyerang atau menebar kebencian terhadap suku, agama, ras, atau golongan tertentu.


Pikirlah baik-baik sebelum mengirim komentar.