23 Orang Ini Dicegah Kejagung ke Luar Negeri Terkait Penyidikan Korupsi BAKTI Kominfo

Merdeka.com - Merdeka.com - Jaksa Agung Muda resmi menetapkan Keputusan tentang Pencegahan ke luar wilayah Indonesia terhadap 23 orang terkait penyidikan dugaan tindak pidana korupsi dalam penyediaan infrastruktur Base Transceiver Station (BTS) 4G dan infrastruktur pendukung paket 1, 2, 3, 4, dan 5 BAKTI Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2020 sampai dengan 2022.

Adapun 23 orang tersebut sebagai berikut:

1. BI sebagai Direktur PT Surya Energi Indotama

2. AA sebagai Direktur Niaga PT Aplikanusa Lintasarta

3. MA sebagai Account Director PT Huawei Tech Investment

4. AAL sebagai Direktur Utama BAKTI Kementerian Komunikasi dan Informatika

5. FM sebagai Direktur Sumber Daya dan Administrasi BAKTI Kementerian Komunikasi dan Informatika

6. AJ sebagai Direktur Keuangan BAKTI Kementerian Komunikasi dan Informatika

7. DJI sebagai Direktur Layanan Masyarakat dan Pemerintah BAKTI Kementerian Komunikasi dan Informatika

8. DAF sebagai Direktur Layanan untuk Badan Usaha BAKTI Kementerian Komunikasi dan Informatika

9. BN sebagai Direktur Infrastruktur BAKTI Kementerian Komunikasi dan Informatika

10. MJ sebagai Direktur Utama PT Infrastruktur Bisnis Sejahtera

11. BS sebagai Direktur Utama PT Telkominfra

12. JS sebagai Direktur Utama PT Sansaine Exindo

13. BP sebagai Direktur PT Multi Trans Data

14. LWX sebagai Direktur PT ZTE Indonesia

15. LWQ sebagai Direktur Utama PT ZTE Indonesia

16. HJ sebagai Direktur Utama PT Infrastruktur Bisnis Sejahtera

17. AS sebagai Chief Financial Officer PT Infrastruktur Bisnis Sejahtera

18. MFM sebagai Kepala Divisi Lastmil/ Backhaul BAKTI – Kementerian Komunikasi dan Informatika

19. EH sebagai Pegawai BAKTI - Kementerian Komunikasi dan Informatika

20. GMS sebagai Direktur Utama PT Mora Telematika Indonesia

21. CM sebagai CEO PT Huawei Tech Investment

22. LH sebagai CEO PT Fiber Home Teknologi Indonesia

23. DM sebagai Sales Director Fiber Home Teknologi Indonesia

"Keputusan tersebut dikeluarkan sejak 25 November 2022, 23 Desember 2022, dan 26 Desember 2022 selama 6 (enam) bulan, karena dugaan keterlibatannya melakukan tindak pidana korupsi dalam Penyediaan Infrastruktur Base Transceiver Station (BTS) 4G dan Infrastruktur Pendukung Paket 1, 2, 3, 4, dan 5 BAKTI Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2020 s/d 2022, dan demi kepentingan untuk mempermudah proses penyidikan dalam rangka pemeriksaan guna menggali informasi terkait perkara dimaksud, ke-23 orang tersebut telah dicegah ke luar negeri dan masih tetap berada di wilayah hukum Republik Indonesia," kata Kepala Pusat Penerangan Hukum, Ketut Sumedana dalam siaran persnya, Rabu (18/1). [faz]