25 Persen Negara Berkembang Terancam Gagal Bayar Utang

Merdeka.com - Merdeka.com - Presidensi G20 Indonesia mendorong penghapusan utang bagi negara berkembang dan miskin. Ini perlu dilakukan mengingat total utang mereka kini mencapai USD 12,9 miliar akibat pandemi Covid-19.

Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira mengatakan, terkait dengan utang itu memang perlu didorong oleh Indonesia sebagai negara berkembang. Sebab, ada 25 persen negara berkembang dari keseluruhan negara berkembang G20 maupun di luar G20 yang terancam gagal bayar utang.

Seperti contoh negara Argentina dan Sri Lanka, dua negara tersebut bukanlah negara miskin melainkan negara berkembang.

"Ada 25 persen negara berkembang dari G20 maupun di luar G20 yang terancam gagal bayar utang. Contohnya Argentina. Argentina itu bukan negara miskin itu dia negara berkembang. Kemudian negara Sri lanka itu law middle income country dia bukan negara miskin tapi negara berkembang," ujar Bhima kepada Merdeka.com, Jumat (18/11).

Bhima menjelaskan, negara berkembang rentan sekali menghadapi risiko gagal bayar. Sehingga dalam KTT G20 diharapkan adanya tindak lanjut dari penghapusan beban utang.

"Nah Indonesia seharusnya terlibat di dalam pembahasan itu secara aktif dan menjadi penerima dari penghapusan utang misalnya penghapusan utang untuk kesehatan. Penghapusan utang untuk iklim itu bisa jadi salah satu opsi untuk bisa meringankan beban utang," terang Bhima.

Indonesia pada tahun 2023, sebanyak 20 persen dari total belanja pemerintah pusat akan habis hanya untuk membayar bunga utang sebanyak Rp400 triliun.

"Jadinya itu yang seharusnya ditindaklanjuti dari kesepakatan G20 kalau memang sifatnya di finance atau keuangan," tambahnya.

Dorongan Penghapusan Utang di KTT G20

Presidensi G20 Indonesia mendorong penghapusan utang bagi negara berkembang dan miskin. Ini perlu dilakukan mengingat total utang mereka kini mencapai USD 12,9 miliar akibat pandemi Covid-19.

Staf Ahli Bidang Ekonomi Makro dan Keuangan Internasional Kementerian Keuangan (Kemenkeu) RI, Wempi Saputra menyatakan, Konferensi tingkat tinggi (KTT) G20 diharapkan segera memutuskan restrukturisasi utang ini.

"Ini untuk mempercepat pemulihan ekonomi global khususnya bagi negara miskin," kata Wempi dikutip dari keterangannya di Jakarta, Selasa (15/11).

Hingga sekarang, telah ada sekitar 48 negara miskin yang sudah mendapat keringanan penundaan pembayaran utang, namun penundaan bukan sebuah solusi karena tetap ada dan harus diselesaikan.

Oleh sebab itu, lanjutnya, Indonesia sebagai Presidensi G20 harus menjadi fasilitator bagi negara-negara miskin agar bisa mendapat solusi terhadap pembayaran utang mereka.

Wempi menegaskan Indonesia memainkan peran aktif sebagai Presidensi G20 dengan memberi dukungan penuh dan intens dalam membawa pesan penyelesaian utang ini.

Terlebih lagi, kata dia, pandemi yang berkepanjangan telah menyebabkan kontraksi perekonomian pada sejumlah negara terutama bagi negara miskin.

[idr]