3.000 Personel Gabungan Disiagakan Kawal Demo Tolak Kenaikan Harga BBM di DPR

Merdeka.com - Merdeka.com - Sejumlah serikat buruh akan mengadakan aksi unjuk rasa di kawasan Gedung DPR/MPR, Jakarta Pusat hari ini, Selasa (6/8). Sebanyak 3.000 personel gabungan disiagakan.

"Untuk yang di DPR ini sekitar 3.000 personel," kata Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Komarudin saat dikonfirmasi, Selasa (6/9).

Komarudin menerangkan, 11 elemen massa akan turun ke jalan untuk menyampaikan aspirasi. Adapun, empat elemen massa terkait penolakan harga Bahan Bakar Minyak (BBM).

Komarudin menyebut, konsentrasi massa penolakan BBM terpusat di kawasan Gedung DPR/MPR. Sementara, massa di Patung Kuda Arjuna Wiwaha tidak menyuarakan perihal kenaikan BBM.

"Sementara di Jakpus ada beberapa elemen kalau tidak salah sekitar 11 elemen tapi yang menyuarakan kenaikan BBM hanya 4 elemen. Unras lainnya selebihnya bukan BBM ada soal perumahan dan lain-lain," ujar dia.

Terpisah, Kasat Lantas Wilayah Jakarta Pusat Kompol Purwanta menerangkan, sekitar 2.000 massa akan berkumpul di DPR/MPR. Sedangkan di Patung Kuda Arjuna Wiwaha massa berjumlah 1.000 orang sampai 1.500 orang.

"Ada 2 tempat konsentrasi massa," kata dia.

Suasana DPR Jelang Demo Buruh

Massa buruh berencana menggeruduk Gedung DPR MPR RI dalam rangka mendesak pembatalan kenaikan harga BBM. Polemik kebijakan tersebut pun terbilang selalu menjadi sorotan besar masyarakat.

Pantauan Selasa (6/9), hingga pukul 10.00 WIB, massa aksi unjuk rasa belum kunjung tiba. Berdasarkan informasi, mereka masih melakukan aksi saling jemput buruh di sejumlah tempat.

Suasana depan Gedung DPR RI pun sudah ramai petugas kepolisian yang bersiap untuk melakukan pengawalan demonstrasi. Penempatan kawat berduri dan barrier anti huru hara pun tampak sudah disiapkan.

Demo Diikuti 5.000 Buruh

Sebelumnya, Presiden KSPI sekaligus Presiden Partai Buruh Said Aqil memastikan pihaknya akan menggeruduk gedung MPRD/DPR RI pada siang ini Selasa (6/9) pukul 10.00 WIB. Adapun aksi tersebut akan dilakukan serempak di 34 Provinsi.

"Aksi ini diorganisir Partai Buruh dan organisasi serikat buruh, petani, nelayan, guru honorer, PRT, buruh migran, miskin kota, dan organisasi perempuan di 34 provinsi. Aksi serentak akan dilakukan di kantor gubernur," ujar Said Iqbal dalam keterangan tertulisnya, Senin (5/9).

Said Aqil mengklaim, pihaknya akan membawa ribuan orang dari berbagai elemen buruh yang tersebar di kawasan Jabodetabek. Pihaknya juga mendesak kepada pihak pemerintah untuk membatalkan kenaikan BBM tersebut.

"Untuk Jabodetabek, aksi akan diikuti 3.000-5.000 orang yang dipusatkan di DPR RI. Aksi ini untuk menuntut pembentukan panja atau Pansus BBM agar harga BBM diturunkan," tandas Ketua Partai Buruh.

"Tujuannya adalah meminta gubernur membuat surat rekomendasi kepada Presiden dan Pimpinan DPR RI agar membatalkan kenaikan harga BBM," lanjutnya.

Adapun terdapat tiga tuntutan yang akan disampaikan besok yaitu tolak kenaikan harga BBM, Tolak omnibus law UU Cipta Kerja dan naikkan UMK 2023 sebesar 10%-13%.

Harga BBM Naik

Sebelumnya, Pemerintah telah menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) pada hari ini, Sabtu (3/9). Pengumuman kenaikan harga BBM langsung diumumkan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan sejumlah menteri kabinet.

Harga BBM yang berubah mulai dari solar, pertalite, hingga pertamax. Pertalite dari 7.650 per liter menjadi 10.00 per liter. Solar subsidi dari 5.150 menjadi 6.800 per liter. Serta Pertamax non subsidi dari 12.500 perliter menjadi 14.500 per liter.

Presiden Jokowi mengatakan, pemerintah sejatinya ingin harga BBM tidak naik. Tapi anggaran subsidi energi yang terus melonjak membuat pemerintah tak sanggup lagi membendung kenaikan harga minyak dunia.

"Pemerintah telah berupaya sekuat tenaga untuk melindungi rakyat dari gejolak harga minyak dunia, saya sebetulnya ingin harga BBM di dalam negeri tetap terjangkau dengan memberikan subsidi dari APBN," kata Jokowi saat konferensi kenaikan harga BBM di Istana Merdeka, Jakarta, Sabtu (3/9).

Namun, masalahnya, anggaran subsidi dan kompensasi BBM tahun 2022 telah meningkat tiga kali lipat dari Rp152,5 triliun menjadi Rp502 triliun. Angka itu akan meningkat terus alhasil pemerintah memutuskan untuk menaikkan harga.

Reporter: Ady Anugrahadi & Nanda Perdana Putra

Sumber: Liputan6.com. [tin]