3 Penjelasan Polisi soal Penghentian Kasus Kekerasan Seksual Anak di Luwu Timur

·Bacaan 2 menit

Liputan6.com, Jakarta - Gelombang protes menuntut dibukanya kembali kasus kekerasan seksual terhadap tiga anak di Luwu Timur, Sulawesi Selatan (Sulsel) semakin nyaring terdengar.

Kasus kekerasan seksual tiga anak oleh bapak kandungnya itu mendapat sorotan lantaran ada dugaan polisi memutarbalikkan fakta sehingga terjadi penghentian penyidikan perkara.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Pol Rusdi Hartono pun angkat bicara soal duduk perkara kasus tersebut.

Dia membenarkan, polres setempat menerbitkan Surat Penetapan Penghentian penyidikan (SP3). Alat bukti yang dikumpulkan belum mengarah adanya perbuatan pidana perihal dugaan pencabulan.

"Penyidik melakukan gelar perkara, kesimpulan tidak cukup bukti yang terkait dengan tindak pidana pencabulan tersebut. Karena itu dikeluarkanlah surat pengehentian penyidikan kasus," kata Rusdi dalam keterangannya, Jumat 8 Oktober 2021.

Rusdi memastikan penghentian kasus kekerasan seksual tiga anak itu tidak menyalahi aturan yang ada.

Berikut sederet penjelasan polisi terkait penghentian kasus kekerasan seksual terhadap tiga anak di Luwu Timur, Sulawesi Selatan (Sulsel) dihimpun Liputan6.com:

1. Pastikan Tak Salahi Aturan

Ilustrasi kekerasan seksual (Arfandi Ibrahim/Liputan6.com)
Ilustrasi kekerasan seksual (Arfandi Ibrahim/Liputan6.com)

Penerbitan Surat Penetapan Penghentian penyidikan (SP3) kasus pemerkosaan tiga anak di Luwu Timur, Sulawesi Selatan, oleh bapak kandungnya mendapat sorotan dari pelbagai pihak.

Namun, Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri, Brigjen Pol Rusdi Hartono, memastikan penghentian kasus pemerkosaan anak itu tak menyalahi aturan yang ada.

Apabila ada hal-hal di luar daripada SOP yang dilakukan anggota, tentunya kepolisian akan mengoreksi tindakan itu.

"Sejauh ini, apa yang telah dilakukan itu sesuai dengan standar prosedur ketika penyidik menangani satu kasus perkara," kata Rusdi di Mabes Polri, Jumat 8 Oktober 2021.

2. Tegaskan Tak Cukup Alat Bukti

Ilustrasi kekerasan seksual. (dok. pexels/Anete Lusina)
Ilustrasi kekerasan seksual. (dok. pexels/Anete Lusina)

Rusdi menerangkan, penyidik telah mengumpulkan bukti-bukti pada saat proses penyidikan kasus kekerasan seksual kepada tiga anak itu.

Menurut dia, berdasarkan hasil gelar perkara belum mengarah adanya perbuatan pidana perihal dugaan pencabulan.

"Penyidik melakukan gelar perkara, kesimpulan tidak cukup bukti yang terkait dengan tindak pidana pencabulan tersebut. Karena itu dikeluarkanlah surat pengehentian penyidikan kasus," kata Rusdi.

3. Tetap Buka Kemukinan Kasus Dibuka Kembali

Ilustrasi Kekerasan Seksual Credit: pexels.com/pixabay
Ilustrasi Kekerasan Seksual Credit: pexels.com/pixabay

Rusdi menerangkan, dikeluarkan SP3 bukan berarti kasus tidak bisa dilanjutkan kembali.

Menurut dia, apabila ditemukan bukti baru maka tidak menutup kemungkinan penyidikannya dibuka kembali.

"Memang sudah dihentikan karena penyidik berkesimpulan tidak cukup bukti tindak pidana pencabulan tersebut. Tapi ini tidak final apabila ditemukan bukti baru penyidikan bisa dibuka kembali," jelas Rusdi.

(Cindy Violeta Layan)

Ketok Palu RUU Penghapusan Kekerasan Seksual Masuk Prolegnas 2021

Infografis Ketok Palu RUU Penghapusan Kekerasan Seksual Masuk Prolegnas 2021. (Liputan6.com/Trieyasni)
Infografis Ketok Palu RUU Penghapusan Kekerasan Seksual Masuk Prolegnas 2021. (Liputan6.com/Trieyasni)
Tujuan kami adalah menciptakan tempat yang aman dan menarik bagi pengguna untuk terhubung melalui minat dan kegemaran. Untuk meningkatkan pengalaman komunitas, kami menangguhkan sementara fitur komentar artikel