30 Juta UMKM Ditargetkan Melek Teknologi di 2023

·Bacaan 3 menit

Liputan6.com, Jakarta Pemerintah menargetkan sebanyak sebanyak 30 juta UMKM masuk dalam ekosistem digital pada tahun 2023 mendatang.

Hal itu disampaikan langsung oleh Deputi Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves), Odo R.M. Manuhutu.

"Harapannya hingga 2023 nanti, UMKM bisa on boarding ke ekosistem digital," ucapnya dalam konferensi pers virtual, Kamis (3/6/2021).

Odo menjelaskan, dengan mendorong sebanyak mungkin UMKM ke dalam ekosistem digital tersebut untuk meningkatkan pembelian ataupun penjualan produk-produk milik anak bangsa. Menyusul adanya kemudahan akses pembelian maupun jangkauan pasar yang lebih luas berkat pemanfaatan sistem digital.

Adapun, sejumlah strategi yang disiapkan untuk memenuhi target tersebut ialah dengan memperkuat sinergi antara Kementerian/lembaga terkait. Selain itu, pemerintah akan aktif jemput bola ke sejumlah daerah untuk melakukan berbagai kegiatan kampanye dan menyelenggarakan pameran yang menampilkan aneka produk lokal unggulan yang dimiliki masing-masing daerah.

"Jadi, tidak hanya terpusat di Jakarta tapi masuk ke daerah. Seperti bulan lalu di Borobudur, bulan ini di NTT Labuan Bajo.Tujuannya untuk meningkatkan sense of belonging bahwa gerakan BBI ini bukan milik pemerintah tapi milik masyarakat bersama," terangnya.

Terakhir, pemerintah mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menjadikan dirinya sebagai duta merek atau brand ambassador dari produk lokal. Caranya dengan turut membeli dan memakai aneka produk lokal nusantara.

"Apakah ini jam tangan dari kayu, apakah juga produk lainnya seperti itu baju. Sehingga kita hidupkan untuk menjaga asa bahwa kita menghargai produk anak bangsa, kita membeli dan memakainya," tukasnya.

Reporter: Sulaeman

Sumber: Merdeka.com

Dongkrak Konsumsi Rumah Tangga, Pemerintah Diminta Beli Produk Dalam Negeri

Pekerja membuat mebel di kawasan Tangerang, Selasa (3/11/2020). Kementerian Koperasi dan UKM mengajak para pelaku UMKM yang telah siap mengekspor untuk memanfaatkan Generalized System of Preference (GSP). (Liputan6.com/Angga Yuniar)
Pekerja membuat mebel di kawasan Tangerang, Selasa (3/11/2020). Kementerian Koperasi dan UKM mengajak para pelaku UMKM yang telah siap mengekspor untuk memanfaatkan Generalized System of Preference (GSP). (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Pandemi Covid-19 membuat pemerintah berada dalam situasi yang membingungkan. Dipaksa menentukan prioritas antara sektor kesehatan atau sektor ekonomi dalam menghadapi dampak penyebaran virus corona.

Meski penanganannya dianggap masih lamban, namun setidaknya Indonesia masih lebih baik dari negara lain yang mengalami beberapa gelombang penularan virus.

Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, Kementerian Perdagangan, Oke Nurwan mengatakan kebijakan Penerapan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) menjadi yang ideal dalam mengatasi kegamangan atas pilihan sektor kesehatan atau ekonomi yang harus didahulukan.

"Mudah-mudahan Indonesia tidak seperti negara lain karena beberapa ada yang mulai lockdown nasional. Indonesia masih PPKM, mudah-mudahan bisa seimbangkan antara kesehatan dan ekonomi," kata Oke dalam acara: Perjanjian Kerja Sama Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Sektor Perdagangan Melalui Pemanfaatan Fasilitas Perhotelan, Jasa Akomodasi, dan Pemberian Layanan Perbankan di Hotel Pullman, Jakarta, Senin (31/5/2021).

Dari sisi ekonomi, saat ini pemerintah meminta agar tren pemulihan ekonomi nasional terus berlanjut. Kontraksi selama tahun 2020 hingga awal tahun 2021 ini menjadi tolak ukur pemerintah dalam menentukan kebijakan menghadapi pandemi Covid-19.

Adanya perbaikan pertumbuhan ekonomi di awal tahun, membuat Presiden menargetkan perekonomian nasional bisa loncat 7 persen pada kuartal kedua tahun ini.

"Perekonomian kita kata Presiden Jokowi ini harus lepas dari masa krisis ekonomi karena di Q1 ini minus tapi masih positif trennya, sehingga target perekonomian Q2 ini 7 persen," kata dia.

Harus diakui, kata Oke target orang nomor 1 di Indonesia ini sangat tinggi. Menjadi beban yang tidak mudah bagi pemerintah pusat sampai ke daerah. Sebab faktanya serapan belanja pemerintah masih rendah.

"Belanja pemerintahnya ini masih kecil, kalau terus kecil target perekonomian bisa terganggu," kata dia.

Apalagi, tingkat konsumsi rumah tangga juga masih bergerak perlahan. Masih jauh dari harapan. Maka solusi yang harus dilakukan dengan meningkatkan daya beli masyarakat.

"Kontribusi konsumsi rumah tangga ke perekonomian nasional ini mencapai 59,4 persen. Maka ini harus kita tingkatkan karena kaitannya dengan perekonomian nasional," kata dia.

Peningkatan konsumsi masyarakat ini harus diarahkan juga untuk membeli produk buatan dalam negeri. Sehingga efek domino yang dihasilkan dari tingginya permintaan produk UMKM bisa lebih optimal.

"Inilah yang harus ditingkatkan, optimalkan konsumsi rumah tangga dengan pembelian produk dalam negeri agar bisa mewarnai perdagangan nasional," kata dia mengakhiri.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini: