4 Hal yang Disampaikan Jokowi soal Penyelenggaraan Pelayanan Publik

·Bacaan 3 menit

Liputan6.com, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengapresiasi peran Ombudsman sebagai pengawas penyelenggaraan pelayanan publik, terlebih di masa pandemi Covid-19 ini.

Menurut Jokowi, situasi krisis ini harus bisa mengubah frekuensi pelayanan yang diberikan pemerintah kepada rakyat.

Jokowi menyebut, laporan Ombudsman mencatat, masyarakat cenderung menggunakan saluran pengaduan untuk berkonsultasi mengenai layanan publik.

"Saya selalu menekankan bahwa dalam situasi krisis, kita harus mampu mengubah frekuensi dari normal menjadi frekuensi extraordinary. Cara kerja berubah dari rutinitas menjadi cara kerja yang inovatif dan mencari shortcut," kata Jokowi dalam keterangan tertulis, Selasa (9/2/2021).

Ikuti cerita dalam foto ini https://story.merdeka.com/2303605/volume-5

Kemudian, Jokowi menilai jika memang pelayanan publik merupakan wajah konkret kehadiran negara di kehidupan masyarakat.

Bahkan, kata dia, masyarakat baru menganggap negara hadir apabila mampu memberikan pelayanan publik yang cepat.

"Negara disebut hadir jika mampu menyelenggarakan pelayanan publik yang prima, yang cepat, yang profesional dan berkeadilan," terang Jokowi.

Berikut 4 hal yang disampaikan Jokowi terkait penyelenggaraan pelayanan publik dihimpun Liputan6.com:

Pentingnya Pelayanan Publik

Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan sambutan secara virtual peringatan HUT ke-56 Partai Golkar menyebut, pandemi COVID-19 membuat kontraksi ekonomi di berbagai negara, tak terkecuali Indonesia, Sabtu (24/10/2020). (Biro Sekretariat Presiden/Kris)
Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan sambutan secara virtual peringatan HUT ke-56 Partai Golkar menyebut, pandemi COVID-19 membuat kontraksi ekonomi di berbagai negara, tak terkecuali Indonesia, Sabtu (24/10/2020). (Biro Sekretariat Presiden/Kris)

Presiden Joko Widodo atau Jokowi menyebut pelayanan publik merupakan wajah konkret kehadiran negara di kehidupan masyarakat.

Bahkan, kata dia, masyarakat baru menganggap negara hadir apabila mampu memberikan pelayanan publik yang cepat.

"Negara disebut hadir jika mampu menyelenggarakan pelayanan publik yang prima, yang cepat, yang profesional dan berkeadilan," ujar Jokowi saat memberikan sambutan secara virtual dalam acara peluncuran laporan tahunan Ombudsman RI tahun 2020, Senin, 8 Februari 2021.

Dia mengakui, untuk mewujudkan pelayanan publik yang prima bukanlah hal mudah dan dibutuhkan usaha yang berkelanjutan.

Bukan hanya itu, kata Jokowi, diperlukan juga transformasi sistem, tata kelola, perubahan mindset, dan perubahan budaya kerja birokrasi Indonesia.

"Dari budaya senang dilayani menjadi budaya melayani," ucap dia.

Pemerintah Masih Miliki Peran Besar

Presiden Jokowi memimpin RapatTerbatas mengenai Rencana Pengadaan dan Pelaksanaan Vaksinasi COVID-19 di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (26/10/2020). (Sekretariat Kabinet RI)
Presiden Jokowi memimpin RapatTerbatas mengenai Rencana Pengadaan dan Pelaksanaan Vaksinasi COVID-19 di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (26/10/2020). (Sekretariat Kabinet RI)

Jokowi menekankan bahwa pemerintah memiliki tugas besar untuk mengubah model pelayanan birokrasi Indonesia yang kaku dan terlalu bersifat administratif.

Dia ingin pelayanan birokrasi Indonesia berorientasi pada hasil dan mengutamakan kecepatan serta inovatif.

"Ini sebuah kerja besar kita bersama, memerlukan partisipasi dari seluruh elemen masyarakat dan juga memerlukan pengawasan dari Ombudsman Republik Indonesia baik berupa input, baik berupa kritik dan dukungan agar pelayanan publik di negara kita semakin berkualitas," terang Jokowi.

Minta Masyarakat Aktif

Presiden Joko Widodo atau Jokowi memberi sambutan saat membagian sertifikat tanah di Pasar Minggu, Jakarta, Jumat (22/2). Jokowi menjawab tuduhan bahwa pembagian sertifikat tanah untuk rakyat tidak ada gunanya. (Liputan6.com/Angga Yuniar)
Presiden Joko Widodo atau Jokowi memberi sambutan saat membagian sertifikat tanah di Pasar Minggu, Jakarta, Jumat (22/2). Jokowi menjawab tuduhan bahwa pembagian sertifikat tanah untuk rakyat tidak ada gunanya. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Jokowi pun meminta masyarakat untuk aktif melaporkan apabila terjadi potensi maladministrasi pelayanan publik.

Menurut dia, semua pihak harus terlibat agar pelayanan publik di Indonesia lebih baik lagi.

"Masyarakat harus lebih aktif menyampaikan kritik masukan ataupun potensi maladministrasi dan para penyelenggara pelayanan publik juga harus terus meningkatkan upaya perbaikan-perbaikan," papar dia.

Ombudsman Jadi Pengawas

Presiden Jokowi saat menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN-Australia secara virtual dari Istana Kepresidenan Bogor Jawa Barat, Sabtu (14/11/2020). (Foto Biro Pers Sekretariat Presiden)
Presiden Jokowi saat menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN-Australia secara virtual dari Istana Kepresidenan Bogor Jawa Barat, Sabtu (14/11/2020). (Foto Biro Pers Sekretariat Presiden)

Jokowi lantas mengapresiasi peran Ombudsman sebagai pengawas penyelenggaraan pelayanan publik, terutama selama pandemi Covid-19 mewabah.

Menurut Jokowi, situasi krisis ini harus bisa mengubah frekuensi pelayanan yang diberikan pemerintah kepada rakyat.

Laporan Ombudsman mencatat, masyarakat cenderung menggunakan saluran pengaduan untuk berkonsultasi mengenai layanan publik.

"Saya selalu menekankan bahwa dalam situasi krisis, kita harus mampu mengubah frekuensi dari normal menjadi frekuensi extraordinary. Cara kerja berubah dari rutinitas menjadi cara kerja yang inovatif dan mencari shortcut," jelas Jokowi.

Jokowi menyadari semakin banyak hal yang dicapai dalam pelayanan publik, banyak pula yang harus diperbaiki.

Dia pun yakin Ombudsman bisa menemukan kekurangan dalam sistem penyelenggaraan pelayanan publik.

Lonjakan Kasus Covid-19 dan Amarah Jokowi

Infografis Lonjakan Kasus Covid-19 dan Amarah Jokowi. (Liputan6.com/Triyasni)
Infografis Lonjakan Kasus Covid-19 dan Amarah Jokowi. (Liputan6.com/Triyasni)

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini: