4 Orang Jadi Tersangka Korupsi Pengadaan Lahan SPA Sampah di Dinas LH Serang

Merdeka.com - Merdeka.com - Subdit Tipikor Ditreskrimsus Polda Banten telah menetapkan empat orang sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan lahan untuk stasiun peralihan akhir (SPA) sampah pada Dinas Lingkungan Hidup (LH) Kabupaten Serang.

Penetapan keempat tersangka dilakukan berdasarkan Laporan Polisi No. 388 tanggal 12 Oktober 2021, dengan menetapkan empat tersangka berinisial mantan Kadis LH Pemkab Serang SP alias Budi (61); Kabid Taman Dinas LH PPK, TM alias Toto (47); Camat Petir, AH alias Asep (57); dan Kepala Desa Negara Padang TE alias Toton (48)..

"Tersangka bekerja secara sindikasi, berbagi peran sesuai dengan jabatan masing-masing," kata Kabid Humas Polda Banten Kombes Pol Shinto Silitonga dalam keterangannya, Senin (30/5).

Shinto menerangkan bahwa penetapan tersebut berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap 32 saksi yang terdiri dari 25 orang saksi dari pihak Dinas LH, pihak Desa dan Kecamatan, serta 7 orang saksi dari pemilik lahan.

"Selain itu penyidik juga telah melakukan pemeriksaan terhadap 4 ahli yaitu ahli perbendaharaan negara, auditor, ahli pidana dan ahli hukum tata negara," terang Shinto Silitonga.

Modus Korupsi

Lebih lanjut, dari hasil pemeriksaan yang dilakukan penyidik telah menemukan sejumlah modus yang dilakukan dari para tersangka dalam melakukan korupsi ini, diantaranya.

Pertama, memalsukan SK Bupati No. 539 tanggal 11 Mei 2020 untuk pengadaan lahan SPA yang awalnya di Desa Mekarbaru namun karena ada penolakan warga kemudian lokasi diubah ke Desa Negara Padang Kecamatan Petir, Kabupaten Serang dengan menggunakan SK Bupati yang sama.

Kemudian, kedua melakukan mark-up biaya pengadaan lahan dengan disparitas lebih dari 300% dari harga yang dibayarkan kepada pemilik lahan senilai Rp330 juta padahal dibayarkan oleh pemda serang sebesar Rp526.213,- per m2.

"Sehingga harga keseluruhan tanah 2.561 m2 untuk lahan SPA tersebut sebesar Rp1.347.632.000 dan mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp1.017.623.000," sebut Shinto.

Lalu, ketiga mentransfer biaya pembayaran lahan tidak langsung kepada pemilik lahan, namun melalui anggota sindikasi tersangka yang menjabat sebagai Kepala Desa.

Sedangkan modus keempat, dalam proses tersebut pemilik lahan tidak pernah dilibatkan dalam tahap sosialisasi. Hanya tampil saat penandatangan peralihan hak atas bidang tanah SHM No. 01890 atas nama AJALI seluas 2.561 m2 di kantor Desa dan di kantor Kecamatan.

"Adapun barang bukti yang telah dilakukan penyitaan oleh penyidik berupa dokumen-dokumen terkait pengadaan lahan, bukti pengiriman uang dan juga penyitaan uang hasil kejahatan dari para tersangka senilai Rp300 juta," kata Shinto.

Atas perbuatannya para tersangka dikenakan sanksi pidana secara berlapis sesuai Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 3 jo Pasal 12 huruf i UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dengan ancaman pidana 4-20 tahun penjara dan denda Rp200 juta – Rp 1 miliar.

Adapun untuk hari ini para tersangka dan barang bukti akan dilimpahkan ke JPU di Kejaksaan Tinggi Banten karena perkara sudah dinyatakan sempurna (P21) dan siap untuk segera diajukan ke persidangan. [eko]

Tujuan kami adalah menciptakan tempat yang aman dan menarik bagi pengguna untuk terhubung melalui minat dan kegemaran. Untuk meningkatkan pengalaman komunitas, kami menangguhkan sementara fitur komentar artikel