4 Permintaan Menko Luhut saat PPKM Darurat Jawa-Bali

·Bacaan 4 menit

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan menyampaikan sejumlah permintaan di tengah masa penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat atau PPKM Darurat Jawa-Bali.

Salah satunya Luhut meminta karyawan di sektor non esensial melapor ke pemerintah apabila dipaksa untuk bekerja dari kantor atau work from office (WFO) saat PPKM Darurat ini.

Pasalnya, kata dia, selama PPKM Darurat, pekerja sektor non esensial wajib melaksanakan 100 persen bekerja dari rumah atau work from home (WFH).

"Saya juga menegaskan agar seluruh karyawan yang dipaksa harus bekerja di kantor pada perusahaan sektor non esensial agar segera melaporkan kepada pemerintah, khususnya di wilayah DKI Jakarta," kata Luhut dalam konferensi pers, Senin, 5 Juli 2021.

Selain itu, ia juga pihaknya memastikan penanganan Covid-19 di Indonesia terus terkendali. Luhut pun mengaku sudah menghubungi beberapa pihak dari luar negeri seperti Singapura hingga China untuk meminta bantuan terkait penanganan Covid-19.

"Kita sudah komunikasi dengan Singapura, kita komunikasi juga dengan Tiongkok, lalu dengan sumber-sumber lain, secara komprehensif semuanya sudah dilakukan," kata Luhut dalam konferensi pers virtual, Selasa (6/7/2021).

Berikut sejumlah permintaan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Panjaitan di masa penerapan PPKM Darurat Jawa-Bali dihimpun Liputan6.com:

** #IngatPesanIbu

Pakai Masker, Cuci Tangan Pakai Sabun, Jaga Jarak dan Hindari Kerumunan.

Selalu Jaga Kesehatan, Jangan Sampai Tertular dan Jaga Keluarga Kita.

Minta Karyawan Non Esensial Dipaksa WFO Segera Lapor

Luhut Binsar Pandjaitan kini menjabat sebagai Menkopolhukam di pemerintahan era Presiden Joko Widodo
Luhut Binsar Pandjaitan kini menjabat sebagai Menkopolhukam di pemerintahan era Presiden Joko Widodo

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Panjaitan meminta karyawan di sektor non esensial melapor ke pemerintah apabila dipaksa untuk bekerja dari kantor atau work from office (WFO) di masa penerapan PPKM Darurat.

Pasalnya selama PPKM Darurat, pekerja sektor non esensial wajib melaksanakan 100 persen bekerja dari rumah atau work from home (WFH).

"Saya juga menegaskan agar seluruh karyawan yang dipaksa harus bekerja di kantor pada perusahaan sektor non esensial agar segera melaporkan kepada pemerintah, khususnya di wilayah DKI Jakarta," kata Luhut dalam konferensi pers, Senin, 5 Juli 2021.

Dia mengatakan, pekerja sektor non esensial yang dipaksa WFO dapat melapor ke Dinas Ketenagakerjaan provinsi masing-masing.

Minta Dukungan Gubernur DKI Jakarta dan Pihak Terkait

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Menko Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan bahas sejumlah persoalan di Jakarta. (Dok Instagram @luhut.pandjaitan)
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Menko Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan bahas sejumlah persoalan di Jakarta. (Dok Instagram @luhut.pandjaitan)

Selain itu, Luhut menegaskan, mereka yang dipaksa WFO juga bisa melaporkan melalui aplikasi Jakarta Kini (Jaki) milik pemerintah provinsi DKI Jakarta.

Luhut menyampaikan bahwa kebijakan WFH 100 persen untuk sektor non esensial bertujuan untuk menurunkan mobilitas masyarakat, khususnya yang berada di wilayah Bogor, Depok, Tangerang, dan Banten yang mayoritas bekerja di Jakarta.

Pasalnya, dia melihat masih tingginya mobilitas masyarakat di transportasi umum.

"Saya juga meminta dukungan dari Gubernur DKI Jakarta ke Polda Metro Jaya dan Pangdam turun ke lapangan, mengecek masing-masing industri yang masih beroperasi," tutur Luhut.

Harapkan Kerja Sama Berbagai Pihak

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan (Liputan6.com/Angga Yuniar)
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Luhut yang juga koordinator PPKM Darurat untuk Pulau Jawa dan Bali ini juga meminta kepada masyarakat untuk taat pada aturan. Hal ini seiring kembalinya peningkatan kasus Covid-19 di Indonesia.

"Saya ingin minta kepada masyarakat untuk taat pada aturan yang sudah dikeluarkan. Anda menaati itu menyelamatkan diri Anda, dan juga menyelamatkan orang di sekeliling saudara. kalau kita simak, mungkin tahun lalu orang yang kena covid di luar lingkaran kita kebanyakan sekarang sudah banyak di lingkaran kita, keadaan ini sudah parah dan kita harus bekerja sama," ungkap Luhut.

Luhut melihat kasus pada hari ini meningkat hingga mencapai 29.000 orang. Walaupun kata dia tingkat kesembuhan lebih dari 13.000.

"Seperti saya sudah tahu bahwa ini masih akan terus naik dalam 10 hari 12 hari ke depan. Hari ini sudah 29 ribu walaupun tingkat kesembuhan lebih dari 13 ribu, tetapi peningkatan masih tetap tinggi," bebernya.

Dia pun memantau hingga saat ini di google map masih banyak pergerakan masyarakat. Sebab itu dia meminta seluruh masyarakat agar tetap mematuhi peraturan.

"Saya kira akan mempersulit kita semua dan akan menyumbang orang yang cedera atau kena covid karena ketidakdisiplinan saudara. Itu bisa saudaramu, bisa keluargamu, bisa anak istrimu, bisa dirimu sendiri," beber Luhut Panjaitan.

Minta Bantuan Singapura hingga China Tangani Covid-19 Indonesia

Menko Marves, Luhut Binsar Pandjaitan
Menko Marves, Luhut Binsar Pandjaitan

Luhut pun mengatakan, pihaknya memastikan penanganan Covid-19 di Indonesia terus terkendali.

Luhut sudah menghubungi beberapa pihak dari luar negeri seperti Singapura hingga China untuk meminta bantuan terkait penanganan Covid-19.

"Kita sudah komunikasi dengan Singapura, kita komunikasi juga dengan Tiongkok, lalu dengan sumber-sumber lain, secara komprehensif semuanya sudah dilakukan," kata Luhut dalam konferensi pers virtual, Selasa (6/7/2021).

Luhut mengakui, terdapat beberapa masalah dalam penanganan Covid-19 di dalam negeri, seperti adanya lonjakan kasus hingga kekurangan pasokan oksigen. Tapi, masalah itu tengah diselesaikan satu per satu.

"Kalau ada yang bilang semua tidak terkendali, sangat tidak benar. Bahwa ada masalah, sangat banyak masalah, tapi masalah ini saya kira satu persatu kita selesaikan dengan baik," tegas Luhut.

PPKM Darurat Jawa Bali 3-20 Juli 2021

Infografis PPKM Darurat Jawa Bali 3-20 Juli 2021. (Liputan6.com/Abdillah)
Infografis PPKM Darurat Jawa Bali 3-20 Juli 2021. (Liputan6.com/Abdillah)

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Tujuan kami adalah menciptakan tempat yang aman dan menarik bagi pengguna untuk terhubung melalui minat dan kegemaran. Untuk meningkatkan pengalaman komunitas, kami menangguhkan sementara fitur komentar artikel