4 Pernyataan Ketua KPK dalam Acara Peluncuran Stranas PK 2021-2022

·Bacaan 6 menit

Liputan6.com, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan peluncuran strategi nasional pencegahan korupsi atau Stranas PK 2021-2022 pada Selasa, 13 April 2021.

Menurut Ketua KPK Firli Bahuri, peluncuran Stranas PK 2021-2022 menjadi modal ke depan kerja lembaga antirasuah.

Dirinya optimistis dengan Stranas PK, maka Indonesia bisa semakin dekat dengan masa depan negara yang bebas korupsi.

"Ini menjadi modal bekerja ke depan, menatap masa depan bebas dari korupsi," kata Firli dalam acara peluncuran, Selasa, 13 April 2021.

Selain itu, Firli sempat menilai Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo berhasil menerapkan sistem pencegahan korupsi dengan cara membentuk pendidikan antikorupsi dan penyuluh antikorupsi.

Tak hanya mengapresiasi Ganjar, Firli juga meminta Ganjar untuk memberi masukan terkait program pencegahan korupsi bersama beberapa pembicara lainnya.

"Saya mendorong, kalau kita ingin melakukan pencegahan, konteks pencegahan harus melibatkan semuanya. Kalau konteks OTT sudahlah, itu pasti akan diberitakan secara luas. Namun cerita baik, proses panjang merubah sistem dan perilaku antikorupsi ini tidak pernah muncul," kata Ganjar.

Berikut sederet pernyataan Ketua KPK Firli Bahuri dalam acara peluncuran Stranas PK 2021-2022 dihimpun Liputan6.com:

Jadikan Stranas PK Landasan KPK Bekerja

Ketua KPK Firli Bahuri menggelar konferensi pers terkait Operasi Tangkap Tangan (OTT) atas kasus dugaan suap bansos penanganan covid-19 Kementerian Sosial, di Gedung KPK, Jakarta, Minggu (6/12/2020) dini hari. Kasus ini menjerat Mensos Juliari Batubara jadi tersangka. (Liputan6.com/Herman Zakharia)
Ketua KPK Firli Bahuri menggelar konferensi pers terkait Operasi Tangkap Tangan (OTT) atas kasus dugaan suap bansos penanganan covid-19 Kementerian Sosial, di Gedung KPK, Jakarta, Minggu (6/12/2020) dini hari. Kasus ini menjerat Mensos Juliari Batubara jadi tersangka. (Liputan6.com/Herman Zakharia)

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri menyatakan, peluncuran strategi nasional pencegahan korupsi atau Stranas PK tahun 2021-2022 menjadi modal ke depan kerja lembaga antirasuah.

Firli Bahuri optimistis, dengan Stranas PK maka Indonesia bisa semakin dekat dengan masa depan negara yang bebas korupsi.

"Ini menjadi modal bekerja ke depan, menatap masa depan bebas dari korupsi," kata Firli dalam acara Peluncuran Aksi Pencegahan Korupsi Stranas PK 2021-2022 secara daring, Selasa, 13 April 2021.

Firli meminta, Stranas PK 2021-2022 sebagai landasan bekerja bagi semua pihak, termasuk instansinya.

Dia berharap Stranas PK 2021-2022 tidak hanya sebagai dokumen, tapi dapat diimplementasikan untuk mendukung program pencegahan korupsi.

"Stranas PK 2021-2022 kita akan jadikan sebagai landasan bekerja, para gubernur diminta untuk segera melaksanakan program Stranas PK, baik itu perizinan dan tata niaga, tata kelola keuangan negara, reformasi birokrasi dan penegakan hukum agar tidak lagi terjadi praktek korupsi," harap Firli.

Firli menyatakan, bahwa Stranas PK adalah tugas bersama setiap masyarakat. Tujuannya, untuk mendukung impian Indonesia sebagai negara bebas korupsi.

"Mari bersama menjauhi praktik dan perilaku korupsi sehingga mimpi kita NKRI bebas korupsi bisa terimplementasi," kata Firli.

Minta Izin Menko Luhut Atur Tata Kelola Jalur Logistik Pelabuhan

Ketua KPK Firli Bahuri menggelar konferensi pers terkait penahanan Menteri Sosial Juliari Batubara di Gedung KPK, Jakarta, Minggu (6/12/2020). Juliari Batubara menyerahkan diri ke penyidik KPK pada Minggu dini hari usai Operasi Tangkap Tangan (OTT) pejabat Kemensos. (Liputan6.com/Johan Tallo)
Ketua KPK Firli Bahuri menggelar konferensi pers terkait penahanan Menteri Sosial Juliari Batubara di Gedung KPK, Jakarta, Minggu (6/12/2020). Juliari Batubara menyerahkan diri ke penyidik KPK pada Minggu dini hari usai Operasi Tangkap Tangan (OTT) pejabat Kemensos. (Liputan6.com/Johan Tallo)

Firli mengaku telah melakukan rapat bersama Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar, terkait pengelolaan tata kelola jalur logistik di pelabuhan. Menurut dia, hal itu perlu dilakukan untuk pengamanan dan menekan biaya.

"Kami sudah rapat dengan Pak Menko Marives, kami ingin mengelola tata kelola pelabuhan sehingga jalur logistik bisa kita amankan dan juga bisa menurunkan biaya tinggi," kata Firli.

Firli melanjutkan, aksi berikutnya yang dilakukan KPK adalah penguatan aparatur pengawas internal pemerintah. Dia percaya, aksi tersebut akan menjadi program intervensi KPK.

"Penguatan aparatur pengawas ini menjadi program kami untuk pencegahan korupsi," ucap Firli.

Firli menambahkan, percepatan pembangunan pemerintahan berbasis elektronik juga menjadi konsen KPK untuk perbaikan sistem. Firli percaya, sistem yang baik adalah penting karena sistem tidak bisa korupsi.

"Kalau sistemnya baik maka tidak ada celah melakukan korupsi," yakin Firli.

Apresiasi Gubernur Jateng

Ketua KPK Firli Bahuri (kiri) menyampaikan keterangan terkait pengembangan kasus proyek jalan Bengkalis di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (17/1/2020). Ada enam proyek jalan dengan nilai proyek sebesar Rp 2,5 triliun dan total kerugian negara sebesar Rp 475 miliar. (merdeka.com/Dwi Narwoko)
Ketua KPK Firli Bahuri (kiri) menyampaikan keterangan terkait pengembangan kasus proyek jalan Bengkalis di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (17/1/2020). Ada enam proyek jalan dengan nilai proyek sebesar Rp 2,5 triliun dan total kerugian negara sebesar Rp 475 miliar. (merdeka.com/Dwi Narwoko)

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dinilai berhasil menerapkan sistem pencegahan korupsi dengan cara membentuk pendidikan antikorupsi dan penyuluh antikorupsi. Demikian penilaian Ketua KPK Komjen Pol Firli Bahuri terkait kepemimpinan Ganjar.

Firli bukan hanya mengapresiasi Ganjar. Dia juga meminta Ganjar untuk memberi masukan terkait program pencegahan korupsi bersama beberapa pembicara lainnya.

"Saya mendorong, kalau kita ingin melakukan pencegahan, konteks pencegahan harus melibatkan semuanya. Kalau konteks OTT sudahlah, itu pasti akan diberitakan secara luas. Namun cerita baik, proses panjang merubah sistem dan perilaku antikorupsi ini tidak pernah muncul," kata Ganjar.

Ada banyak praktik baik lanjut Ganjar yang telah dilakukan beberapa daerah terkait pencegahan korupsi. Di Jateng misalnya, sejak koordinasi dan supervisi pencegahan korupsi (Korsupgah) dari KPK dilaksanakan sejak 2015 lalu, maka muncul beberapa program pencegahan antikorupsi, seperti pendidikan antikorupsi dan penyuluh antikorupsi.

"Pendidikan antikorupsi menjadi penting. Program ini masuk ke sekolah, dunia usaha dan perijinan-perijinan, sehingga kita bisa pantau semuanya. Bahkan kami telah memiliki Perda khusus tentang pendidikan antikorupsi itu," kata dia.

Selain itu, penyuluh antikorupsi di Jawa Tengah juga sudah berjalan dengan baik. Beberapa ASN dan masyarakat umum diberi pelatihan dengan pendampingan dari KPK untuk menjadi agen-agen penyuluh antikorupsi itu.

"Mereka telah menjadi virus seperti vaksinasi, yang kita suntikkan ke dalam sistem yang harus berubah, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang," tegasnya.

Menurutnya, banyak praktik baik dari daerah yang dapat diambil menjadi kebijakan nasional. Ganjar juga berterima kasih pada KPK yang selalu memberikan pendampingan terkait pencegahan korupsi.

Ketua KPK, Firli Bahuri membenarkan bahwa kerja sama antara KPK dengan Pemprov Jateng berjalan sangat bagus. Tim dari KPK, sering datang ke Jawa Tengah untuk melakukan sosialisasi dan membantu Jateng melaksanakan program-program pencegahan lainnya.

"Praktik-praktik pencegahan ini memang perlu dikembangkan dan ditularkan pada seluruh daerah. Karena jangan sampai, hanya orang kena OTT saja yang ramai, padahal masih banyak orang baik di Indonesia ini," kata Firli.

KPK lanjut dia juga telah membentuk dan memperbanyak agen pembangun integritas. Mereka disebar di Kementerian/Lembaga hingga Kabupaten/Kota untuk melakukan pencegahan korupsi. Ada 40 penyuluh antikorupsi dan 40 agen pembangun integritas kelompok.

"Kalau mereka tersebar, tentu Indonesia berintegritas akan terwujud dan terbentuk. Saya juga meminta kepada semua kepala daerah untuk memperbanyak kelompok-kelompok antikorupsi agar program pencegahan berjalan lancar," jelas dia.

Ingatkan Kepala Daerah Minta Fee Proyek

Ketua KPK Firli Bahuri bersiap menggelar konferensi pers terkait penahanan Menteri Sosial Juliari Batubara di Gedung KPK, Jakarta, Minggu (6/12/2020). Juliari Batubara menyerahkan diri ke penyidik KPK pada Minggu dini hari usai Operasi Tangkap Tangan (OTT) pejabat Kemensos (Liputan6.com/Johan Tallo)
Ketua KPK Firli Bahuri bersiap menggelar konferensi pers terkait penahanan Menteri Sosial Juliari Batubara di Gedung KPK, Jakarta, Minggu (6/12/2020). Juliari Batubara menyerahkan diri ke penyidik KPK pada Minggu dini hari usai Operasi Tangkap Tangan (OTT) pejabat Kemensos (Liputan6.com/Johan Tallo)

Selain itu, Firli berharap, kepala daerah tidak lagi meminta fee proyek yang masuk. Hal ini dikatakannya dalam Peluncuran Aksi Pencegahan Korupsi Stranas Pencegahan Korupsi (PK) 2021-2022.

Firli yakin, seluruh gubernur di Tanah Air paham dengan program nasional yang harus dijalankan pemerintah daerah. Kepala daerah pun memiliki visi misi yang dijabarkan dalam rencana kerja tahunannya.

"Jadi berapa besaran anggarannya, program apa saja, sehingga saya kira paham daerah daerah mana saja yang rentan terjadi korupsi. Satu, pasti ada pengadaan barang jasa, itu rentan sekali. Jadi saya minta tidak ada lagi kepala daerah minta fee proyek," kata Firli.

Dia juga meminta jangan lagi ada suap menyuap dalam penetapan APBD atau persetujuan terkait laporan keuangan pertanggungjawaban kepala daerah. Jika itu terjadi, kata Firli, maka akan berhadapan dengan penegakan hukum.

"Karenanya kita kedepankan pencegahan dengan cara perbaikan sistem. Perbaikan sistem baik itu pengadaan, perencanaan, pengadan barang jasa, penyusunan e-catalog, sehingga semua orang memiliki kesempatan berusaha. Dan dia akan transparan, akuntabel dan tentunya akan terhindar dari praktik korupsi," ucap Firli.

Dia menegaskan, KPK tidak pernah absen terkait kegiatan melakukan pencegahan korupsi. Namun, pada prinsipnya pemberantasan korupsi tak bisa diserahkan ke KPK saja.

"Tapi juga seluruh anak bangsa, apakah dia ada di birokrat, pengusaha, atau apakah dia terlibat di seluruh aspek kehidupan," jelas Firli.

(Syauyiid Alamsyah)

OTT KPK Era Firli Bahuri

Infografis OTT KPK Era Firli Bahuri (Liputan6.com/Triyasni)
Infografis OTT KPK Era Firli Bahuri (Liputan6.com/Triyasni)

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini: