4 Strategi Pemerintah Wujudkan Dunia Kerja Inklusif dan Berkelanjutan

Merdeka.com - Merdeka.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengungkap empat cara mewujudkan dunia kerja inklusif dan berkelanjutan. Upaya ini bisa menjadi panduan dalam menghadapi tantangan ketenagakerjaan di tengah transformasi digital yang sangat cepat.

Pertama, menciptakan lingkungan kerja yang inklusif dan aman bagi pekerja. Di Indonesia, pemerintah terus berusaha meningkatkan akses pendidikan secara inklusif bagi pekerja. Selain itu, pemerintah memberikan vaksin gratis untuk menjaga keamanan pekerja di tengah pandemi Covid-19.

"Di Indonesia, kami terus mengupayakan pemenuhan hak-hak pekerja disabilitas, antara lain dengan menyediakan infrastruktur yang inklusif," ujarnya dalam pembukaan pertemuan Menteri-Menteri Perburuhan dan Ketenagakerjaan G20 (G20 Labour and Employment Ministers Meeting/LEMM) secara virtual, Rabu (14/9).

Cara kedua, memperkuat perlindungan sosial bagi pekerja yang terdampak pandemi Covid-19 dengan memastikan terpenuhinya hak-hak pekerja yang adaptif. Di Indonesia, pemerintah menyalurkan berbagai bantuan pemulihan ekonomi nasional.

Bantuan tersebut didistribusikan melalui program Bantuan Subsidi Upah (BSU), Kartu Pra Kerja, Bantuan Produktif Usaha Mikro, dan Program Padat Karya di kementerian lembaga dan pemerintah daerah.

Ketiga, penguatan kemampuan inovasi dan literasi pekerja, khususnya di bidang yang akan menciptakan lapangan pekerjaan baru di masa depan. Seperti teknologi digital dan ekonomi hijau. Ma'ruf mengambil contoh, di Indonesia pemerintah terus meningkatkan literasi digital pelaku UKM agar target 30 juta UMKM masuk ke dalam ekosistem digital pada tahun 2024 dapat tercapai.

Keempat, meningkatkan daya saing pekerja dalam menghadapi tantangan global melalui skilling, reskilling, dan upskilling. "Terkait hal itu, Indonesia terus membangun BLK (Balai Latihan Kerja) untuk memenuhi kebutuhan latihan vokasi dengan kerja sama antara pemerintah, swasta, industri, dengan akademisi atau kalangan pendidikan tinggi," ucapnya.

Hingga 2022 pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan telah membangun 1.014 BLK komunitas. Total BLK komunitas yang telah dibangun di Indonesia sebanyak 2.127.

Pelatihan yang diberikan kepada pekerja yang tergabung dalam BLK komunitas merujuk pada konsep link and macth agar sejalan dengan kebutuhan dunia kerja. Upaya ini dilakukan untuk menumbuhkan lebih banyak wirausahawan yang turut menentukan kemajuan bangsa.

"Salah satu pelatihan kewirausahaan yang kini tengah digiatkan di Indonesia adalah bidang fashion muslim seiring bertumbuhnya ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia dan di tingkat global," jelasnya. [azz]