43.567 Pekerja di Jawa Barat Kena PHK, Mayoritas di Sektor Garmen

Merdeka.com - Merdeka.com - Ribuan karyawan pada sejumlah perusahaan di Jawa Barat mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK). Kondisi ini diduga sebagai imbas dari buruknya kondisi perekonomian global.

Berdasarkan data yang diperoleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Jawa Barat, pada tahun 2022 hingga September, total karyawan yang terkena PHK sebanyak 43.567 pekerja.

Mereka merupakan karyawan dari total 87 perusahaan yang tersebar di berbagai daerah di Jawa Barat.

Rinciannya, 26 perusahaan di Kabupaten Sukabumi mem-PHK 12.188 pekerja, 18 perusahaan di Kabupaten Bogor mem-PHK 14.720 pekerja, dan 29 perusahaan di Kabupaten Purwakarta mem-PHK 3.883 pekerja. Kemudian 12 perusahaan di Kabupaten Subang mem-PHK 9.626 pekerja, satu perusahaan di Kota Bogor mem-PHK 150 pekerja, dan satu perusahaan di Kabupaten Bandung mem-PHK 3.000 pekerja.

Sejumlah Perusahaan Tutup

Kepala Disnakertrans Jabar, Rachmat Taufik Garsadi mengatakan mayoritas perusahaan yang melakukan PHK itu bergerak di sektor garmen dan tekstil. Tak sedikit perusahaan itu memutuskan tutup beroperasi.

"Kebanyakan (perusahaan yang melakukan PHK) memang dari padat karya yang tutup. Iya padat karya garmen dan alas kaki. Itu memang di Subang, Bogor, Sukabumi, dan Purwakarta," kata dia.

Soal banyaknya isu gelombang PHK di tingkat nasional tak terlepas dari rencana pengurangan ekspor. Namun, Jabar sudah bekerjasama dengan The International Labor Organization (ILO) Indonesia untuk jaminan buruh. Selain itu, pihaknya tak bisa turut campur lebih jauh.

"Ada 27 perusahaan yang dikerjasamakan dan dilindungi oleh ILO, kalau tidak salah sekitar 60 ribuan pekerja. Perusahaan yang terkendala ada pengurangan jam kerja, sehingga perusahaan masih bertahan sampai sekarang," jelasnya.

"(Di luar dari PHK) ada 100 ribuan lebih orang yang habis kontrak, sehingga mengambil Jaminan Hari Tua (JHT) dari BPJS kemudian diperpanjang lagi kontraknya," lanjutnya.

Permintaan Luar Negeri Berkurang

Sementara itu, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Jawa Barat Iendra Sofyan mengikuti perkembangan mengenai gelombang PHK itu.

Hasil analisanya, kinerja perusahaan yang bergerak di industri Tekstil dan Produk Tekstil (TPT) dipengaruhi oleh permintaan dari luar negeri berkurang karena kondisi perdagangan gobal. Di sisi lain, 90 persen produksi TPT Jawa Barat diarahkan pada pasar luar negeri. Imbasnya, PHK dilakukan untuk efisiensi.

Saat ini, sektor TPT tidak lagi menjadi penopang utama kinerja ekspor Jabar. Faktor lainnya adalah produk tekstil Jawa Barat berpotensi terganggu oleh perdagangan online produk impor yang dilakukan marketplace.

"Ini ada dilema di era digital, ada sektor lain yang dirugikan dari perkembangan ini. Pemenuhan bahan baku yang mahal dan permintaan yang menurun harus dicari solusinya," kata dia.

Disperindag Jabar sendiri mendorong agar para pengusaha di industri TPT untuk tidak melakukan PHK. Skema pengaturan kerja bisa dilakukan. "Tidak digaji full, tapi tidak di-PHK. Sambil menunggu situasi kembali pulih," ujarnya. [yan]