459 Anggota Dukung Muhaimin Tentang Satu Apjati

Jakarta (ANTARA) - Sejumlah 459 anggota menyatakan mendukung kebijakan Menakertrans Muhaimin Iskandar yang hanya mengakui Asosiasi Perusahaan Jasa TKI (Apjati) sebagai satu-satunya organisasi perusahaan jasa TKI.

Umar Ali MS dari PT Buana Safira Abadi di Jakarta, Minggu, mengatakan dukungan kepada kebijakan Muhaimin itu bukan hanya saat ini tetapi sudah menjadi kesepakatan sembilan organisasi sebelum Munas Apjati digelar menjelang akhir tahun lalu.

Sebelum Munas, sembilan organisasi, diantaranya Apjati, Himpunan Pengusaha Jasa TKI (Himsataki), Asosiasi Perusahaan Jasa TKI Asia Pasific (Ajasapac) dan Indonesia Employment Agencies Association (Idea) yang diwakili oleh masing-masing ketuanya menandatangani kesepakatan untuk lebur dalam satu organisasi, yakni Apjati.

Kesepakatan di kantor Apjati itu lalu dilaporkan ke Muhaimin dan menyambutnya dengan baik karena akan memudahkan pemerintah bermitra dengan organisasi perusahaan jasa TKI dan memperkuat posisi tawar saat berunding dengan mitra asing.

Peleburan organisasi itu juga untuk menciptakan iklim usaha yang lebih kondusif dengan berbasis pada penempatan berkualitas dan perlindungan TKI yang bermartabat.

Kedatangan ketua-ketua organisasi ke ruang Muhaimin juga untuk melaporkan dan meminta menteri membuka Munas Apjati di Bandung.


"Jadi, tidak benar Menakertrans bersikap diskriminatif karena peleburan dan pengakuan atas Apjati sebagai satu-satunya organisasi datang dari pimpinan sembilan organisasi perusahaan jasa TKI," kata Umar.

Dia menilai pernyataan Ketua Bidang Sosialisasi dan Informasi Himsataki, Ali Birham, di media bahwa Muhaimin bersikap diskriminatif sebagai kesalahan besar.

"Saya menduga beliau terjebak provokasi pihak-pihak yang sakit hati karena kalah saat munas," kata Umar.

Dia menegaskan sikap Muhaimin sebagai bentuk kepeduliannya terhadap carut marutnya penempatan TKI dibawah bendera banyak organisasi.

Pengakuan atas Apjati juga sebagai apresiasi atas organisasi yang memiliki sejarah panjang, selalu bermitra dengan pemerintah dan merupakan asosiasi pertama serta menjadi "bapak" bagi organisasi lain.

Umar mengimbau semua pihak menghentikan upaya perpecahan yang merugikan program penempatan dan perlindungan yang pada ujungnya akan merugikan TKI dan perusahaan jasa TKI.

Menyimak pendapat Ali Birham di media, Umar mengatakan hal itu merupakan pandangan menyesatkan. "Memang betul tidak ada larangan pembentukan suatu organisasi, tetapi hendaknya dilihat juga dari mana, untuk apa dan oleh siapa organisasi itu dibentuk," kata Umar.

Dia mengimbau agar pengurus Himsataki tidak mengingkari kesepakatan peleburan organisasi di Apjati dan Munas pada 29-30 November 2012.

Umar mengajak semua pihak, termasuk Himsataki untuk memahami moratorium penempatan TKI secara utuh. "Persoalan moratorium adalah kewenangan pemerintah, bukan kewenangan perusahaan jasa TKI ataupun asosiasi, " kata Umar.

Kini, kata dia, yang harus disikapi lebih cermat adalah menginventarisasi kesuksesan program penempatan TKI untuk menjadi ruang tawar agar penempatan TKI ke beberapa negara di Timur Tengah dibuka kembali, disamping melakukan terobosan-terobosan untuk perubahan program penempatan dan perlindungan yang lebih baik.

Dia mengingatkan perlunya kebersamaan dan penguatan asosiasi untuk meningkatkan kualitas dan perlindungan TKI supaya lebih bermartabat jika program ini masih ingin ditekuni untuk kesejahteraan anak bangsa dan pengentasan pengangguran.

"Saya dari PT Buana Safira Abadi mewakili perusahaan lain merasa terganggu oleh sikap Himsataki dan meminta Menakertrans Muhaimin Iskandar untuk menegur secara secara keras dan mengevaluasi perusahaan yang menjadi anggotanya," kata Umar.(ar)

Memuat...
PEDOMAN KOMENTAR

Ayo berpartisipasi membangun budaya berkomentar yang baik. Bila menemukan komentar bermuatan menghina atau spam, berikan jempol bawah, tanda Anda tak menyukai muatan komentar itu. Komentar yang baik, berikan jempol atas.


Kolom komentar tersedia untuk diskusi, berbagi ide dan pengetahuan. Hargai pembaca lain dengan berbahasa yang baik dalam berekspresi. Setialah pada topik. Jangan menyerang atau menebar kebencian terhadap suku, agama, ras, atau golongan tertentu.


Pikirlah baik-baik sebelum mengirim komentar.