5 Arahan Presiden Jokowi Terkait Pemulihan Ekonomi Nasional Menjelang Akhir Tahun

·Bacaan 3 menit

Liputan6.com, Jakarta Berkaitan dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2022, Presiden Jokowi menekankan 5 hal terkait perkembangan ekonomi nasional. Hal ini disampaikan Presiden saat memimpin Sidang Kabinet Paripurna yang membahas mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2022, Rabu (17/11/2021) sore, di Kantor Presiden, Jakarta.

Hal ini berkaitan dengan pemulihan ekonomi yang terdampak selama pandemi. Pada rapat tersebut, Presiden Jokowi menekankan lima hal terkait perkembangan ekonomi nasional. Pertama percepatan realisasi APBN dan APBD, kemudian waspadai risiko perkembangan ekonomi global terhadap perekonomian Indonesia.

Arahan yang ketiga yaitu waspadai potensi berlanjutnya pandemi Covid-19 yang juga berdampak pada perlambatan ekonomi dunia. Keempat, segera dorong realisasi investasi, dan yang terakhir komitmen bersama terhadap pengembangan ekonomi hijau dan transisi ke energi terbarukan.

Berikut Liputan6.com rangkum dari Setkab.go.id, Senin (22/11/2021) tentang arahan Presiden Jokowi terkait Pemulihan Ekonomi Nasional.

Arahan Presiden Jokowi Terkait Pemulihan Ekonomi Nasional

Warga melakukan aktivitas di kawasan Jakarta, Jumat (15/10/2021). Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mencatat realisasi anggaran Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) mencapai Rp416 triliun sampai 8 Oktober 2021. (Liputan6.com/Angga Yuniar)
Warga melakukan aktivitas di kawasan Jakarta, Jumat (15/10/2021). Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mencatat realisasi anggaran Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) mencapai Rp416 triliun sampai 8 Oktober 2021. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Percepatan realisasi APBN dan APBD

Arahan Presiden Jokowi terkait Pemulihan Ekonomi Nasional yang pertama yaitu percepatan realisasi APBN dan APBD. Presiden meminta kementerian/lembaga dan pemerintah daerah untuk mempercepat realisasi belanja pemerintah baik melalui APBN maupun APBD. Percepatan realisasi APBN dan APBD ini ditekankan lagi oleh Jokowi karena sudah akhir tahun dan masih ada APBD yang serapan anggarannya kecil.

Presiden Jokowi menyebutkan, realisasi Program Perlindungan Sosial baru mencapai 77 persen dari Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA), Program Padat Karya 67 persen, sementara Program Dukungan untuk UMKM dan Korporasi 60 persen.

Waspadai risiko perkembangan ekonomi global terhadap perekonomian Indonesia

Selain itu, Jokowi juga mengingatkan untuk mewaspadai risiko perkembangan ekonomi global terhadap perekonomian Indonesia. Hal ini menilik pada ekspor negara yang besar ke Tiongkok yang sedang mengalami perlambatan ekonomi. Hal ini harus benar-benar dipersiapkan. Presiden juga meminta jajarannya untuk mewaspadai serta mengkalkulasi dan mengantisipasi dampak dari inflasi global.

Arahan Presiden Jokowi Terkait Pemulihan Ekonomi Nasional

Warga melakukan aktivitas di kawasan Jakarta, Jumat (15/10/2021). Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mencatat realisasi anggaran Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) mencapai Rp416 triliun sampai 8 Oktober 2021. (Liputan6.com/Angga Yuniar)
Warga melakukan aktivitas di kawasan Jakarta, Jumat (15/10/2021). Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mencatat realisasi anggaran Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) mencapai Rp416 triliun sampai 8 Oktober 2021. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Waspadai potensi berlanjutnya pandemi yang juga berdampak pada perlambatan ekonomi dunia

Presiden juga menekankan bahwa APBN harus bisa menjadi instrumen utama untuk menggerakkan pertumbuhan dan memperkuat daya tahan ekonomi. APBN juga harus mengakselerasi daya saing, utamanya daya saing ekspor dan investasi.

Selain itu, Presiden juga menekankan perlunya penajaman dan efisiensi belanja. Ia meminta belanja rutinitas yang tidak perlu untuk segera dihilangkan dan digeser ke belanja yang bersifat produktif.

Segera dorong realisasi investasi

Presiden Jokowi juga mengungkapkan terdapat banyak komitmen investasi tetapi terkadang tidak dikawal dan dimonitor sehingga realisasinya menjadi lambat. Oleh karena itu, Presiden meminta jajaran terkait untuk fokus mengawal dan menindaklanjuti komitmen investasi, termasuk yang telah diperoleh saat lawatannya ke tiga negara beberapa waktu lalu agar komitmen tersebut bisa direalisasikan. Jokowi juga menuturkan, investasi memiliki kontribusi yang besar terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia.

Komitmen bersama terhadap pengembangan ekonomi hijau dan transisi ke energi terbarukan

Terakhir, Presiden Jokowi menyampaikan komitmen bersama terhadap pengembangan ekonomi hijau dan transisi ke energi terbarukan (renewable energy). Ia menyampaikan bahwa investasi tersebut harus berjalan untuk menggeser pembangkit batu bara dan menggantikannya dengan energi baru terbarukan. Hal ini berlaku pada pengembangan kendaraan dan baterai listrik, serta juga pembangunan Green Industrial Park di Kalimantan Utara yang juga menggunakan energi hydropower.

Tujuan kami adalah menciptakan tempat yang aman dan menarik bagi pengguna untuk terhubung melalui minat dan kegemaran. Untuk meningkatkan pengalaman komunitas, kami menangguhkan sementara fitur komentar artikel