5 Hal Aturan Baru Terkait Transportasi di DKI Jakarta Saat PPKM Level 3

·Bacaan 3 menit
Sejumlah kendaraan melintas di kawasan Jalan Sudirman, Jakarta, Rabu (11/8/2021). Mulai 12 Agustus 2021, Polda Metro Jaya bakal kembali menerapkan aturan ganjil genap di sejumlah ruas jalan Ibu Kota dan meniadakan kebijakan penyekatan yang diterapkan selama PPKM Level 4. (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Liputan6.com, Jakarta Bersamaan dengan pengumuman kembalinya perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengatakan sejumlah wilayah mengalami penurunan status PPKM ke level 3.

Wilayah DKI Jakarta merupakan salah satu wilayah yang termasuk mengalami penurunan status PPKM ke level 3. Ini artinya beberapa aturan pun ikut berubah sejalan dengan tingkatan aturan yang pemerintah tetapkan, salah satunya pada mode lalu lintas dan transportasi.

Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan melalui Keputusan Gubernur (Kepgub) Nomor 1026 Tahun 2021 tentang PPKM Level 3 Covid-19, mengatakan kapasitas penumpang transportasi umum di wilayah Jakarta hanya diperbolehkan maksimal 50 persen.

"Kendaraan umum, angkutan massa, taksi (online dan konvensional), dan kendaraan sewa atau rental. Maksimal penumpang 50 persen dari kapasitas dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat," kata Anies dalam Kepgub tersebut.

Kepgub tersebut ditandatangani oleh Anies usai di umumkanya perpanjangan PPKM, pada 23 Agustus 2021.

Sementara itu, sebagai ganti penyekatan untuk mengendalikan mobilitas masyarakat selama PPKM Level 3 di Jakarta, Direktur Lalu Lintas (Dirlantas) Polda Metro Jaya, Kombes Sambodo Purnomo mengatakan tiga ruas di Jakarta kembali terapkan sistem ganjil genap.

Berikut sejumlah hal terkait aturan lalu lintas dan transportasi DKI Jakarta saat PPKM level 3 yang dirangkum Liputan6.com:

1. Ganjil Genap Terus Diterapkan

Direktur Lalu Lintas (Dirlantas) Polda Metro Jaya, Kombes Sambodo Purnomo memutuskan memperpanjang penerapan kebijakan ganjil genap di ruas jalan DKI Jakarta, selama masa PPKM Level 3.

Kebijakan ganjil genap ini diterapkan sebagai ganti penyekatan untuk mengendalikan mobilitas masyarakat selama PPKM Level 3 di Jakarta.

"Hasil rapat bersama para stakeholder, Dishub DKI, Kodam Jaya dan Satpol PP, terkait ganjil genap selama PPKM di Jakarta kita memutuskan untuk tetap melanjutkannya," kata Sambodo saat jumpa pers yang disiarkan daring, Selasa, 24 Agustus 2021.

Namun demikian, lanjut Sambodo, kebijakan akan disesuaikan dengan turunnya level PPKM di Jakarta ke tingkat 3. Penyesuaian dilakukan dengan mengurangi jumlah ruas jalan yang menerapkan ganjil genap dari delapan ke tiga.

"Jadi kita tetap lakukan dengan penyesuaian, yaitu mengurangi jumlah ruas jalan ganjil genap ini, dari 8 menjadi 3," jelas dia.

2. Ruas Jalan yang Terapkan Ganjil Genap

Kombes Sambodo Purnomo mengatakan ada tiga ruas jalan di Jakarta yang memberlakukan kebijakan ganjil genap pada PPKM Level 3. Kebijakan tersebut berlaku mulai hari ini, Kamis (26/8/2021) hingga 30 Agustus dari pukul 06.00-20.00 WIB.

"Ada tiga ruas jalan ganjil genap, Jalan MH Thamrin, Jalan Sudirman dan Jalan Rasuna Said," jelas Sambodo saat jumpa pers yang disiarkan daring, Selasa 24 Agustus 2021.

Sambodo beralasan, ketiga jalan tersebut masih diberlakukan ganjil genap karena merupakan kawasan jalan padat mobilitas perkantoran.

3. Sepeda Dilarang Melintasi Jalur Ganjil Genap

Sementara itu, Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Yusri Yunus menyatakan, pesepeda dilarang melintasi ruas jalan yang menerapkan kebijakan ganjil genap selama periode Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 3 di DKI Jakarta.

Yusri menuturkan, larangan pesepeda melintasi jalur ganjil genap di Jakarta tersebut berlaku hingga ada perkembangan lanjutan mengenai pembatasan mobilitas masyarakat.

"Teman-teman yang hobi sepeda tetap tidak diperbolehkan di jalur utama tersebut selama PPKM Level 3, sambil menunggu nanti (perkembangan) angka penyebaran Covid-19," kata Yusri saat dikonfirmasi wartawan, Selasa, 24 Agustus 2021.

4. Kapasitas Penumpang Transportasi Umum

Untuk diketahui, dalam Keputusan Gubernur (Kepgub) Nomor 1026 Tahun 2021 tentang PPKM Level 3 Covid-19 juga dijelaskan terkait kapasitas penumpang transportasi umum saat kebijakan ini diterapkan.

"Kendaraan umum, angkutan massa, taksi (online dan konvensional), dan kendaraan sewa atau rental, maksimal penumpang 50 persen dari kapasitas dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat," kata Anies dalam Kepgub tersebut.

Lebih lanjut, pengendara, pekerja, hingga pengguna transportasi publik juga diharuskan sudah melakukan vaksinasi Covid-19.

5. Vaksinasi Jadi Syarat Perjalanan Jauh

Sedangkan untuk perjalanan domestik yang menggunakan kendaraan pribadi, sepeda motor, dan transportasi umum jarak jauh seperti pesawat udara, bus, kapal laut dan kereta api, kapal laut harus menunjukkan kartu vaksin minimal dosis pertama.

Menunjukkan PCR H-2 untuk pesawat udara serta antigen H-1 untuk moda transportasi mobil pribadi, motor, bus, kapal laut dan kereta api serta kapal laut.

"Ketentuan tersebut hanya berlaku untuk kedatangan dari Jawa dan Bali serta tidak berlaku untuk transportasi wilayah aglomerasi sebagai contoh Jabodetabek," bunyi aturan PPKM Level 3 tersebut.

Deni Koesnaedi

Tujuan kami adalah menciptakan tempat yang aman dan menarik bagi pengguna untuk terhubung melalui minat dan kegemaran. Untuk meningkatkan pengalaman komunitas, kami menangguhkan sementara fitur komentar artikel