5 Kebijakan Joe Biden di Pilpres AS, Kontrol Senjata hingga Pajak

Daurina Lestari, Dinia Adrianjara
·Bacaan 2 menit

VIVA – Pemilihan presiden Amerika Serikat (Pilpres AS) akan digelar pada 3 November 2020. Presiden AS, Donald Trump, dari Partai Republik kembali mencalonkan diri untuk masa jabatan kedua, dan menghadapi penantang dari Partai Demokrat, Joe Biden.

Dilansir dari Independent, berikut lima fokus utama Joe Biden dalam pencalonannya sebagai calon presiden Amerika Serikat.

1. Energi dan Perubahan Iklim

Biden sangat mendukung pengesahan Green New Deal, yang disebutnya sebagai 'kerangka kerja penting' untuk menangani darurat iklim. Dia menyebut langkah itu sebagai peluang ekonomi besar, untuk menciptakan jutaan pekerjaan di masa depan seiring permintaan batu bara, gas dan minyak olahan.


2. Kontrol Senjata

Pandangan Biden tentang kontrol senjata sudah terkenal dan menempatkannya dalam arus utama di Partai Demokrat. Joe Biden memiliki beberapa usulan yang terbilang berani.

Misalnya saja dalam hal kepemilikan senjata. Dia mengusulkan peningkatan pemeriksaan latar belakang pemilik senjata, melarang penjualan dan pembuatan senjata serbu, bahkan merencanakan program pembelian kembali untuk mengeluarkan senjata semacam itu dari jalanan AS.

3. Kejahatan dan Kepolisian

Sebagai perancang RUU tindak kejahatan tahun 1994 yang belakangan ini disalahkan karena semakin mempercepat penahan massal dan kebijakan agresif lingkungan kulit hitam, Biden ditekan dengan reformasi peradilan pidana, jauh sebelum memenangkan pencalonan presiden pada pemilu 2020.

4. Kesehatan

Biden diketahui menyebut Undang-undang Pelayanan Kesehatan Terjangkau atau Affordable Care Act sebagai 'kesepakatan besar' ketika ditandatangani pada tahun 2010. Sekarang, masa depan tindakan tersebut belakangan ini melonjak ke puncak agenda berkat nominasi Amy Coney Barrett ke Mahkamah Agung, yang oleh Trump sendiri secara eksplisit dibingkai sebagai kesempatan untuk membatalkan undang-undang tersebut.

5. Pajak

Kebijakan fiskal Biden berkisar pada pencabutan pemotongan pajak yang dilakukan pemerintah Trump. Dia menyebut pencabutan itu hanya menguntungkan orang-orang yang sangat kaya.

Biden berjanji untuk memastikan perusahaan dan orang yang sangat kaya membayar 'bagian yang adil' dan berjanji tidak akan meminta satu pun orang yang berpenghasilan di bawah US$400 ribu per tahun untuk membayar pajak.

Baca juga: Jelang Pilpres AS, KJRI New York Imbau WNI Hindari Tempat Kerumunan