5 Mega Skandal yang Rugikan Negara Triliunan Rupiah, Asabri hingga e-KTP

·Bacaan 4 menit

Liputan6.com, Jakarta Beberapa kali negara harus menerima fakta pahit korupsi yang dilakukan para oknum. Aksi tak bertanggung jawab ini bahkan membuat negara menanggung rugi fantastis hingga triliunan rupiah.

Terbaru, Badan Pengawas Keuangan (BPK) mengumumkan total kerugian negara akibat kasus korupsi PT Asabri mencapai Rp 22,7 triliun. Padahal, permasalahan Jiwasraya, yang nilai ruginya juga tak kalah besar, belum selesai.

Liputan6.com merangkum beberapa mega skandal korupsi dan penyelewengan dana kelas kakap yang merugikan negara hingga triliunan rupiah. Berikut daftarnya, Rabu (2/6/2021):

1. Jiwasraya

Direktur Utama PT Jiwasraya Hexana Tri Sasongko mengatakan, secara total, kerugian negara akibat kasus gagal bayar Jiwasraya mencapai Rp 37 triliun.

Adapun, kerugian atas investasi menyimpang yang dilakukan oleh direksi lama perusahaan mencapai Rp 16,8 triliun.

"Nilai tersebut belum meliputi seluruh kerugiaan Jiwasraya (Rp 16,8 triliun) belum final. BPK sudah melakukan audit investigasi terhadap kerugian negara. Total kerugian negara terkait investasi senilai Rp 16,8 triliun,” ujarnya saat video conference di Jakarta, Minggu, 4 Oktober 2020 lalu.

Atas kasus ini, 3 mantan direksi PT Asuransi Jiwasraya yaitu Hendrisman Rahim, Hary Prasetyo dan Syahmirwan divonis seumur hidup oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

2. Asabri

PT Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Persero) atau disingkat PT ASABRI (Persero). (Liputan6.com/Faizal Fanani)
PT Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Persero) atau disingkat PT ASABRI (Persero). (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Kasus penyimpangan investasi yang terjadi di tubuh perusahaan asuransi prajurit TNI/Polri ini merugikan negara hingga Rp 22,78 triliun.

Hasil perhitungan kerugian negara ini telah diserahkan pada tanggal 28 Mei 2020, lalu dalam berkas perkara dan tersangka serta serta barang bukti pada tahap penuntutan.

Jaksa Agung ST Burhanuddin memastikan, jajaranya akan terus memburu aset terkait dugaan korupsi pada pengelolaan dana dan investasi Asabri yang dilakukan pada 2012-2019.

"Sampai saat ini sekitar Rp 13 triliun (aset disita), dan pasti akan kami buru. Walaupun tahapannya sudah sampai penuntutan," terang Burhanuddin saat jumpa pers di Gedung Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan, Senin, 31 Mei 2021.

Jampidsus sendiri telah menetapkan 9 tersangka atas kasus ini, yakni Dirut PT Asabri periode 2011 sampai Maret 2016 Mayjen Purn Adam Rachmat Damiri, Dirut PT Asabri periode Maret 2016 Juli 2020 Letjen Purn Sonny Widjaja, Direktur Keuangan PT Asabri periode Oktober 2008 Juni 2014 Bachtiar Effendi, serta Direktur PT Asabri periode 20132014 dan 20152019 Hari Setiono.

Berikutnya, Kepala Divisi Investasi PT Asabri Juli 2012Januari 2017 Ilham W. Siregar, Dirut PT Prima Jaringan Lukman Purnomosidi, dan Direktur PT Jakarta Emiten Investor Relation Jimmy Sutopo dan Dirut PT Hanson International Tbk. Benny Tjokrosaputro dan Komisaris PT Trada Alam Minera Heru Hidayat.

3. E-KTP

Ilustrasi E-KTP. (Liputan6.com/Rita Ayuningtyas)
Ilustrasi E-KTP. (Liputan6.com/Rita Ayuningtyas)

Kasus ini juga menjadi perhatian besar di masanya karena menyeret Ketua DPR kala itu, Setya Novanto. Menurut pemberitaan Liputan6.com, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menjerat tujuh orang dalam kasus megakorupsi e-KTP yang merugikan negara Rp 2,3 triliun.

Ketujuh orang tersebut sudah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana korupsi atas proyek senilai Rp 5,9 triliun.

Mereka adalah dua mantan pejabat Ditjen Dukcapil Kemendagri Irman dan Sugiharto yang masing-masing divonis 15 tahun penjara, mantan Ketua DPR Setya Novanto yang juga 15 tahun penjara, pengusaha Andi Narogong 13 tahun penjara, dan Anang Sugiana Sudihardjo seberat 6 tahun penjara.

Sedangkan Irvanto Hendra Pambudi dan Made Oka Massagung masing-masing 10 tahun penjara. Sementara itu, politikus Partai Golkar Markus Nari divonis 8 tahun penjara dalam tingkat kasasi.

4. Bank Century

Demo yang dilakukan mahasiswa kali ini menuntut KPK bisa mengungkap dan menghukum pelaku kasus Bank Century.(Liputan 6.com/Danu Baharuddin)
Demo yang dilakukan mahasiswa kali ini menuntut KPK bisa mengungkap dan menghukum pelaku kasus Bank Century.(Liputan 6.com/Danu Baharuddin)

Mengutip laman resmi BPK, kerugian negara akibat kasus Bank Century mencapai Rp 7,3 triliun.

"Berdasarkan hasil perhitungan kerugian negara, BPK menyimpulkan telah terjadi penyimpangan pada pemberian fasilitas pendanaan jangka pendek (FPJP) dari BI kepada Bank Century yang mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp 689,39 miliar,” ungkap Ketua BPK periode 2009-2014 Hadi Poernomo.

Penyimpangan lainnya, lanjut Ketua BPK, terjadi pada proses penetapan Bank Century sebagai bank gagal berdampak sistemik yang mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp 6,76 triliun.

"Ini adalah 2 peristiwa hukum yang berbeda, pertama peristiwa hukum pemberian FPJP. Kedua, pemberian bailout kepada Bank Century," tegas Ketua BPK.

Hingga saat ini, kasus Bank Century masih ditangani KPK. KPK baru menjerat mantan Deputi Gubernur BI Bidang IV Kebijakan Pengelolaan Moneter dan Devisa Budi Mulya. Budi dihukum 15 tahun penjara oleh Mahkamah Agung (MA) di tingkat kasasi.

5. Pelindo II

Mantan Dirut PT Pelindo II (Persero) Richard Joost Lino (tengah) usai menjalani pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta, Senin (26/4/2021). RJ Lino diperiksa sebagai tersangka dugaan korupsi pengadaan tiga unit Quay Container Crane (QCC) di PT Pelindo II tahun 2010. (Liputan6.com/Helmi Fithriansyah)
Mantan Dirut PT Pelindo II (Persero) Richard Joost Lino (tengah) usai menjalani pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta, Senin (26/4/2021). RJ Lino diperiksa sebagai tersangka dugaan korupsi pengadaan tiga unit Quay Container Crane (QCC) di PT Pelindo II tahun 2010. (Liputan6.com/Helmi Fithriansyah)

Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Agung Firman Sampurna mengungkapkan, 4 proyek di lingkungan Pelindo II merugikan negara hingga lebih dari Rp 6 triliun.

Menurut dia, 4 proyek di Pelindo II yang merugikan negara itu yakni perpanjangan kontrak Jakarta International Container Terminal (JICT), Terminal Peti Kemas Koja, proyek Kalibaru dan juga global bond.

Lalu, terdapat juga pemeriksaan kasus mobile crane dan kasus tindak pidana korupsi pengadaan Quay Container Crane (QCC), dengan kerugian senilai Rp 30-50 miliar.

KPK telah menetapkan Mantan Direktur Utama Pelindo II RJ Lino sebagai tersangka pada 15 Desember 2015 karena diduga memerintahkan pengadaan tiga QCC dengan menunjuk langsung perusahaan HDHM (PT Wuxi Hua Dong Heavy Machinery. Co Ltd) dari China sebagai penyedia barang.

Tujuan kami adalah menciptakan tempat yang aman dan menarik bagi pengguna untuk terhubung melalui minat dan kegemaran. Untuk meningkatkan pengalaman komunitas, kami menangguhkan sementara fitur komentar artikel