5 Poin Rekomendasi Komnas Ham ke Pemerintah Terkait Kematian Brigadir J

Merdeka.com - Merdeka.com - Komisi Nasional Hak Manusia (Komnas HAM) memberikan hasil laporan investigasinya, terkait kasus kematian Brigadir Yoshua Hutabarat atau Brigadir J kepada pemerintah melalui Menko Polhukam Mahfud MD.

Laporan berbentuk rekomendasi tersebut berisi lima poin dan secara terbuka, poin-poin itu dibacakan oleh Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik saat jumpa pers.

"Satu, kami meminta untuk melakukan pengawasan atau audit kinerja dan kultur kerja di Kepolisian Republik Indonesia untuk memastikan tidak terjadinya penyiksaan, kekerasan, atau pelanggaran hak asasi manusia lainnya," kata Taufan di Kantor Komnas HAM Jakarta, Senin (12/9).

Taufan menegaskan, poin pertama tidak semata berangkat dari kasus kematian Brigadir J, tetapi juga dari data-data pengaduan atau kasus-kasus yang ditangani Komnas HAM menyangkut institusi Polri dalam lima tahun periode di bawah kepemimpinannya.

"Dua, kami meminta kepada Bapak Presiden untuk memerintahkan Kapolri untuk menyusun suatu mekanisme pencegahan dan pengawasan berkala terkait penanganan kasus kekerasan penyiksaan, atau pelanggaran HAM lainnya yang dilakukan oleh anggota Polri," jelas Taufan.

Poin berikutnya, lanjut Taufan, meminta pengawasan bersama dengan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia terhadap berbagai kasus-kasus kekerasan, penyiksaan, atau pelanggaran hak asasi manusia lainnya yang dilakukan oleh anggota Polri.

"Keempat, mempercepat proses pembentukan direktorat pelayanan perempuan dan anak di Polri. Terakhir, memastikan infrastruktur untuk pelaksanaan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), termasuk kesiapan kelembagaan dan ketersediaan peraturan pelaksanaannya," katanya.

Reporter: M Radityo

Sumber: Liputan6.com [eko]