5 Skandal Korupsi Terbesar di Indonesia, 4 Terungkap di Era Jokowi

Merdeka.com - Merdeka.com - Kejaksaan Agung (Kejagung) tengah membidik Surya Darmadi. Dia adalah Pemilik PT Duta Palma Group. Korupsinya terbesar sepanjang sejarah RI.

Dia terbelit kasus dugaan tindak pidana korupsi penyerobotan lahan kawasan hutan di Indragiri, Hulu, Riau. Nilai kerugiannya mencapai Rp87 triliun.

Kasus korupsi di Indonesia dengan nilai triliunan rupiah bukan kali pertama terjadi. Pejabat sekongkol dengan pengusaha menggarong uang rakyat sudah sering terjadi. Kasusnya tengah ditangani penegak hukum.

Lima dari empat skandal korupsi terbesar, baru terungkap di era Presiden Joko Widodo (Jokowi). Meskipun, tindak pidana tersebut tidak semuanya terjadi di era Jokowi.

Berikut 5 kasus korupsi kakap rugikan negara triliunan rupiah, dihimpun merdeka.com, Rabu (3/7):

Bank Century

Kasus ini terjadi medio 2009. Kerugian negara mencapai Rp7,3 triliun. Menjadi tambah geger karena terjadi jelang Pemilu 2009.

Ketua BPK 2009-2014, Hadi Poernomo mengatakan, berdasarkan hasil perhitungan kerugian negara, BPK menyimpulkan telah terjadi penyimpangan pada pemberian fasilitas pendanaan jangka pendek (FPJP) dari BI kepada Bank Century yang mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp689,39 miliar.

Tidak cuma itu, terjadi pada proses penetapan Bank Century sebagai bank gagal berdampak sistemik yang mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp 6,76 triliun.

"Ini adalah 2 peristiwa hukum yang berbeda, pertama peristiwa hukum pemberian FPJP. Kedua, pemberian bailout kepada Bank Century," tegas Ketua BPK.

Kasus Bank Century telah menjerat mantan Deputi Gubernur BI Bidang IV Kebijakan Pengelolaan Moneter dan Devisa Budi Mulya. Budi divonis 15 tahun penjara oleh Mahkamah Agung (MA) di tingkat kasasi.

Jiwasraya

Korupsi yang terjadi di PT Asuransi Jiwasraya (Persero) juga tak kalah menggemparkan. Kerugian yang ditimbulkan mencapai Rp16,8 triliun. Jumlah perhitungan tersebut mengacu pada hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Direktur Utama PT Asuransi Jiwasraya (Persero), Hexana Tri Sasongko mengatakan, kerugian temuan BPK hanya sebatas kerugian investasi. Sehingga masih terdapat kerugian yang harus ditanggung pemegang saham.

“Nilai tersebut belum meliputi seluruh kerugiaan Jiwasraya (Rp16,8 triliun) belum final. BPK sudah melakukan audit investigasi terhadap kerugian negara. Total kerugian negara terkait investasi senilai Rp 16,8 triliun,” ujarnya saat video conference di Jakarta, Minggu (4/10/2020).

Adapun, jika dihitung-hitung total kerugian diperkirakan mencapai Rp37 triliun. Kerugian tersebut membuat negara memutuskan menanggung sebagian. "Manajemen baru dibantu konsultan independen telah menghitung kebutuhan dana yang diperlukan untuk penyelamatan pemegang polis," ucapnya.

Di menambahkan, pemberian penyertaan modal negara (PMN) senilai Rp 22 triliun diutamakan untuk program penyelamatan Jiwasraya.

Asabri

Kasus tindak korupsi Asabri sempat digadang menjadi skandal korupsi terbesar di Indonesia dengan total kerugian mencapai Rp22,7 triliun.

Dalam kasus ini, 9 orang ditetapkan sebagai terdakwa. Tujuh di antaranya sudah mendapat vonis.

Direktur Pt Rimo Internasional Lestari Teddy Tjokrosapoetro dan Heru Hidayat, Presiden Direktur PT Trada Alam Minera menjadi pelaku utama dalam skandal ini.

Bahkan, Heru sempat dituntut hukuman mati. Karena terbelit dua skandal sekaligus. Termasuk Jiwasraya.

Kasus ini bermula dari kesepakatan para pejabat PT Asabri untuk melakukan investasi secara ilegal menggunakan dana perusahaan.

Dana investasi diambil dari hak para nasabah perusahaan, yaitu anggota Polri, TNI, dan aparatur sipil negara (ASN) Kementerian Pertahanan (Kemenhan).

Hak yang diambil itu merupakan biaya Tabungan Hari Tua (THT) dan Akumulasi Iuran Pensiun (AIP).

PT TPPI

Kasus korupsi kakap berikutnya dilakukan oleh PT Trans Pacific Petrochemical Indotama (PT TPPI). Kerugian negara dalam kasus ini senilai Rp37,8 triliun.

Kronologi kasus korupsi PT TPPI bermula dari tahun 1998 ketika terjadi krisis moneter. Kala itu, PT TPPI mengalami kesulitan hingga pemerintah turun tangan membantu.

Kemudian tindakan penyelamatan kembali dilakukan tahun 2009 dengan BP Migas menyuntik USD 2,7 miliar. Hal ini yang kemudian bermasalah dan ditemukan terjadi tindak korupsi.

Pada Februari 2020, Kejaksaan Agung mendakwa Raden Priyono merugikan negara sebesar USD 2.716.859.655 (atau setara Rp37,8 triliun) dalam kasus penjualan minyak mentah atau kondensat.

Raden Priyono menjadi terdakwa bersama 2 orang lainnya, yakni Deputi Finansial Ekonomi Djoko Harsono dan Dirut PT TPPI Honggo Hendratno.

Lahan Hutan Indragiri Hulu

Terbaru, kasus dugaan tindak pidana korupsi penyerobotan lahan kawasan hutan di Indragiri Hulu, Riau. Besarnya kerugian yang dialami negara menjadikan kasus ini sebagai kasus korupsi terbesar sepanjang sejarah di Indonesia.

"Menimbulkan kerugian keuangan negara dan perekonomian negara berdasarkan hasil perhitungan ahli dengan estimasi kerugian sebesar Rp78 triliun," tutur Jaksa Agung, ST Burhanuddin kepada wartawan, Senin (1/8).

Saat ini, dua orang tersangka masih belum dilakukan penahanan. Kedua tersangka adalah Raja Thamsir Rachman (RTR) selaku Bupati Kabupaten Indragiri Hulu periode 1999-2008, dan Surya Darmadi (SD) selaku Pemilik PT Duta Palma Group.

Sebelumnya, Thamsir terjerat kasus korupsi APBD Kabupaten Indragiri Hulu dan masih menjalani masa hukuman pidana di Lapas Pekanbaru.

Sedangkan tersangka kedua yakni Surya Darmadi masih berstatus buron. Berdasarkan informasi dari National Central Bureau (NCB)-Interpol Indonesia, Selasa (2/8), nama Surya Darmadi sudah tercatat dalam daftar red notice Interpol sejak 13 Agustus 2020.

Reporter Magang: Michelle Kurniawan [rnd]

Tujuan kami adalah menciptakan tempat yang aman dan menarik bagi pengguna untuk terhubung melalui minat dan kegemaran. Untuk meningkatkan pengalaman komunitas, kami menangguhkan sementara fitur komentar artikel