5 Tugas Berat yang Menanti Bahlil Lahadalia Usai Dilantik Jokowi Jadi Menteri Investasi

·Bacaan 5 menit

Liputan6.com, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi resmi melantik Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia sebagai Menteri Investasi pertama di Kabinet Indonesia Maju.

Prosesi pelantikan berlangsung di Istana Negara, Jakarta, Rabu, 28 April 202 dan disiarkan secara daring melalui kanal YouTube Sekretariat Presiden.

Pada kesempatan itu, tak hanya Bahlil Lahadalia yang dilantik. Jokowi juga mengangkat Nadiem Makarim sebagai Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbud Ristek), serta Laksana Tri Handoko sebagai Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).

Nama Bahlil sendiri jadi pertama yang dipanggil Deputi Bidang Administrasi Aparatur Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg), untuk diangkat sebagai Menteri Investasi.

Adapun pengangkatan tersebut tercantum dalam Keputusan Presiden (Kepres) Nomor 72/P/2021 tentang Pembentukan dan Pengubahan Kementerian serta Pengangkatan beberapa Menteri Kabinet Indonesia Maju Sisa Masa Jabatan Periode 2019-2024.

Usai pelantikan tersebut, Bahlil pun segera diamanatkan sederet tugas oleh Jokowi sejalan dengan visi masa kedua kepemimpinannya, yakni terkait peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) dan ekonomi.

Berikut ini adalah sederet tugas berat yang menanti Bahlil usai dilantik Jokowi sebagai menteri investasi dihimpun Liputan6.com:

1. Diharap Dongkrak Investasi

Investment Grade and Outlook Indonesia masih stagnan setahun terakhir, Standard and Poor’s (S&P) bahkan belum mengerek naik dan masih mempertahankan outlook ‘negatif’ dengan rating BBB 22 April lalu. Level ini belum berubah sejak 17 April 2020, saat S&P menurunkan outlook stabil menjadi negatif.

Sementara, sejumlah lembaga pemeringkat lainnya juga masih mempertahankan rating dan outlooknya seperti tahun lalu. Misalnya Fitch dengan rating BBB dan outlook stabil, sementara Moodys pada level Ba2 juga dengan outlook stabil.

Ekonom PT Bank Central Asia Tbk (BBCA) David Sumual menilai, jika dalam jangka menengah tidak ada revisi perbaikan, rating investasi dan outlook Indonesia bisa berpotensi untuk melorot.

"Terutama dari S&P yang outlooknya negatif, jika tidak ada revisi maka dalam jangka menengah masih bisa turun. Sementara Fitch, dan Moody’s dengan outlook stabil masih cukup baik," ungkapnya, Rabu, 28 April 2021.

Alasannya di tengah ketidakpastian pandemi, banyak negara termasuk Indonesia juga masih akan memangkas target pertumbuhan ekonomi sekaligus memasang posisi konservatif dalam jangka menengah.

Ini yang kemudian dinilai David bisa jadi penyebab potensi melorotnya rating. Sebab salah satu indikator penilaian rating terkait dengan prospek pertumbuhan ekonomi dalam jangka menengah.

Diterbitkannya Undang-Undang (UU) Cipta Kerja dan sejumlah perangkat regulasi turunannya menurut S&P juga bisa menjadi peluang meningkatkan investasi asing guna mendongkrak pertumbuhan ekonomi pada 2022. David pun sepakat, bahwa seluruh instrumen untuk mendorong investasi memang perlu dioptimalkan pemerintah.

“Apalagi realisasi investasi kuartal I-2021 tercatat tumbuh baik, yang didominasi oleh PMA (penanaman modal asing), sementara investor dalam negeri justru terlihat masih wait and see. Ini harus dioptimalkan oleh pemerintah,” sambungnya.

Sebelumnya Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mengumumkan realisasi investasi pada kuartal I-2021 mencapai Rp219,7 triliun, tumbuh 4,3 persen (year on year/yoy).

Dari nilai tersebut PMA mendominasi senilai Rp111,7 triliun atau setara 50,8 persen dari total nilai, sementara PMDN (Penanaman Modal dalam Negeri) senilai Rp108,0 triliun. Secara tahunan PMA mencatat pertumbuhan 14,0 persen sementara PMDN tercatat negatif 4,2 persen.

2. Meningkatkan SDM dan Ekonomi Lewat Investasi

Usai dilantik, Bahlil mengatakan pengangkatannya sejalan dengan visi Jokowi pada masa kedua kepemimpinannya, yakni terkait peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) dan ekonomi.

"Investasi adalah pintu masuknya. Karena itu reform terhadap regulasi yang kemarin kita ciptakan lewat Undang-Undang Cipta Kerja saya pikir jadi salah satu tugas yang akan kita lakukan dengan baik," ujarnya, Rabu, 28 April.

Berikutnya, dia menyatakan, kementerian investasi nantinya akan jadi kunci utama dalam menghubungkan investasi lintas sektor di satu pintu, baik yang berasal dari dalam maupun luar negeri.

"Arahan Pak Presiden kepada kami dengan Undang-Undang Cipta Kerja bahwa kalau kita menahan izin orang atau investor, itu sama dengan menahan pertumbuhan ekonomi nasional. Sama juga dengan menahan lapangan pekerjaan, sumber-sumber pendapatan negara," sebutnya.

3. Investasi Sebagai Jembatan Pemerataan Ekonomi Indonesia

Jokowi juga telah menugaskan Bahlil untuk mendasari pemerataan ekonomi dari Aceh sampai Papua melalui investasi sebagai jembatannya.

Menurut dia, peningkatan investasi baik dalam bentuk penyertaan modal asing (PMA) maupun penyertaan modal dalam negeri (PMDN) juga berbicara soal pemerataan antara Jawa dan luar Jawa.

"Tak hanya itu, bapak Presiden perintah pada kami, jangan hanya urus pengusaha-pengusaha yang besar-besar, urus juga UMKM. Harus kita kawinkan antara pengusaha besar dan UMKM, pengusaha daerah dan pengusaha nasional," ungkapnya.

"Kolaborasi inilah yang bisa kita jadikan instrumen untuk mendorong agar pertumbuhan ekonomi meningkat, tapi juga pertumbuhan ekonomi bisa berjalan," kata Bahlil Lahadalia.

4. Fokus Ciptakan Lapangan Pekerjaan

Bahlil menambahkan, sebagai langkah awal, Kementerian Investasi akan fokus dengan penciptaan lapangan pekerjaan.

Caranya dengan mendatangkan investasi sebanyak-banyaknya. Investasi sendiri berkontribusi 30 persen terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.

"Dan ini menjadi peran penting dan 16 juta orang perlu disiapkan lapangan pekerjaan itu adalah investasi adalah pintu masuknya," jelasnya.

5. Jaring Investasi Senilai Rp 900 Triliun Sepanjang 2021

Selain itu, Jokowi juga memberikan target kepada Menteri Investasi Bahlil Lahadalia untuk menjaring investasi senilai Rp 900 triliun sepanjang tahun 2021.

"Arahan Presiden selanjutnya adalah target investasi kami harus Rp900 triliun tahun ini," ujar Bahlil kepada wartawan seusai pelantikan dirinya sebagai Menteri Investasi di Istana Negara, Jakarta, Rabu.

Bahlil Lahadalia yang juga merangkap sebagai Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mengatakan sebagai seorang pembantu Presiden dirinya siap menjalankan arahan tersebut.

"Sebagai pembantu harus siap, nggak boleh nggak siap. Menteri itu pembantu Presiden, menjalankan perintah Presiden dan undang-undang. Bagaimana caranya, itu tugasnya menteri," ujar dia.

Bahlil mengatakan, apabila pandemi semakin membaik, bukan tidak mungkin target itu dilakukan evaluasi kembali.

Dinda Permata

Saksikan video pilihan di bawah ini: