51 Pegawai KPK Dipecat, PKS Kritik TWK Singkirkan Pejuang Anti Korupsi

·Bacaan 2 menit

VIVA – Polemik Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) di KPK terus jadi perhatian karena dinilai sebagai upaya menyingkirkan pegawai yang berintegritas dalam pemberantasan korupsi. TWK makin disorot karena 51 dari 75 pegawai KPK yang tak lolos diberhentikan.

Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Ahmad Syaikhu menyampaikan catatan kritisnya atas 51 pegawai yang dipecat tersebut. Dia bilang mereka sebagai pejuang anti korupsi yang disingkirkan.

Syaikhu menyindir dengan memakai nama wawasan kebangsaan, para pejuang anti korupsi itu ramai-ramai disingkirkan. Menurut dia, pemberhentian 51 pegawai itu karena TWK seperti membuat rasa keadilan terkoyak.

Dia menyampaikan demikian karena hampir semua pegawai KPK yang dipecat tengah mengusut kasus korupsi besar. Pun, kasus besar itu jelas merugikan rakyat sebagai pemberi mandat.

"Kesadaran nurani publik tersakiti karena ketika agenda pemberantasan korupsi dilemahkan, di saat yang sama dana bantuan sosial yang seharusnya diperuntukkan untuk rakyat yang terdampak pandemi justru dikorupsi habis-habisan oleh para pejabat negara yang korup," kata Syaikhu dalam pidato politik puncak HUT 19 PKS seperti disampaikan dalam keterangannya yang dikutip pada Senin, 31 Mei 2021.

Menurut dia, dipecatnya 51 penyidik KPK ini justru memunculkan pertanyaan bagi publik. Apalagi sempat muncul tudingan pegawai yang aktif mengusut kasus korupsi disebut merugikan bangsa, dicap tak nasionalis dan tak cinta NKRI.

"Publik pun menjadi bertanya-tanya: apakah integritas dan sikap anti-korupsi bukan sikap yang Pancasilais dan cinta NKRI?" ujar Syaikhu.

Pun, ia menyampaikan agar jangan sampai karena segelintir oknum membuat KPK justru lemah. Syaikhu mengingatkan peran KPK seharusnya sebagai ujung tombak pemberantasan korupsi.

"Jangan sampai hanya karena segelintir oknum yang ingin melemahkan pemberantasan korupsi, institusi KPK sebagai ujung tombak pemberantasan korupsi lemah. Jika itu terjadi maka rakyatlah yang dirugikan," tuturnya.

Kemudian, ia juga menyoroti keras aktivitas para pendengung yang aktif membangun narasi perpecahan di antara anak bangsa. Dia menyebut persoalan kehidupan berbangsa yang dirusak karena narasi para pendengung. Bagi dia, pendengung tak memiliki rasional yang bernalar.

"Di tengah-tengah masyarakat yang masih terbelah, ada narasi yang seolah-olah ingin membenturkan sesama anak bangsa, narasi provokatif yang mencederai kerukunan hidup sesama anak bangsa," ujarnya.

Sebelumnya, Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menyampaikan bahwa 51 dari 75 pegawai KPK yang tidak lolos TWK tetap diberhentikan. Dia mengatakan itu pada Selasa, 25 Mei 2021 karena merujuk tim asesor TWK bahwa 51 orang itu memiliki rapor merah.

Menurut Alexander, 51 orang sudah itu tak bisa lagi dibina dengan pendidikan wawasan kebangsaan untuk menjadi ASN dan bekerja di KPK.

Tujuan kami adalah menciptakan tempat yang aman dan menarik bagi pengguna untuk terhubung melalui minat dan kegemaran. Untuk meningkatkan pengalaman komunitas, kami menangguhkan sementara fitur komentar artikel