6 Cara Menghitung PBB (Pajak Bumi dan Bangunan)

·Bacaan 8 menit
6 Cara Menghitung PBB (Pajak Bumi dan Bangunan)
6 Cara Menghitung PBB (Pajak Bumi dan Bangunan)

RumahCom – Sebagai warga negara yang baik, membayar pajak adalah salah satu kewajiban yang tidak boleh diabaikan. Salah satunya termasuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan. Setiap tahun, Anda yang termasuk wajib pajak dan memiliki properti berupa tanah, rumah, toko, atau gudang, harus membayar Pajak Bumi dan Bangunan.

Jika Anda baru memiliki atau sedang berencana membeli properti, sebaiknya pahami dulu pengertian Pajak Bumi dan Bangunan, cara menghitung PBB, juga pembayaran pajak secara online maupun offline. Sebelum membahas lebih lanjut, berikut ini merupakan poin-poin pembahasan dalam artikel ini.

  1. Mengenal PBB (Pajak Bumi dan Bangunan)

    1. Pengertian PBB (Pajak Bumi dan Bangunan)

    2. Subjek PBB (Pajak Bumi dan Bangunan)

    3. Dasar Penentuan PBB (Terdapat informasi mengenai NJOPTKP)

  2. Cara Mendaftarkan Objek PBB Rumah

  3. Cara Menghitung Pajak Bumi dan Bangunan

  4. Pembayaran PBB Secara Online

  5. Apa yang Dimaksud dengan Pajak Rumah

1. Mengenal PBB (Pajak Bumi dan Bangunan)

PBB wajib dibayarkan setiap tahunnya maksima hinggal tanggal 31 Agustus. (Sumber: Pexels.com)
PBB wajib dibayarkan setiap tahunnya maksima hinggal tanggal 31 Agustus. (Sumber: Pexels.com)

PBB wajib dibayarkan setiap tahunnya maksima hinggal tanggal 31 Agustus. (Sumber: Pexels.com)

PBB adalah pajak yang bersifat kebendaan dengan besarnya pajak ditentukan objek pajak (tanah dan atau bangunan). Dalam hal ini, Keberadaan subjek tidak ikut menentukan jumlah besaran pungutan pajak.

Individu perseorangan atau badan yang termasuk dalam wajib pajak tersebut harus segera melunasi pembayaran pajak paling lambat 6 bulan setelah tanggal diperolehnya Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT). Biasanya SPPT sudah diberikan pada bulan Februari sementara batas tempo pembayaran jatuh pada tanggal 31 Agustus.

Untuk mengetahui lebih lanjut apa itu PBB, dibawah ini akan dijelaskan terkait pengertian, subjek, hingga dasar penentuan PBB.

1) Pengertian PBB (Pajak Bumi dan Bangunan)

PBB (Pajak Bumi dan Bangunan) adalah Pajak Negara yang dikenakan terhadap bumi dan/atau bangunan. Dasar hukum yang digunakan dalam penentuan Pajak Bumi dan Bangunan adalah Undang-undang nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994.

Dalam perkembangannya, PBB di daerah pedesaan dan perkotaan menjadi salah satu pendapatan suatu daerah yang diatur dalam UU No. 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) Pasal 77 sampai dengan Pasal 84 per tahun 2010.

2) Subjek PBB

PBB adalah pajak yang bersifat kebendaan dengan besarnya pajak ditentukan objek pajak (tanah dan atau bangunan). Dalam hal ini, Keberadaan subjek tidak ikut menentukan jumlah besaran pungutan pajak.

Subjek Pajak Bumi dan Bangunan merupakan individu maupun badan yang secara sah memiliki bukti kepemilikan dan mendapatkan manfaat dari tanah maupun bangunan. Seperti yang telah dijelaskan, besaran PBB tidak ditentukan oleh subjek pajak, melainkan objek pajak yaitu tanah maupun bangun. Untuk menjadi subjek PBB, berikut ini merupakan beberapa kriteria seseorang yang wajib membayarkan Pajak Bumi dan Bangunan setiap periode tahunnya.

  • Memiliki bukti kepemilikan sah atas bumi (tanah)

  • Mendapatkan beragam manfaat atas bumi (tanah) yang dimiliki

  • Memiliki bangunan fisik

  • Memiliki hak dan kekuasaan atas bangunan

  • Memperoleh beragam manfaat aset bangunan

PBB (Pajak Bumi dan Bangunan) dibayar setiap tahun dan ditanggung oleh perseorangan maupun badan yang mendapatkan keuntungan dan/atau kedudukan sosial ekonomi tertentu atas dasar hak kepemilikan untuk tanah serta bangunan.

Pajak Jual Beli Rumah, Apa Saja?
Pajak Jual Beli Rumah, Apa Saja?

Membeli Rumah, Ruko, dan Properti Lainnya

Pajak Jual Beli Rumah, Apa Saja?

3) Dasar Penentuan PBB

Dasar penentuan besaran Pajak Bumi dan Bangunan dihitung dari Nilai Jual Objek Pajak atau yang biasa kita kenal dengan NJOP. NJOP sendiri merupakan harga pasar atau rata-rata harga acuan per meter persegi yang berlaku bagi transaksi sebuah tanah maupun bangunan. Nilai besaran NJOP sendiri diatur Kementerian Keuangan dan pada masing-masing daerah nilai besaran yang berlaku berbeda-beda.

Terdapat beberapa faktor yang menjadikan nilai NJOP tanah dan bangunan di suatu daerah menjadi lebih mahal. Salah satu faktornya adalah lokasi tanah maupun bangunan, faktor lingkungan sekitar, hingga izin pemanfaatan dan peruntukan tanah maupun bangunan.

Dasar penentuan berikutnya adalah Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP). Dengan mengacu pada NJOPTKP, suatu bangunan atau tanah bisa saja tidak dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan. Besaran NJOPTKP diatur oleh masing-masing daerah yang besarannya berbeda-beda. Namun, terdapat aturan Menteri Keuangan yang mengatur bahwa besaran terendah NJOPTKP adalah Rp10.000.000 untuk setiap wajib pajak.

2. Cara Mendaftarkan Objek PBB Rumah

Pendaftaran Pajak Bumi dan Bangunan dilakukan melalui Kantor Pelayanan Pajak (KPP). (Sumber: Pexels.com)
Pendaftaran Pajak Bumi dan Bangunan dilakukan melalui Kantor Pelayanan Pajak (KPP). (Sumber: Pexels.com)

Pendaftaran Pajak Bumi dan Bangunan dilakukan melalui Kantor Pelayanan Pajak (KPP). (Sumber: Pexels.com)

Seperti yang telah kita ketahui, Pajak Bumi dan Bangunan memiliki peranan penting dalam pembangunan suatu daerah. Hal ini dikarenakan PBB merupakan salah satu sumber pemasukan bagi suatu daerah. Sebagai wajib pajak, Anda diwajibkan untuk mendaftarkan objek PBB baik tanah maupun rumah. Seperti contohnya jika Anda membeli listing rumah di Tangerang Di Bawah Rp400 jutaan maka Anda wajib mendaftarkan aset tersebut.

Berikut ini merupakan cara yang bisa dilakukan bagi Anda yang berencana mendaftarkan objek PBB.

  1. Mengunjungi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau Kantor Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) untuk pendaftaran objek PBB baik pribadi maupun dalam naungan suatu badan.

  2. Mengisi formulir Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) yang berisikan detail objek pajak secara lengkap, benar, dan jelas.

  3. Menyerahkan formulir paling lambat 30 hari setelah formulir diterima.

  4. Melampirkan dokumen-dokumen pendukung seperti KTP, fotokopi bukti atau sertifikat tanah, akta jual beli tanah, dan dokumen pendukung lainnya terkait objek pajak.

  5. Apabila objek pajak yang didaftarkan berupa bangunan, lampirkan IMB/IPB

  6. Apabila terdapat kesalahan data, Anda dapat mengubahnya dengan menyertakan bukti pendukung.

3. Cara Menghitung Pajak Bumi dan Bangunan

NJOP merupakan salah satu komponen penghitungan Pajak Bumi Bangunan. (Sumber: Pexels.com)
NJOP merupakan salah satu komponen penghitungan Pajak Bumi Bangunan. (Sumber: Pexels.com)

NJOP merupakan salah satu komponen penghitungan Pajak Bumi Bangunan. (Sumber: Pexels.com)

Cara Menghitung PBB (Pajak Bumi dan Bangunan) itu gampang-gampang susah. Ada beberapa hal penting dalam menentukan jumlah pajak yang harus dibayar, yaitu Nilai Jual Objek Pajak (NJOP), Nilai Jual Objek Tidak Kena Pajak (NJOTKP), dan Nilai Jual Kena Pajak (NJKP). Sesuai undang-undang yang disebutkan sebelumnya, tarif pajak yang dikenakan atas objek pajak adalah sebesar 0,5 persen.

Dalam cara menghitung PBB, dibutuhkan juga NJOP. NJOP bisa dikatakan sebagai dasar pengenaan PBB. NJOP merupakan harga rata-rata atau harga pasar pada transaksi jual beli tanah. Ada banyak faktor yang mempengaruhi NJOP bumi, antara lain letak, pemanfaatan, peruntukan, dan kondisi lingkungan. Sementara NJOP bangunan dipengaruhi bahan yang digunakan dalam bangunan, rekayasa, letak, dan kondisi lingkungan.

Jika tidak ada transaksi jual-beli, akan dilakukan perbandingan harga dengan objek yang sejenis di dekatnya, nilai perolehan baru, atau nilai jual pengganti. Besarnya Nilai Jual Objek Pajak ditetapkan setiap tiga tahun oleh Menteri Keuangan, kecuali untuk daerah tertentu ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan daerahnya.

NJOPTK hanya berlaku satu kali dalam setahun bagi seorang wajib pajak. Jika Anda memiliki lebih dari satu objek pajak, yang mendapat pengurangan NJOPTKP hanya satu objek pajak yang nilainya paling besar dan tidak bisa digabungkan dengan objek pajak lainnya yang Anda miliki.

Sementara, dalam cara menghitung PBB, NJKP adalah nilai jual objek yang akan dimasukan dalam perhitungan pajak terutang. Rincian persentase NJKP ditetapkan lewat KMK Nomor 201/KMK.04/2000, yaitu 40% untuk objek pajak perkebunan, objek pajak pertambangan, dan objek pajak kehutanan.

Rumah dan apartemen terkait Pajak Pedesaan dan Perkotaan, dilihat dari nilai NJOP-nya. Jika NJOP-nya lebih besar dari 1 miliar Rupiah, persentase NJKP-nya 40%. Jika NJOP di bawah 1 miliar Rupiah, persentase NJKPnya 20%. Begini rumus penghitungan Pajak Bumi dan Bangunan:

Perhitungan NJKP: 20% dari NJOP

Rp1 Miliar x 20% = Rp200 juta

Perhitungan PBB: Perkalian tarif 0,5% dengan NJKP

0,5% x Rp200 juta = Rp1 juta

  • NJOP = (NJOP Bumi = luas tanah x nilai tanah) + (NJOP Bangunan = luas bangunan x nilai bangunan).

  • NJOPTKP = Rp 12.000.000

  • NJOP untuk perhitungan PBB = NJOP – NJOPTKP

  • NJKP = 40% dari NJOP atau 20% dari NJOP untuk perhitungan PBB

  • PBB yang terutang = 0,5% x NJKP (jumlah PBB yang harus dibayar setiap tahun)

Tip Rumah

Bayar PBB sesegera mungkin secara online setelah menerima SPPT agar tidak terkena denda.

4. Pembayaran PBB Secara Online

Pajak Bumi Bangunan dapat dibayarkan dengan mudah salah satunya melalui ATM. (Sumber: Pexels.com)
Pajak Bumi Bangunan dapat dibayarkan dengan mudah salah satunya melalui ATM. (Sumber: Pexels.com)

Pajak Bumi Bangunan dapat dibayarkan dengan mudah salah satunya melalui ATM. (Sumber: Pexels.com)

Jika telah mendaftarkan objek PBB, secara rutin Anda akan mendapat Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) PBB. Dalam surat tersebut, Anda dapat melihat rincian nilai dan perhitungan PBB (Pajak Bumi dan Bangunan).

SPPT dibagikan melalui perangkat desa atau dapat dicek secara online melalui situs kantor pelayanan pajak. Untuk pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan kini cukup mudah dan fleksibel. Anda bisa mendatangi kantor pos, bank mitra, perwakilan desa, bahkan melalui toko modern yang ditunjuk kantor pajak, hingga online maupun lewat ATM.

5. Apa yang Dimaksud dengan Pajak Rumah

Properti di Jakarta dengan nilai maksimal 1 miliar dibebaskan dari pembayaran PBB-P2. (Sumber: Pexels.com)
Properti di Jakarta dengan nilai maksimal 1 miliar dibebaskan dari pembayaran PBB-P2. (Sumber: Pexels.com)

Properti di Jakarta dengan nilai maksimal 1 miliar dibebaskan dari pembayaran PBB-P2. (Sumber: Pexels.com)

Pajak rumah merupakan salah satu komponen biaya pajak yang dibayarkan dalam proses jual beli suatu properti. Selain pembayaran pajak rutin melalui PBB, Anda biasanya akan dikenakan pajak sekali dalam proses jual beli rumah. Pajak rumah ini biasanya dikenal dengan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Besaran pajak yang berlaku adalah 10% dengan ketentuan nilai properti di atas Rp36 juta. Pembayaran pajak dibayarkan melalui developer atau secara pribadi. Pembayaran harus dibayarkan paling lambat pada tanggal 15 pada bulan berikutnya setelah melakukan transaksi jual beli. Kemudian, Anda diwajibkan untuk melaporkan pada Kantor Pajak, paling lambat tanggal 20 setelah pembayaran pajak.

Bagaimana dengan Pajak Bumi dan Bangunan apartemen? Besaran PBB apartemen bervariasi tergantung luas tanah dan bangunan apartemen, serta sarana dan prasarana yang digunakan. Apartemen termasuk dalam bangunan strata title, yaitu gedung bersusun atau bertingkat yang digunakan bersama-sama, yang termasuk dalam jenis PBB Sektor Perdesaan dan Perkotaan (P2).

Terhitung sejak 1 Januari 2020 terhadap rumah tinggal yang dimiliki orang pribadi, rusunami yang dimiliki orang pribadi dan digunakan untuk rumah tinggal, serta rusunawa yang dimiliki atau disewakan oleh Pemerintah dengan batasan NJOP sampai dengan 1 miliar Rupiah, tidak lagi dibebaskan dari kewajiban membayar PBB-P2.

Membayar PBB kini lebih mudah. Simak cara bayar PBB online di video di bawah!

Apa yang terjadi jika wajib pajak terlambat membayar? Anda akan dikenai denda PBB sebesar 2 persen setiap bulan dengan batas waktu 24 bulan. Jadi kalau sudah mendapat SPPT, jangan sampai terlambat bayar, yah! Perhitungan pajak properti Anda secara teliti agar tak mendapat masalah di masa datang.

Temukan lebih banyak pilihan rumah terlengkap di Daftar Properti dan Panduan Referensi seputar properti dari Rumah.com

Hanya Rumah.com yang percaya Anda semua bisa punya rumah

Temukan jawab seputar properti dari ahlinya
Temukan jawab seputar properti dari ahlinya

Tanya Rumah

Temukan jawab seputar properti dari ahlinya