6 Hasil Survei Terkini Indikator Politik Indonesia

·Bacaan 6 menit

Liputan6.com, Jakarta - Indikator Politik Indonesia merilis hasil survei terbarunya. Salah satunya mengenai tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja Presiden Joko Widodo atau Jokowi yang menurun jika dibandingkan sebelum pandemi Covid-19.

Sebelum pandemi, kepuasan masyarakat terhadap kinerja Jokowi mencapai 70 persen, sementara saat ini hanya 58 persen.

Temuan ini berdasarkan hasil survei Indikator Politik Indonesia yang dilakukan sejak tanggal 17 sampai 21 September 2021.

"Kalau sebelum pandemi itu sekitar 72, 70 persen yang puas terhadap kinerja Presiden. Jadi trennya masih turun," ujar Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi, Minggu 26 September 2021.

Selain itu, berdasarkan survei yang dilakukan pihaknya, tingkat kepercayaan masyarakat pada lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menurun.

Diketahui, survei tersebut dilakukan pada tanggal 17 sampai 21 September 2021. Sampel survei sebanyak 1.200 responden dipilih secara acak dari kumpulan sampel acak survei tatap muka langsung yang dilakukan pada Maret 2018 hingga Juni 2021.

Dari 1.200 responden, margin of error sekitar kurang lebih 2,9 persen dengan tingkat kepercayaan 95 persen dan survei dilakukan dengan menggunakan wawancara telepon.

Burhanuddin menuturkan, kini posisinya di peringkat keempat, setelah TNI, Presiden dan Polri.

Berikut 6 hasil survei Indikator Politik Indonesia terkini dihimpun Liputan6.com:

1. Kepuasan Publik Atas Kinerja Jokowi Hadapi Covid-19 Tak Berubah

Menyambut tahun 2021, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan Indonesia mampu bangkit dari pandemi COVID-19. (Biro Pers Sekretariat Presiden)
Menyambut tahun 2021, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan Indonesia mampu bangkit dari pandemi COVID-19. (Biro Pers Sekretariat Presiden)

Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi mengatakan, dari hasil survei yang dilakukan pihaknya, tidak ada perubahan kepuasan mayarakat terhadap kinerja Presiden Joko Widodo atau Jokowi dalam menangani pandemi Covid-19 dalam dua bulan terakhir.

"Mayoritas masyarakat puas atau cukup puas dengen kinerja presiden menangani wabah Covid-19 61,8 persen. Kepuasan tidak berubah dalam dua bulan terakhir," kata dia dalam keterangan pers, Minggu 26 September 2021.

Burhanuddin menyebut, pada survei sebelumnya atau pada Juli 2021 menunjukkan angka kepuasan terhadap kinerja Presiden Jokowi sekitar 60,5 persen.

Dia pun menyinggung pelaksanaan PPKM darurat dalam penanganan Covid-19, sebanyak 91,8 persen mengaku mengetahuinya.

"Hampir semua warga mengetahui pelaksanaan PPKM darurat dan sikap publik terbelah antara setuju atau tidak setuju PPKM darurat dikeluarkan pemerintah. Sekitar 51 persen setuju dan 45 persen kurang setuju," ucap Burhanuddin.

Sementara, kata dia, sebanyak 64,9 persen percaya pelaksanaan PPKM darurat dapat menurunkan kasus positif Covid-19. Sedangkan sebanyak 61,6 persen percaya PPKM darurat dapat menurunkan tingkat kematian.

"Mayoritas percaya pelaksanaan PPKM darurat mengurangi angka penularan dan angka kematian akibat pandemi," terang dia.

2. Kepuasan Publik Terhadap Kinerja Jokowi Turun Dibanding Sebelum Pandemi

Menyambut tahun 2021, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan Indonesia mampu bangkit dari pandemi COVID-19. (Biro Pers Sekretariat Presiden)
Menyambut tahun 2021, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan Indonesia mampu bangkit dari pandemi COVID-19. (Biro Pers Sekretariat Presiden)

Tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja Presiden Joko Widodo atau Jokowi menurun jika dibandingkan sebelum pandemi Covid-19.

Sebelum pandemi, kepuasan masyarakat terhadap kinerja Jokowi mencapai 70 persen, sementara saat ini hanya 58 persen.

Temuan ini berdasarkan hasil survei Indikator Politik Indonesia yang dilakukan sejak tanggal 17 sampai 21 September 2021.

"Kalau sebelum pandemi itu sekitar 72, 70 persen yang puas terhadap kinerja Presiden. Jadi trennya masih turun," papar Burhanuddin.

Jika dilihat dari sisi demografi, semakin tua usia masyarakat maka kepuasan terhadap kinerja Jokowi meningkat. Namun, semakin tinggi pendidikan masyarakat, kepuasan terhadap kinerja Jokowi menurun.

"Kalau dilihat dari sisi pendapatan, semakin rendah pendapatan tingkat kepuasan terhadap Presiden makin meningkat. Sementara pendapatan yang di atas Rp 4 juta, kepuasannya hanya 53,6 persen," papar Burhanuddin.

Dia juga mencatat, pendukung Jokowi dan Ma'ruf Amin pada Pemilihan Presiden 2019 cenderung lebih puas terhadap kinerja Presiden, angkanya mencapai 66,5 persen. Sementara pendukung Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno pada 2019 yang puas terhadap kinerja Jokowi hanya 50,9 persen.

3. Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Sistem Demokrasi Menurun

Gubernur Edy di Aula Tengku Rizal Nurdin, Jalan Sudirman, Kota Medan, usai Rakor secara virtual dengan Presiden Joko Widodo atau Jokowi dan Kepala Daerah se-Indonesia, Rabu (28/4/2021) (Istimewa)
Gubernur Edy di Aula Tengku Rizal Nurdin, Jalan Sudirman, Kota Medan, usai Rakor secara virtual dengan Presiden Joko Widodo atau Jokowi dan Kepala Daerah se-Indonesia, Rabu (28/4/2021) (Istimewa)

Kemudian Burhanuddin mengatakan, berdasarkan hasil survei yang dilakukan pihaknya, bahwa masyarakat yang tidak puas akan demokrasi mencapai 44,1 persen.

Sedangkan yang merasa puas mencapai 47,6 persen. Meski demikian, angka ini tak mencerminkan masyarakat ingin menggantikan dengan sistem yang lain.

"Yang tidak puas bukan berarti mengidealkan sistem lain di luar demokrasi tapi mereka punya kritik terhadap bagaimana mekanisme demokrasi dijalankan," kata Burhanuddin.

Lanjut dia, angka kepuasan terhadap berjalannya demokrasi itu juga menunjukan adanya penurunan dari yang sebelumnya mencapai 60,7 persen.

Selain itu untuk angka ketidakpuasan mengalami peningkatan dari 32 persen menjadi 44 persen.

Burhanuddin menilai, penurunan kepuasan tersebut juga dampak dari penangkapan peternak di Jawa Timur, Suroto yang menyuarakan harga jagung saat adanya kunjungan Presiden Jokowi.

"Pak Jokowi mengundang (Suroto) ke Istana kemudian memberikan teguran kepada Kapolri yang dianggap terlalu berlebihan dalam menangani aksi atau demo. Ini saya kira penting untuk disampaikan supaya aspirasi publik bisa ditangkap oleh policy makers," terang dia.

Sementara itu, Burhanuddin mengatakan sebanyak 44,1 persen menganggap ekonomi nasional itu buruk. Yakni angka tersebut akumulasi dari 36,7 persen menganggap buruk dan 7,4 persen masyarakat menilai kondisi ekonomi sangat buruk.

"Jadi lebih banyak yang mengatakan kondisi ekonomi nasional buruk ketimbang baik. Kita bisa cek siapa mereka yang mengatakan buruk umumnya adalah mereka yang tidak memiliki fix income di sektor informal," jelas dia.

4. Masyarakat Tak Setuju Adanya Vaksin Covid-19 Berbayar

Petugas medis menyiapkan vaksin COVID-19 untuk disuntikkan kepada pekerja swasta saat program Vaksinasi Gotong Royong di Sudirman Park Mall, Jakarta, Rabu (19/5/2021). Vaksinasi Gotong Royong memfasilitasi badan usaha yang mau membeli vaksin untuk karyawannya. (Liputan6.com/Faizal Fanani)
Petugas medis menyiapkan vaksin COVID-19 untuk disuntikkan kepada pekerja swasta saat program Vaksinasi Gotong Royong di Sudirman Park Mall, Jakarta, Rabu (19/5/2021). Vaksinasi Gotong Royong memfasilitasi badan usaha yang mau membeli vaksin untuk karyawannya. (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Burhanuddin mengatakan, berdasarkan hasil survei yang dirilisnya, sebanyak 58 persen masyarakat menolak adanya vaksin Covid-19 berbayar.

Adapun hanya 31 persen masyarakat setuju adanya vaksin Covid-19 berbayar.

"Lalu, kami tanya, apakah setuju vaksin berbayar bagi warga yang mampu? Sebagian besar tidak setuju," kata Burhanuddin.

Selain itu, dia menyatakan 54 persen masyarakat mengaku tidak bersedia adanya vaksinasi Covid-19 ketiga atau booster dengan berbayar.

Hanya 34 persen yang mengaku setuju bila vaksin booster berbayar.

5. Percaya PPKM Mengurangi Angka Penularan

Warga melintasi spanduk zona merah kawasan RW 04 Kelurahan kalibata, Jakarta, Selasa (9/2/2021). Pemerintah mulai menerapkan PPKM skala mikro mulai 9-22 Februari 2021 untuk provinsi yakni DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur, dan Bali. (Liputan6.com/Herman Zakharia)
Warga melintasi spanduk zona merah kawasan RW 04 Kelurahan kalibata, Jakarta, Selasa (9/2/2021). Pemerintah mulai menerapkan PPKM skala mikro mulai 9-22 Februari 2021 untuk provinsi yakni DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur, dan Bali. (Liputan6.com/Herman Zakharia)

Sementara, Burhanuddin menuturkan, untuk pelaksanaan PPKM darurat dalam penanganan Covid-19, sebanyak 91,8 persen mengaku mengetahuinya.

"Hampir semua warga mengetahui pelaksanaan PPKM darurat dan sikap publik terbelah antara setuju atau tidak setuju PPKM darurat dikeluarkan pemerintah. Sekitar 51 persen setuju dan 45 persen kurang setuju," kata dia.

Kendati begitu, menurut Burhanuddin, sebanyak 64,9 persen percaya pelaksanaan PPKM darurat dapat menurunkan kasus positif Covid-19.

Sedangkan sebanyak 61,6 persen percaya PPKM darurat dapat menurunkan tingkat kematian.

"Mayoritas percaya pelaksanaan PPKM darurat mengurangi angka penularan dan angka kematian akibat pandemi," ucap dia.

6. Tingkat Kepercayaan Masyarakat pada KPK Turun

Gedung KPK (Liputan6/Fachrur Rozie)
Gedung KPK (Liputan6/Fachrur Rozie)

Terakhir, Burhanuddin mengatakan, berdasarkan survei yang dilakukan pihaknya, tingkat kepercayaan masyarakat pada lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menurun.

Dia menuturkan, kini posisinya di peringkat keempat, setelah TNI, Presiden dan Polri.

"Biasanya KPK kalau enggak nomor 2, nomor 1, mungkin hanya kalah dengan TNI biasanya. Tetapi sekarang sudah melorot ke angka 4 dilihat dari tingkat trust," kata Burhanuddin.

Posisi KPK kini berada di atas Kejaksaan, MPR, DPD, DPR dan partai politik.

"Kalau DPR dan partai politik saya tidak heran karena trustnya paling rendah, dari dulu tidak naik kelas. Tapi kalau KPK turun menurut saya itu berita baru meskipun buat masyarakat sipil bukan hal mengagetkan," sambungnya.

Khusus TNI dan Polri, mayoritas masyarakat menilai kompak. Penilaiannya mencapai 83,3 persen. Sementara masyarakat yang menganggap kurang kompak 7,9 persen, tidak kompak sama sekali 0,6 persen dan masyarakat tidak tahu atau tidak menjawab 8,2 persen.

"Polri dan TNI secara umum masyarakat menilai kompak," jelas Burhanuddin.

Tujuan kami adalah menciptakan tempat yang aman dan menarik bagi pengguna untuk terhubung melalui minat dan kegemaran. Untuk meningkatkan pengalaman komunitas, kami menangguhkan sementara fitur komentar artikel