6 Penjelasan Pimpinan DPR Terkait Rencana Kunker Baleg ke Brazil dan Ekuador

·Bacaan 3 menit

Liputan6.com, Jakarta - Badan Legislatif atau Baleg DPR RI berencana melakukan kunjungan kerja (kunker) ke Brazil dan Ekuador meski di tengah pandemi Covid-19.

Kunker Baleg DPR RI kedua negara tersebut terkait dengan penyusunan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS). Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua DPR RI Lodewijk Paulus.

Dijelaskan Lodewijk, kedua negara tersebut memiliki masalah yang mirip dengan pembahasan dalam RUU PKS yang tengah digodok Baleg DPR RI.

"Brazil adalah negara yang dianggap bermasalah dengan kekerasan seksualnya seperti sudah kebudayaan, sudah menjadi budaya negara tersebut, tetapi pada dasarnya bangsa Brazil tidak menginginkan itu terjadi, sehingga dibentuklah suatu kementerian di bawah seorang perempuan dan di situ ada bagian yang mengatur tentang kekerasan seksual," ujar Lodewijk, Senin 4 Oktober 2021.

Sedangkan di Ekuador, lanjut dia, Baleg DPR RI akan mempelajari terkait penerapan RUU antikekerasan terhadap perempuan.

Tak hanya itu, menurut Lodewijk, Brazil dan Ekuador dinilai berhasil menerapkan sistem yang terintegrasi dengan aparat kepolisian. Hal itulah yang ingin diterapkan di Indonesia.

Berikut merupakan sederet pernyataan pimpinan DPR RI terkait rencana Baleg melakukan kunker ke Brazil dan Ekuador dihimpun Liputan6.com:

1. Diberikan Izin

Suasana rapat kerja perwakilan pemerintah dengan Ketua Badan Legistasi (Baleg) DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (20/5/2020). Raker ini membahas lebih lanjut rancangan undang-undang Cipta Kerja dengan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah. (Liputan6.com/Johan Tallo)
Suasana rapat kerja perwakilan pemerintah dengan Ketua Badan Legistasi (Baleg) DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (20/5/2020). Raker ini membahas lebih lanjut rancangan undang-undang Cipta Kerja dengan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah. (Liputan6.com/Johan Tallo)

Pimpinan DPR RI mengizinkan Badan Legislasi (Baleg) melakukan kunjungan kerja (kunker) ke Brazil dan Ekuador terkait penyusunan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS), namun dengan sejumlah catatan.

"Kita kemarin sudah membuka bahwa dengan keadaan pandemi yang sekarang ini kita membolehkan untuk keperluan-keperluan yang sangat prioritas dan tentunya dengan catatan daerah menerima," ujar Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat 1 Oktober 2021.

Namun, kata Dasco, rencana keberangkatan anggota Baleg ke Brazil dan Ekuador akan ditinjau kembali tergantung kondisi pandemi Covid-19. Serta melihat apakah kedua negara tersebut menerima kunjungan tersebut atau tidak.

"Iya nanti kita lihat apakah kemudian situasi sudah memungkinan dan juga apakah daerah yang dituju menerima," terang dia.

Walaupun begitu Dasco belum mengetahui kepentingan para anggota Baleg ke dua negara tersebut. Dia menjelaskan urgensi tersebut dapat ditanyakan ke Wakil Ketua DPR Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Koorpolkam) Lodewijk F Paulus.

"Nah nanti kalau itu kebetulan Baleg di bawah bidang korpolkam tentunya bisa ditanyakan ke koordinator bidang polhukam apakah urgensi untuk baleg pergi ke sana. Urgensinya apa saya tidak tahu," pungkas Dasco.

2. Dinilai Miliki Masalah Terkait dengan RUU PKS

Suasana saat Sidang tahunan MPR RI dan dan Sidang Bersama DPR RI-DPD RI Tahun 2021 di Gedung Nusantra, Senayan, Jakarta, Senin (16/8/2021). Sidang Tahunan MPR tahun ini menerapkan protokol kesehatan (prokes) ketat. (Liputan6.com/Angga Yuniar)
Suasana saat Sidang tahunan MPR RI dan dan Sidang Bersama DPR RI-DPD RI Tahun 2021 di Gedung Nusantra, Senayan, Jakarta, Senin (16/8/2021). Sidang Tahunan MPR tahun ini menerapkan protokol kesehatan (prokes) ketat. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Wakil Ketua DPR RI Lodewijk Paulus menjelaskan alasan pemilihan Brasil dan Ekuador sebagai tujuan kunker Baleg.

"Kedua negara tersebut memiliki masalah yang mirip dengan pembahasan dalam RUU PKS yang tengah digodok Baleg," ucap Lodewijk kepada wartawan, Senin 4 Oktober 2021.

3. Brazil Dianggap Miliki Masalah soal Kekerasan Perempuan

Suasana Rapat Paripurna Pelantikan Lodewijk F. Paulus sebagai Wakil Ketua DPR di Ruang Rapat Paripurna, Jakarta, Kamis (30/9/2021). Lodewijk F. Paulus dilantik sebagai Wakil Ketua DPR Bidang Politik dan Keamanan menggantikan Azis Syamsuddin. (Liputan6.com/Johan Tallo)
Suasana Rapat Paripurna Pelantikan Lodewijk F. Paulus sebagai Wakil Ketua DPR di Ruang Rapat Paripurna, Jakarta, Kamis (30/9/2021). Lodewijk F. Paulus dilantik sebagai Wakil Ketua DPR Bidang Politik dan Keamanan menggantikan Azis Syamsuddin. (Liputan6.com/Johan Tallo)

Menurut Lodewijk, Brazil merupakan negara yang dianggap bermasalah dengan kekerasan seksualnya dan sudah seperti menjadi kebudayaan.

"(Kekerasan seksual) sudah menjadi budaya negara tersebut (Brazil), tetapi pada dasarnya bangsa Brasil tidak menginginkan itu terjadi, sehingga dibentuklah suatu kementerian di bawah seorang perempuan dan di situ ada bagian yang mengatur tentang kekerasan seksual," papar Lodewijk.

4. Ekuador Pelajari RUU Antikekerasan

Ketua DPR RI Puan Maharani (tengah) menyampaikan keterangan pers terkait pergantian Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin di Media Center DPR, Jakarta, Rabu (29/9/2021). Partai Golkar memilih Lodewijk F. Paulus untuk menjadi Wakil Pimpinan DPR RI menggantikan Azis Syamsuddin. (Liputan6.com/Johan Tallo)
Ketua DPR RI Puan Maharani (tengah) menyampaikan keterangan pers terkait pergantian Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin di Media Center DPR, Jakarta, Rabu (29/9/2021). Partai Golkar memilih Lodewijk F. Paulus untuk menjadi Wakil Pimpinan DPR RI menggantikan Azis Syamsuddin. (Liputan6.com/Johan Tallo)

Lodewijk menyebut di Ekuador Baleg akan mempelajari terkait penerapan RUU antikekeraaan terhadap perempuan.

"Nah Ekuador juga sama, itu suatu negara yang setelah kita adakan kajian merupakan suatu negara yang mampu mengimplementasikan tentang UU tentang antikekerasan kepada perempuan, nah di sana sudah berjalan, di sana memang tidak diatur secara spesifik tentang kekerasan seksual tetapi diatur dalam konteks domestik, tapi itu kita juga melihat ada suatu perbedaan antara Brasil dengan Ekuador," terang dia.

5. Kedua Negara Dinilai Berhasil Berintegrasi dengan Polisi

Ketua DPR Puan Maharani menyampaikan keterangan pers terkait pergantian Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin di Media Center DPR, Jakarta, Rabu (29/9/2021). Partai Golkar resmi memilih Lodewijk F. Paulus untuk menjadi Wakil Pimpinan DPR RI menggantikan Azis Syamsuddin. (Liputan6.com/Johan Tallo)
Ketua DPR Puan Maharani menyampaikan keterangan pers terkait pergantian Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin di Media Center DPR, Jakarta, Rabu (29/9/2021). Partai Golkar resmi memilih Lodewijk F. Paulus untuk menjadi Wakil Pimpinan DPR RI menggantikan Azis Syamsuddin. (Liputan6.com/Johan Tallo)

Tak hanya itu, lanjut Lodewijk, Brasil dan Ekuador dinilai berhasil menerapkan sistem yang terintegrasi dengan aparat kepolisian. Hal itulah yang ingin diterapkan di Indonesia.

"Kalau Brasil atau Ekuador terlihat mereka mampu melaksanakan suatu kerjasama dengan pihak kepolisian, jadi law enforcement itu akan sangat terlihat dengan adanya kepolisian, nah itu yang ingin kita melihat," ucap dia.

6. Tegaskan Untuk Jalankan Fungsi DPR

Ketua DPR Puan Maharani (tengah) didampingi Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, Muhaimin Iskandar, dan Rachmat Gobel saat pelantikan Lodewijk F. Paulus sebagai Wakil Ketua DPR di Ruang Rapat Paripurna, Jakarta, Kamis (30/9/2021). (Liputan6.com/Johan Tallo)
Ketua DPR Puan Maharani (tengah) didampingi Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, Muhaimin Iskandar, dan Rachmat Gobel saat pelantikan Lodewijk F. Paulus sebagai Wakil Ketua DPR di Ruang Rapat Paripurna, Jakarta, Kamis (30/9/2021). (Liputan6.com/Johan Tallo)

Lodewijk menegaskan, kunker ke Brazil dan Ekuador semata-mata untuk menjalankan fungsi DPR RI meski di tengah pandemi Covid-19.

"Tentunya ini jadi pertimbangan kita. Ada kewajiban sebagai lembaga DPR untuk menjalankan fungsi itu. Pada gilirannya kita tidak ingin setelah UU jadi kita dikomplain orang, karena tidak lakukan studi banding, tidak melakukan masukan," pungkas Lodewijk.

(Deni Koesnaedi)

Deret Panjang Anggota DPR & DPRD Terjerat Korupsi

Infografis Deret Panjang Anggota DPR & DPRD Terjerat Korupsi. (Liputan6.com/Triyasni)
Infografis Deret Panjang Anggota DPR & DPRD Terjerat Korupsi. (Liputan6.com/Triyasni)
Tujuan kami adalah menciptakan tempat yang aman dan menarik bagi pengguna untuk terhubung melalui minat dan kegemaran. Untuk meningkatkan pengalaman komunitas, kami menangguhkan sementara fitur komentar artikel