6 Pernyataan Jokowi Terkait Peluang Lonjakan Kasus Covid-19 Jelang Mudik Lebaran

·Bacaan 4 menit

Liputan6.com, Jakarta Berkaca dari lonjakan kasus positif Covid-19 di India, Presiden Joko Widodo atau Jokowi meminta para kepala daerah melarang warganya mudik Lebaran dan terus menjalankan program vaksinasi Covid-19 massal.

"Kasus aktif Covid-19 di India menembus 350.000 orang dalam satu hari," kata Jokowi dalam YouTube Sekretariat Presiden, Kamis (29/4/2021).

Seperti diketahui, pemerintah telah resmi mengeluarkan larangan mudik yang akan dimulai pada 6 hingga 17 Mei mendatang. Sebelum dan sesudah itu kegiatan masyarakat ke luar daerah dilarang, kecuali dalam kondisi mendesak.

Namun, belum lama ini sebuah survei membeberkan angka yang cukup mengejutkan dari warga yang tetap bersikeras mudik ke kampung halaman. Yaitu 7 persen atau sekitar 18,9 juta orang. Kondisi inilah yang membuat Jokowi merasa khawatir.

"Saya betul-betul masih khawatir mengenai mudik di Idul Fitri," ujar Jokowi saat memberikan pengarahan kepada kepala daerah se-Indonesia di Istana Negara Jakarta, Kamis.

Berikut deretan pernyataan Jokowi terkait peluang lonjakan kasus Covid-19 menjelang libur Lebaran dihimpun dari Liputan6.com:

1. Kepala Daerah Diminta Sampaikan Kebijakan Larangan Mudik

Presiden Joko Widodo saat dialog ekonomi dengan para pelaku pasar modal di BEI, Jakarta, Selasa (4/7). Dalam dialog tersebut, Jokowi meyakinkan para pelaku pasar modal akan investasi di Indonesia yang tumbuh sangat bagus. (Liputan6.com/Angga Yuniar)
Presiden Joko Widodo saat dialog ekonomi dengan para pelaku pasar modal di BEI, Jakarta, Selasa (4/7). Dalam dialog tersebut, Jokowi meyakinkan para pelaku pasar modal akan investasi di Indonesia yang tumbuh sangat bagus. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Jokowi meminta pemerintah daerah untuk mengatur agar tak ada masyarakat yang mudik Lebaran 2021. Dia pun meminta pemerintah daerah untuk terus menyampaikan kebijakan larangan mudik Lebaran 2021 agar jumlah warga yang berniat ke kampung halaman semakin berkurang.

Selain itu, dia juga mengingatkan kepala daerah terus mensosialisasikan protokol kesehatan.

"Yang paling penting kita menekankan sekali lagi disiplin yang ketat terhadap prokes. Kuncinya ada di situ. Kunci ada di situ, disiplinkan masyarakat secara ketat melalu protokol kesehatan," katanya.

2. Tak Ingin yang Terjadi di India Dialami Indonesia

Presiden Jokowi saat memimpin rapat sidang kabinet paripurna membahas RAPBN Tahun 2018 di Istana Negara, Senin (24/7). Pada RAPBN 2018, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi pada kisaran 5,4 persen sampai 6,1 persen. (Liputan6.com/Angga Yuniar)
Presiden Jokowi saat memimpin rapat sidang kabinet paripurna membahas RAPBN Tahun 2018 di Istana Negara, Senin (24/7). Pada RAPBN 2018, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi pada kisaran 5,4 persen sampai 6,1 persen. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Jokowi pun tak ingin lonjakan kasus Covid-19 di India, bisa terjadi di Tanah Air. Dalam sehari, kasus aktif Covid-19 di India menembus anga 350.000 orang.

Jokowi juga mengingatkan bahwa momentum libur panjang selalu membuat kasus Covid-19 di Indonesia melonjak signifikan. Pada libur panjang Hari Raya Idul Fitri 2021, kasus Covid-19 di Tanah Air naik 93 persen.

Kemudian, libur panjang Agustus 2020 membuat kasus virus corona naik signifikan hingga 119 persen. Sementara itu, libur panjang pada Oktober 2020 kasus Covid-19 naik 95 persen.

"(Libur panjang) Tahun baru naik sampai 78 persen. Oleh sebab itu, hati-hati. Hati-hati, libur paskah 2 minggu lalu kurang lebih hampir 2 persen. Hati-hati," ucap Jokowi.

4. Minta Kepala Daerah Waspadai Lonjakan Kasus Covid-19

Presiden Joko Widodo atau Jokowi memberikan pengarahan dalam Rapat Koordinasi Nasional Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan di Istana Negara, Jakarta, Selasa (6/8/2019). Jokowi menyampaikan tak mau kebakaran hutan dan lahan (karhutla) 2015 terulang kembali. (Liputan6.com/Angga Yuniar)
Presiden Joko Widodo atau Jokowi memberikan pengarahan dalam Rapat Koordinasi Nasional Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan di Istana Negara, Jakarta, Selasa (6/8/2019). Jokowi menyampaikan tak mau kebakaran hutan dan lahan (karhutla) 2015 terulang kembali. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Berkaca dari libur panjang Tahun baru kemarin, Jokowi meminta seluruh kepala daerah untuk menjaga kasus aktif Covid-19 di wilayahnya.

Libur panjang Agustus 2020 membuat kasus virus corona naik signifikan hingga 119 persen. Sementara itu, libur panjang pada Oktober 2020 kasus Covid-19 naik 95 persen.

"(Libur panjang) Tahun baru naik sampai 78 persen. Oleh sebab itu, hati-hati. Hati-hati, libur paskah 2 minggu lalu kurang lebih hampir 2 persen. Hati-hati," ucap Jokowi.

Hal ini dikhawatirkan akan berpotensi besar menjadi penyebab kenaikan kasus Covid-19.

"Jangan kehilangan kewaspadaan. Ikuti angka-angkanya, ikuti kurvanya, ikuti harian. Begitu (kasus) naik sedikit, segerakan untuk ditekan kembali agar terus menurun," jelas Jokowi sebagaimana dilihat di Youtube Sekretariat Presiden, Kamis (29/4/2021).

5. Harus Masifkan Vaksinasi Covid-19 Massal

Selain itu, Jokowi meminta kepala daerah untuk terus melanjutkan program vaksinasi Covid-19 massal, apabila stok vaksin masih tersedia. Pasalnya, baru 19 juta dosis vaksin Covid-19 yang disuntikkan ke masyarakat per 27 April 2021.

"Sampai 27 April, yang kita suntikkan baru kurang lebih 19 juta dosis dan harus kita kejar terus (vaksinasi) agar target kita di bulan Juli nanti bisa mencapai kurang lebih 70 juta orang," ujarnya.

Dia menekankan agar tak ada pemerintah daerah yang menyetok vaksin Covid-19. Jokowi pun mengingatkan agar vaksin yang telah didistribusikan pemerintah pusat segera disuntikan ke masyarakat yang menjadi prioritas penerima vaksinasi.

"Kalau ada vaksinnya jangan sampai ada yang distok, stok itu cukup 5 persen. Segera disuntikan ke beberapa target yang beberapa kali disampaikan," jelasnya.

Adapun pemerintah menargetkan 70 persen atau sekitar 181,5 juta penduduk Indonesia harus divaksin untuk mencapai herd immunity atau kekebalan komunal. Jokowi sendiri sebelumnya meminta agar program vaksinasi Covid-19 di Indonesia rampung pada 2021.

6. PPKM Skala Mikro Diadopsi dari India

Jokowi mengatakan pemerintah Indonesia pernah menghubungi Menteri Kesehatan India untuk menanyakan kunci keberhasilan penanganan Covid-19 saat itu.

Indonesia pun akhirnya mengadopsi kebijakan yang diterapkan India yakni, dengan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) skala mikro.

"Beliau (Menteri Kesehatan India) menyatakan kuncinya adalah mikro lockdown. Sehingga kita adopsi disini menjadi PPKM skala mikro," ucapnya.

"Saat itu India berhasil menurunkan sampai ke 10.000 kasus per hari. Tetapi kita tahu hari-hari ini terjadi sebuah lonjakan yang sangat eksponensial di India menjadi 350.000 kasus aktif per hari ini," sambung Jokowi.

Untuk itu, dia mengingatkan kepada kepala daerah agar berhati-hati dan terus memantau perkembangan Covid-19 di wilayahnya. Jokowi tak ingin lonjakan kasus Covid-19 yang dialami sejumlah negara terjadi di Indonesia.

"Hati-hati dengan perkembangan yang ada di India dan juga tidak hanya di India. Ada di Turki, ada di Brazil dan beberapa di Uni Eropa. Hati-hati," kata Jokowi.

Syauyiid Alamsyah

Saksikan video pilihan di bawah ini: