6 Pernyataan Sikap Keluarga Besar TNI-Polri Soal Baliho Habib Rizieq

Toto Pribadi
·Bacaan 3 menit

VIVA – Pimpinan Pusat Forum Komunikasi Putra Putri Purnawirawan dan Putra Putri TNI Polri (PP FKPPI) mengeluarkan 6 (enam) poin sikap tegas menyusul pro-kontra penurunan paksa baliho-baliho Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab. Secara tegas FKPPI mendukung tindakan tegas langkah TNI menurunkan paksa baliho-baliho FPI dan Habib Rizieq.

Dalam pernyataan sikap yang ditandatangani Ketua Umum FKPPI, Pontjo Sutowo dan Sekretaris Jenderal, Anna R Legawati, FKPPI mengeluarkan 6 poin pernyataan sikap menyusul tindakan tegas TNI menurunkan baliho-baliho bergambar Habib Rizieq Shihab.

FKPPI memandang bahwa langkah TNI sangat tepat mengingat Bangsa Indonesia saat ini tengah menghadapi tantangan yang sangat berat dengan merajalelanya Pandemi COVID-19 yang juga telah memukul dunia hingga saat ini.

Keluarga Besar FKPPI merasa perlu untuk mengingatkan kembali kesadaran berbangsa dan bernegara dalam bingkai negara Kesatuan Republik Indonesia dan Pancasila sebagai ideologi negara yang telah disepakati oleh para pendiri bangsa.

FKPPI memandang Indonesia sebagai bangsa majemuk yang esensinya telah merangkum dalam sesanti yang terdapat pada Lambang Negara yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Pancasila selain sebagai Dasar Negara, seperti yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945 merupakan kepribadian dan pandangan hidup Bangsa Indonesia.

Yang menjadi masalah, menurut Pontjo Sutowo dan FKPPI, bangsa saat ini sedang dihadapkan pada sebuah fenomena bahkan ancaman berbagai upaya pelemahan ideologi Pancasila. Ancaman yang dihadapi juga semakin kompleks seiring perkembangan teknologi, globalisasi dan berkembang pula ancaman non-militer dalam perang modern melalui berbagai aspek.

FKPPI menilai semua ancaman dan permasalahan bangsa ini harusnya ditangkal dengan persatuan serta mengerahkan seluruh sumber daya nasional dan segala daya upaya secara total, terpadu, terarah dan berkelanjutan.

"Sangat disayangkan justru di saat bangsa harus bersatu padu menghadapi berbagai ancaman dan permasalahan bangsa, masih banyak diantara kita yang bersikap dan berperilaku berlawanan dengan nalar serta semangat kebersamaan dan persatuan kita," kata Pontjo Sutowo dalam pernyataan sikapnya yang dikeluarkan FKPPI.

Ia memandang ada pihak-pihak yang memang ingin mencoba mengganggu persatuan dan kesatuan Bangsa Indonesia. Ada kekuatan global baik yang dilakukan oleh entitas negara (state actor) maupaun aktor non-negara (non-state actor) dengan segala kepentingan termasuk ingin memecah bangsa ini.

Atas dasar kondisi itu, Pontjo Sutowo lewat FKPPI memandang bahwa sikap tegas TNI-Polri sudah sewajarnya dilakukan dan sangat diperlukan saat ini. Indonesia saat ini memang membutuhkan TNI Polri yang kuat dan profesional dalam membangun bangsa.

Nah, berikut ini 6 (enam) poin pernyataan sikap Keluarga Besar FKPPI terkait pro-kontra terjunnya TNI-Polri dalam menangkal segala bentuk ancaman termasuk usaha memecah belah bangsa yang VIVA Militer terima:

1. Menolak dengan tegas setiap upaya untuk melemahkan Pancasila yang jelas merupakan daya tangkal untuk setiap ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan terhadap kelangsungan hidup bangsa dan keutuhan NKRI.

2. Mengunggah kesadaran kolektif bangsa Indonesia agar selalu mewaspadai terhadap seriusnya berbagai ancaman yang dihadapi bangsa dan negara dalam era globalisasi, perkembangan teknologi, dan Perang Generasi-IV dewasa ini, termasuk upaya-upaya untuk memecah persatuan dan kesatuan bangsa.

3. FKPPI sebagai organisasi bela negara mendukung TNI-Polri sekaligus bersama-sama dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa.

4. Setiap anggota FKPPI wajib membantu TNI-Polri dalam menjaga keutuhan wilayah, kedaulatan negara, persatuan dan kesatuan bangsa.

5. FKPPI mengajak seluruh Keluarga Besar TNI-Polri pada khususnya dan seluruh lapisan masyarakat pada umumnya apapun aspirasi politiknya untuk bersama-sama tetap menjaga keutuhan dan kesatuan NKRI, bersatu sebagai bangsa yang memiliki budaya yang santun, toleransi, menghormati supremasi hukum dan melawan segala bentuk hujatan atau ujaran kebencian.

6. Mendesak pemerintah agar segera mengambil langkah tegas secara dini terhadap berbagai bentuk kegiatan kelompok masyarakat yang menyebarkan paham/nilai yang bertentangan dengan Pancasila merupakan konsensus final bangsa Indonesia yang telah menjadi nilai bersama (shared-values) dalam membangun kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.