7 Hal Besar yang Harus Dipersiapkan Masyarakat Indonesia untuk 2021

·Bacaan 4 menit

Liputan6.com, Jakarta- Dalam beberapa hari, masyarakat Indonesia dan dunia akan segera menyambut tahun baru 2021. Setelah hampir berlalu 12 bulan, begitu banyak tantangan yang harus dihadapi, terutama pandemi Virus Corona COVID-19.

"Hal yang baik tentang 2021 adalah kita tahu tentang kepastian yang baik bahwa vaksin (COVID-19) sekarang sudah ada, sudah diproduksi, dan akan mulai diluncurkan pada suatu waktu tahun depan," kata Founder FPCI, Dr. Dino Patti Djalal dalam acara webinar FPCI yang bertajuk "Goodbye 2020! 7 BIG Things Indonesians Must Get Ready For in 2021" pada Jumat (18/12/2020).

Namun, hal apa lagi yang harus dipersiapkan Indonesia untuk tahun 2021?

FPCI memaparkan 7 hal besar yang harus dipersiapkan oleh masyarakat Indonesia untuk menghadapi tahun baru. Pertama, dalam gambaran besar, Indonesia dianggap memasuki tahap tatanan dunia yang terus berubah.

"Lebih banyak negara lebih tertarik pada pemulihan, daripada pengaturan ulang (dari pandemi COVID-19). Karena situasi ini tidak berubah pada tahun 2020, yang merupakan waktu paling sulit, mungkin ada perubahan pada tahun 2021 ketika vaksin datang," ujar Dino.

Ia menyayangkan pandemi COVID-19 tidak begitu mengubah tatanan dunia. Hal itu, menurutnya, terjadi ketika tidak begitu adanya perubahan dari sejumlah KTT yang telah digelar dengan sejumlah negara, termasuk G20. Adapun sedikitnya perubahan dari seruan gencatan sejata oleh Sekretaris Jendral PBB Antonio Guterres terhadap konflik di negara-negara seperti Libya, Yaman, Ukraina, dan banyak negara lainnya.

Meski demikian, Dino meyakini tatanan dunia pada 2021 mendatang akan berbeda dari 2020.

"Sudah pasti bahwa multilateralisme akan mendapat dorongan sedikit atau banyak untuk dilihat, tetapi kita pasti akan melihat dorongan politik yang lebih besar, dorongan diplomatik dan lebih banyak tindakan untuk mendukung multilateralisme," jelasnya.

Kedua, Dino menyebutkan isu geopolitik, yang mengacu pada angin multipolaritas kompetitif yang rapuh. "Jadi jelas sekarang bahwa pengaturan ulang geopolitik tidak terjadi," sebut Dr. Dino, seraya melanjutkan bahwa "idak ada perubahan signifikan dalam hubungan bilateral negara-negara adidaya selama krisis COVID-19".

Ketiga, dalam tahun ke-2 masa pandemi COVID-19, adalah dihadapinya perselisihan antara nasionalisme vaksin versus globalisme vaksin. "Meski dengan adanya euphoria vaksin, 2021 masih akan menjadi tahun hadirnya pandemi," kata Dino, yang menambahkan bahwa pademi "COVID-19 masih akan menjadi pusat atau urusan nasional maupun internasional."

"Masalahnya di sini adalah bahwa vaksin telah dipesan sebelumnya oleh negara-negara kaya. Menurut artikel terbaru di majalah Forbes, negara-negara kaya telah mencadangkan dan memesan hingga 9.000 miliar dosis untuk tahun 202, yang merupakan sebagian besar jumlah vaksin. Jadi vaksin merupakan tantangan diplomatik, politik, ekonomi, dan logistik," imbuhnya.

Perubahan Iklim Hingga Hal Besar Soal Asia Tenggara

Warga beraktivitas pada masa PSBB transisi di kawasan Bundaran HI, Jakarta, Minggu (6/12/2020). Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Jakarta meminta pembatasan sosial berskala besar (PSBB) kembali diperketat untuk mengantisipasi tren kasus Covid-19 yang terus melonjak di Ibu Kota (Liputan6.com/Johan Tallo)
Warga beraktivitas pada masa PSBB transisi di kawasan Bundaran HI, Jakarta, Minggu (6/12/2020). Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Jakarta meminta pembatasan sosial berskala besar (PSBB) kembali diperketat untuk mengantisipasi tren kasus Covid-19 yang terus melonjak di Ibu Kota (Liputan6.com/Johan Tallo)

Keempat, adalah isu perubahan iklim yang akan kembali menjadi agenda teratas agenda global.

"Banyak pemerintahan di dunia, menurut saya termasuk Indonesia mengesampingkan perubahan iklim karena mereka menghadapi lebih banyak hal darurat yang harus ditangani yaitu COVID-19," kata Dino.

"Meskipun AS, tak lagi bergagung perjanjian iklim Paris membuat kemajuan yang baik. 50 negara telah membuat komitmen untuk emisi bersih 0," lanjut Dino.

"Namun Presiden Biden juga telah menyampaikan janjinya bahwa AS akan kembali pada Perjanji Paris pada hari pertamanya bertugas dan telah memilih John Kerry sebagai penanggung jawab utamanya dalam perubahan iklim," terangnya.

Kemudian untuk poin kelima, Dino membahas isu terkait negara-negara berkembang, terutama negara-negara berpenghasilan rendah, yang dinilai akan menghadapi risiko (yang jauh) lebih besar pada krisis, konflik, dan ketidakstabilan.

"Indonesia kemungkinan akan kesulitan untuk mendapatkan modal, bentuk modal, akan kesulitan menemukan pasar yang memadai untuk produk dan ekspor kita, dan yang pasti pariwisata akan mengalami penurunan yang jauh di tahun 2021," katanya, tetapi menggarisbawahi bahwa "Indonesia harus menggunakan kursinya di G20 untuk memperjuangkan kepentingan di negara berkembang".

Adapun poin keenam, yang mendiskusikan ketegangan sosial, ras, dan agama yang disebut akan meningkat pada tahun 2021.

"Pada tahun 2020, kita melihat kemunculan gerakan Black Lives Matters dan berkembang di banyak wilayah di dunia. Kita juga melihat isu kartun nabi yang memicu ketegangan di Prancis," papar Dr. Dino.

"Jadi kita perlu lebih mendorong penanganan terhadap kemungkinan munculnya ketegangan dalam isu agama dan sosial".

Poin ketujuh adalah hal besar terkait Asia Tenggara. Disebutkan Dino, "Semua negara di Asia Tenggara kini telah menjalin hubungan dengan baik. Sungguh suatu keuntungan, berada di wilayah di mana kita dapat memiliki lingkungan yang damai, dibanding dengan negara-negara lain di dunia."

Infografis Jangan Anggap Remeh Cara Pakai Masker

Infografis Jangan Anggap Remeh Cara Pakai Masker (Liputan6.com/Abdillah)
Infografis Jangan Anggap Remeh Cara Pakai Masker (Liputan6.com/Abdillah)

Saksikan Video Berikut Ini: