7 Pernyataan KPK Terkait Nasib 75 Pegawainya yang Tak Lolos TWK

·Bacaan 3 menit

Liputan6.com, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah memutuskan nasib 75 pegawai yang tidak lolos tes wawasan kebangsaan (TWK).

Keputusan tersebut diambil usai KPK melaksanakan rapat koordinasi bersama Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB) dan Badan Kepegawaian Negara (BKN), Selasa, 25 Mei 2021.

Menurut Wakil Ketua KPK Alexander Marwata, hasil dari rapat tersebut memutuskan bahwa 24 pegawai masih dimungkinkan menjadi ASN.

"Dari hasil pemetaan asesor dan kemudian kita sepakati bersama dari 75 itu dihasilkan bahwa ada 24 pegawai dari 75 tadi yang masih dimungkinkan dilakukan pembinaan sebelum diangkat menjadi ASN," tutur Alex di Gedung BKN, Cililitan, Jakarta Timur, Selasa, 25 Mei 2021.

Namun sisanya, ditegaskan Alex, sebanyak 51 orang dari 75 pegawai yang tidak lolos TWK dipecat dari lembaga antirasuah.

"Yang 51 tentu karena sudah tidak bisa dilakukan pembinaan, tentu tidak bisa bergabung lagi dengan KPK," tutur Alex.

Berikut deretan pernyataan KPK terkait nasib 75 pegawai yang tidak lolos tes wawasan kebangsaan (TWK) dihimpun Liputan6.com:

24 Orang Masih Bisa Jadi ASN

Gedung KPK (Liputan6/Fachrur Rozie)
Gedung KPK (Liputan6/Fachrur Rozie)

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kelar melaksanakan rapat koordinasi bersama Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB) dan Badan Kepegawaian Negara (BKN) terkait dengan nasib 75 pegawai yang tidak lolos tes wawasan kebangsaan (TWK).

Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menyampaikan, hasil dari rapat tersebut memutuskan bahwa 24 pegawai masih dimungkinkan menjadi ASN.

"Dari hasil pemetaan asesor dan kemudian kita sepakati bersama dari 75 itu dihasilkan bahwa ada 24 pegawai dari 75 tadi yang masih dimungkinkan dilakukan pembinaan sebelum diangkat menjadi ASN," tutur Alex di Gedung BKN, Cililitan, Jakarta Timur, Selasa, 25 Mei 2021.

Wajib Ikut Tes

Pekerja membersihkan debu yang menempel pada tembok dan logo KPK di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (21/11). Pemprov Papua merupakan daerah yang memiliki risiko korupsi tertinggi dengan. (Merdeka.com/Dwi Narwoko)
Pekerja membersihkan debu yang menempel pada tembok dan logo KPK di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (21/11). Pemprov Papua merupakan daerah yang memiliki risiko korupsi tertinggi dengan. (Merdeka.com/Dwi Narwoko)

Menurut Alex, 24 orang tersebut mesti menjalani pendidikan dan wawasan kebangsaan bela negara. Program diklat tersebut wajib secara resmi ditandatangani sebagai bukti kesediaan.

"Setelah selesai jika yang bersangkutan tidak lolos, tidak bisa diangkat menjadi ASN," ucap dia.

Pastikan 51 Orang Dipecat

Gedung KPK (Liputan6/Fachrur Rozie)
Gedung KPK (Liputan6/Fachrur Rozie)

Sedangkan menurut Alex, hasil rapat koordinasi memutuskan 51 orang dari 75 pegawai yang tidak lolos TWK dipecat dari KPK.

"Yang 51 tentu karena sudah tidak bisa dilakukan pembinaan, tentu tidak bisa bergabung lagi dengan KPK," tutur Alex.

Menurut Alex, berdasarkan penjabaran dari penguji tes wawasan kebangsaan saat rapat, 51 pegawai KPK tersebut tidak lagi dapat dilakukan pembinaan. Sementara 24 lainnya masih dapat menjalani diklat penentuan layak tidaknya menjadi ASN.

"Yang 51 orang kembali lagi dari asesor itu sudah warnanya sudah merah dan tidak dimungkinkan dilakukan pembinaan," papar dia.

Tugas 51 Orang Berakhir 1 November 2021

Peserta aksi dari Koalisi Masyarakat Sipil AntiKorupsi membawa poster saat berunjukrasa di depan Gedung KPK Jakarta, Selasa (18/5/2021). Dalam aksinya mereka memberi dukungan kepada 75 pegawai KPK yang dinyatakan tidak lulus TWK dalam tahap alih status kepegawaian. (Liputan6.com/Helmi Fithriansyah)
Peserta aksi dari Koalisi Masyarakat Sipil AntiKorupsi membawa poster saat berunjukrasa di depan Gedung KPK Jakarta, Selasa (18/5/2021). Dalam aksinya mereka memberi dukungan kepada 75 pegawai KPK yang dinyatakan tidak lulus TWK dalam tahap alih status kepegawaian. (Liputan6.com/Helmi Fithriansyah)

Lebih lanjut, masa kerja 51 pegawai yang tidak lolos TWK itu akan berakhir pada 1 November 2021. Tugas dan kewenangannya pun akan mendapat pengawasan ketat sebelum diberhentikan dari KPK.

"Tentu kami harus menghormati kerja dari asesor. Tadi saya sampaikan, kami meminta detail apa sih yang menjadi alasan dari 75 pegawai tadi. Diuraikan. Cukup panjang tadi perdebatan menyangkut 75 pegawai KPK. Disimpulkan tadi," terang Alex.

Pastikan Semua Keputusan Hasil Diskusi

Pekerja membersihkan debu yang menempel pada tembok dan logo KPK di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (21/11). KPK merilis Indeks Penilaian Integritas 2017. (Merdeka.com/Dwi Narwoko)
Pekerja membersihkan debu yang menempel pada tembok dan logo KPK di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (21/11). KPK merilis Indeks Penilaian Integritas 2017. (Merdeka.com/Dwi Narwoko)

Alex menegaskan, keputusan ini merupakan hasil diskusi bersama berbagai pihak. Hal tersebut menjadi salah satu upaya peningkatan kualitas pegawai KPK ke depannya.

"Ini menjadi keputusan bersama, kesepakatan bersama KPK, Kemenpan, KSN, BKN, LAN, Kumham," ucap Alex.

Tegaskan SDM KPK Harus Cinta Tanah Air

Ilustrasi KPK
Ilustrasi KPK

Alex menyampaikan, TWK menjadi indikator kecintaan pegawai terhadap Indonesia, sebelum diangkat menjadi ASN. Pemecatan 51 pegawai yang tidak lolos TWK menjadi bagian dalam membangun sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas.

"Kami sangat memahami bahwa pegawai KPK harus berkualitas, karena itu KPK harus berusaha membangun SDM tidak hanya aspek kemampuan, tapi juga aspek kecintaan pada Tanah Air, bela negara, dan kesetiaan pada Pancasila, UU, NKRI dan pemerintah yang sah, dan bebas dari radikalisme dan organisasi terlarang," tutur Alex.

Ikuti Arahan Presiden Jokowi

Gedung KPK (Liputan6/Fachrur Rozie)
Gedung KPK (Liputan6/Fachrur Rozie)

Alex menyampaikan, upaya pembentukan SDM yang berkualitas juga dilakukan usai hasil penilaian TWK keluar. Yakni dengan menindaklanjuti arahan Presiden Joko Widodo atau Jokowi untuk membina 24 pegawai lainnya yang tidak lolos TWK, namun masih ada kesempatan menjadi ASN.

"KPK bekerja sama dengan LAN RI dan dengan pihak yang memiliki kompetensi dan wawasan kebangsaan yang 24 pegawai tadi, KPK akan kerja sama dengan pihak lain, karena KPK tidak punya kompetensi untuk membentuk SDM dan wawasan kebangsaan terhadap cinta Tanah Air itu," Alex menandaskan.

Novel Baswedan, Perlawanan 75 Pegawai KPK

Infografis Novel Baswedan, Perlawanan 75 Pegawai KPK (Liputan6.com/Triyasni)
Infografis Novel Baswedan, Perlawanan 75 Pegawai KPK (Liputan6.com/Triyasni)

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Tujuan kami adalah menciptakan tempat yang aman dan menarik bagi pengguna untuk terhubung melalui minat dan kegemaran. Untuk meningkatkan pengalaman komunitas, kami menangguhkan sementara fitur komentar artikel