7 Pesan dan Permintaan Jokowi Cegah Korupsi di Indonesia

·Bacaan 4 menit

Liputan6.com, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi memberikan sambutan pada Peringatan Hari Anti-Korupsi Sedunia (Hakordia) 2020 secara virtual dari Istana Negara Jakarta, Rabu (16/12/2020).

Dalam kesempatan tersebut, Jokowi menyampaikan dirinya mendukung upaya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam menindak dan mencegah korupsi di Indonesia.

Kemudian, Jokowi menekankan, profesionalitas aparat penegakan hukum berperan penting dalam penindakan dan pencegahan korupsi.

Namun meski begitu, dirinya menyebut bahwa kinerja penegakan korupsi bukan hanya diukur dari banyaknya kasus yang ditemukan.

Berikut deretan pesan dan permintaan yang disampaikan Presiden Jokowi saat Peringatan Hari Anti-Korupsi Sedunia (Hakordia) 2020 secara virtual dihimpun Liputan6.com:

Terus Dukung KPK

Presiden Joko Widodo (kanan) menyalami Firli Bahuri usai pelantikan pimpinan KPK di Istana Negara, Jakarta, Jumat (20/12/2019). Firli Bahuri ditetapkan sebagai Ketua KPK, Alexander Marwata, Lili Pintauli Siregar, Nurul Ghufron, dan Nawawi Pomolango sebagai wakil Ketua. (Foto: Biro Pers Setpres)
Presiden Joko Widodo (kanan) menyalami Firli Bahuri usai pelantikan pimpinan KPK di Istana Negara, Jakarta, Jumat (20/12/2019). Firli Bahuri ditetapkan sebagai Ketua KPK, Alexander Marwata, Lili Pintauli Siregar, Nurul Ghufron, dan Nawawi Pomolango sebagai wakil Ketua. (Foto: Biro Pers Setpres)

Presiden Joko Widodo atau Jokowi mendukung upaya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam menindak dan mencegah korupsi di Indonesia. Dia menegaskan bahwa pemberantasan korupsi tidak boleh padam.

"Meskipun listrik di KPK padam, tapi pemberantasan korupsi tidak boleh padam," ujar Jokowi saat memberi sambutan dalam Peringatan Hari Anti-Korupsi Sedunia (Hakordia) 2020 secara virtual dari Istana Negara Jakarta, Rabu (16/12/2020).

Adapun acara Hakordia 2020 sempat mengalami gangguan. Hal ini membuat acara sempat dihentikan sejenak saat Ketua KPK Firli Bahuri memberikan kata sambutan.

Ingatkan Pentingnya Pencegahan Korupsi

Jokowi telah menginstruksikan kepada Kapolri untuk segera mencari tahu siapa pelaku penyiraman air keras kepada penyidik KPK, Novel Baswedan, Jakarta, Selasa (11/4). (Liputan6.com/Angga Yuniar)
Jokowi telah menginstruksikan kepada Kapolri untuk segera mencari tahu siapa pelaku penyiraman air keras kepada penyidik KPK, Novel Baswedan, Jakarta, Selasa (11/4). (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Kemudian, Jokowi menekankan, profesionalitas aparat penegakan hukum berperan penting dalam penindakan dan pencegahan korupsi.

Namun, dia menyebut bahwa kinerja penegakan korupsi bukan hanya diukur dari banyaknya kasus yang ditemukan.

"Kinerja penegakan bukan diukur dari seberapa banyak kasus yang ditemukan. Tetapi pada bagaimana mencegah secara berkelanjutan agar tindak pidana korupsi itu tidak sampai terjadi lagi," ucap Jokowi.

Untuk itu, dia menyebut orientasi dan pola pikir dalam pengawasan serta penegakan hukum kini harus diarahkan kepada perbaikan tata kelola dan pencegahan korupsi.

Tingkatkan Inovasi Untuk Cegah Korupsi

Presiden Joko Widodo usai memberikan keterangan terkait revisi UU KPK di Istana Negara, Jakarta, Jumat (13/9/2019). Jokowi menyatakan mendukung sejumlah poin dalam draf revisi UU KPK diantaranya kewenangan menerbitkan SP3. (Liputan6.com/HO/Kurniawan)
Presiden Joko Widodo usai memberikan keterangan terkait revisi UU KPK di Istana Negara, Jakarta, Jumat (13/9/2019). Jokowi menyatakan mendukung sejumlah poin dalam draf revisi UU KPK diantaranya kewenangan menerbitkan SP3. (Liputan6.com/HO/Kurniawan)

Jokowi menilai pentingnya inovasi untuk menutup peluang terjadinya tindak pidana korupsi.

"Upaya pemberantasan korupsi membutuhkan kegigihan dan konsistensi yang luar biasa. Butuh orkestrasi kebersamaan yang luar biasa untuk mencegahnya, butuh inovasi dan kerja sistematis untuk menutup peluang terjadinya korupsi," ucap dia.

"Perlu tindakan yang adil dan konsisten untuk menindak para pelaku tindak pidana korupsi," sambung Jokowi.

Minta Lembaga Pemerintahan Tingkatkan Transparansi

Presiden Jokowi. (Foto: Lukas - Biro Pers Sekretariat Presiden)
Presiden Jokowi. (Foto: Lukas - Biro Pers Sekretariat Presiden)

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu lalu meminta lembaga pemerintahan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas untuk memimalisir terjadinya tindak pidana korupsi.

Selain mencegah korupsi, dia menyebut hal tersebut guna meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

"Semua lembaga pemerintahan harus terus meningkatkan transparansi, meningkatkan akuntabilitas, melakukan penyederhanaan proses kerja dan proses pelayanan kepada masyarakat untuk meminimalisir peluang korupsi," terang Jokowi.

Pangkas Regulasi yang Timpang Tindih

Presiden Jokowi didampingi Menteri ATR/BPN Sofyan Djalil memberikan keterangan pers rencana pemindahan Ibu Kota Negara di Istana Negara, Senin (26/8/2019). Lokasi Ibu Kota berada di wilayah Kabupaten Pejaman Penajam Pasar utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara di Kaltim. (Liputan6 com/Angga Yuniar)
Presiden Jokowi didampingi Menteri ATR/BPN Sofyan Djalil memberikan keterangan pers rencana pemindahan Ibu Kota Negara di Istana Negara, Senin (26/8/2019). Lokasi Ibu Kota berada di wilayah Kabupaten Pejaman Penajam Pasar utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara di Kaltim. (Liputan6 com/Angga Yuniar)

Menurut Jokowi, saat ini pemerintah tengah berupaya melakukan reformasi di sektor perizinan dan layanan publik untuk mempersempit peluang korupsi. Khususnya, sektor-sekor yang terkait kepentingan masyarakat serta usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM)

"Sektor-sektor yang berkaitan langsung dengan kepentingan rakyat banyak, sektor-sektor yang mempengaruhi ekosistem berusaha terutama pada UMKM menjadi perhatian utama pemerintah," papar dia.

Pemerintah, kata Jokowi, juga melakukan reformasi struktural besar-besaran dengan memangkas regulasi yang rumit dan tumpang tindih. Misalnya, dengan memanfaatkan teknologi digital sehingga dapat mencegah terjadi korupsi.

"Mekanisme dan prosedur birokrasi yang rumit kita sederhanakan yang kemudian didukung dengan penggunaan teknologi digital, seperti e-budgeting, e-procurement, e-audit, dan aplikasi-aplikasi lainnya," terang dia.

Ingatkan Pentingnya Pengawasan Masyarakat

Presiden Jokowi menyambangi korban gempa Lombok, NTB (foto: Biro Pers Kepresidenan)
Presiden Jokowi menyambangi korban gempa Lombok, NTB (foto: Biro Pers Kepresidenan)

Kendati begitu, Jokowi menyebut pembenahan sistem membutuhkan dukungan pengawasan dari pengawas internal di institusi pemerintah maupun eksternal yang melibatkan beberapa lembaga di luar pemerintah.

Jokowi mengakui, partisipasi masyarakat sangat penting untuk mengawasi kerja aparat pemerintah.

Menurut dia, mengembangkan budaya antikorupsi dan menumbuhkan rasa malu menikmati hasil korupsi merupakan hal penting dalam pencegahan.

Jokowi meyakini dengan langkah-langkah yang sistematis, upaya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam memberantas korupsi akan lebih efektif.

"Langkah-langkah yang sistematis, yang sistemik dari hulu sampai hilir kita bisa lebih efektif memberantas korupsi, lebih efektif memberantas kemiskinan dan mengurangi pengangguran dan menjadikan Indonesia negara maju yang kita cita-citakan," tutur dia.

Perluas Pendidikan Anti-Korupsi

Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan sambutan secara virtual peringatan HUT ke-56 Partai Golkar menyebut, pandemi COVID-19 membuat kontraksi ekonomi di berbagai negara, tak terkecuali Indonesia, Sabtu (24/10/2020). (Biro Sekretariat Presiden/Kris)
Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan sambutan secara virtual peringatan HUT ke-56 Partai Golkar menyebut, pandemi COVID-19 membuat kontraksi ekonomi di berbagai negara, tak terkecuali Indonesia, Sabtu (24/10/2020). (Biro Sekretariat Presiden/Kris)

Jokowi lalu menekankan pentingnya menumbuhkan rasa malu menikmati hasil korupsi untuk mencegah terjadi tindak pidana korupsi. Dia juga menyampaikan perlunya memperluas pendidikan antikorupsi.

"Mengembankan budaya antikorupsi, menumbuhkan rasa malu menikmati hasil korupsi merupakan hulu yang penting dalam pencegahan tindak pidana korupsi," tegas Jokowi.

Kendati begitu, dia menilai yang menjadi kunci utama yakni, membangun sistem untuk menutup peluang terjadinya tindak pidana korupsi. Untuk itu, semua lembaga pemerintahan diminta meningkatkan transpransi dan akuntabilitas.

4 Menteri Jokowi yang Diciduk KPK

INFOGRAFIS: 4 Menteri Jokowi yang Diciduk KPK (Liputan6.com / Abdillah)
INFOGRAFIS: 4 Menteri Jokowi yang Diciduk KPK (Liputan6.com / Abdillah)

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini: