75 Juta Masyarakat Kebagian 150 Juta Dosis Vaksin Covid-19 Mandiri dari Pemerintah

·Bacaan 2 menit

Liputan6.com, Jakarta Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir memastikan jika pemerintah tengah mempersiapkan 160 juta dosis vaksin mandiri Covid-19 bagi 75 juta warga Indonesia, selain pengadaan vaksin pemerintah.

Nantinya, proses vaksinasi tersebut akan melibatkan 2 BUMN, yaitu BUMN bidang farmasi Bio Farma dan BUMN bidang telekomunikasi Telkom.

"Kita ada serep kurang lebih 10 persen. Ini pun kemarin sudah rapat dengan sejumlah pihak kemungkinan angka yang tidak terpakai atau rusak kemarin mereka tingkatkan sampai 15 persen," ujar Erick dalam konferensi pers virtual, Rabu (18/11/2020).

Erick menjelaskan alasannya menggandeng Telkom untuk proses vaksinasi ini. Selain melibatkan Bio Farma yang memang bertugas dalam pengadaan vaksin, Telkom dinilai akan membantu proses vaksinasi dari segi teknologi informasi (TI), baik untuk penyaluran vaksin Covid-19 mandiri maupun vaksin pemerintah.

Erick ingin agar perencanaan vaksinasi ini dapat sedetail dan selengkap mungkin.

"Dimana sistem ini dibangun antara Telkom dan Bio Farma karena kita juga agar menjaga proses kehati-hatian dan transparansi dan juga memastikan dengan adanya vaksinasi itu sendiri," kata Erick.

Nantinya sistem ini akan diterapkan dalam proses vaksinasi baik vaksin Covid-19 dari pemerintah maupun vaksin mandiri.

"Kementerian BUMN juga menggandeng TNI, Polri, BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, Kominfo, Dukcapil, dan Kemendagri untuk hal ini," ujarnya.

** #IngatPesanIbu

Pakai Masker, Cuci Tangan Pakai Sabun, Jaga Jarak dan Hindari Kerumunan.

Selalu Jaga Kesehatan, Jangan Sampai Tertular dan Jaga Keluarga Kita.

Jokowi: Vaksin COVID-19 yang Dipakai di Indonesia Wajib Masuk Daftar WHO

Sampel vaksin COVID-19 nonaktif di Sinovac Biotech Ltd. Beijing, China. (Xinhua/Zhang Yuwei)
Sampel vaksin COVID-19 nonaktif di Sinovac Biotech Ltd. Beijing, China. (Xinhua/Zhang Yuwei)

Presiden Joko Widodo atau Jokowi menegaskan bahwa vaksin COVID-19 yang akan digunakan di Indonesia harus terdaftar di Organisasi Kesehatan Dunia (WHO).

"Semua vaksin yang kita pakai, itu harus masuk dalam list-nya WHO. Ini wajib," kata Jokowi ketika meninjau simulasi vaksinasi COVID-19 di Puskesmas Tanah Sareal, Bogor pada Rabu (18/11/2020).

Lebih lanjut, Jokowi menjelaskan bahwa vaksin COVID-19 yang akan dibeli Indonesia, adalah yang dibuat oleh perusahaan dan memiliki merek yang ada dalam daftar WHO.

"Saya tidak berbicara mereknya apa, asal ada di dalam list-nya WHO, itu yang akan kita beli," ujarnya.

"Kemudian yang kedua juga, kemanfaatan dari vaksin itu harus maksimal," Jokowi menambahkan.

Meski berharap agar vaksin COVID-19 sudah masuk ke Indonesia di akhir November atau paling tidak di Desember, baik dalam bentuk jadi atau bahan baku, namun Jokowi menegaskan bahwa masih ada tahapan yang harus dilewati.

Jokowi mengatakan bahwa vaksin COVID-19 tidak bisa langsung disuntikkan karena memerlukan Emergency Use Authorization dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

Selain itu, ia juga menegaskan bahwa kaidah-kaidah ilmiah harus dipatuhi dalam semua proses vaksinasi COVID-19. Menurut Jokowi keamanan dan keselamatan masyarakat "harus betul-betul diberikan tempat yang paling tinggi."

"Kalau melihat tadi di lapangan, dan melihat simulasi tadi, kita memperkirakan, kita akan mulai vaksinasi itu di akhir tahun (2020) atau di awal tahun (2021)," kata Jokowi.

"Karena memang proses persiapannya itu tidak hanya menerima vaksin kemudian langsung disuntikkan, kita juga harus menyiapkan distribusi ke seluruh tanah air, ini yang tidak mudah."

Saksikan video di bawah ini: