75 tahun kemudian, penyintas Holocaust berjuang dapatkan lagi properti di Polandia

Oleh Joanna Plucinska dan Dan Fastenberg

WARSAWA/NEW YORK (Reuters) - Lea Evron (85) hanya memiliki potongan-potongan kenangan pabrik wol dan gedung apartemen tiga lantai milik keluarganya sebelum Perang Dunia Kedua di Zywiec, sebuah kota kecil di Polandia selatan.

Yang diingatnya dengan jelas adalah saat kembali setelah perang dunia ketika sebagian besar keluarganya terbunuh dalam Holocaust.

Seorang wanita setempat berkata kepada dia dan ibunya, "Hitler berjanji menyingkirkan semua orang Yahudi, dan sekarang mereka pulang," kata Evron kepada Reuters di apartemennya di New York.

Evron dan ibunya dibolehkan tinggal di gedung apartemen itu, namun hanya di kamar pembantu. Mereka pindah ke Israel segera setelah itu.

Evron hanyalah satu dari ribuan orang Yahudi yang harta benda keluarganya dirampas oleh penjajah Nazi Polandia dan kemudian dikuasai penguasa komunis pascaperang dunia kedua.

Rumah bagi salah satu komunitas Yahudi terbesar di dunia sebelum perang dunia kedua, Polandia adalah satu-satunya negara Uni Eropa yang belum membuat undang-undang restitusi properti.

Yang makin mempersulit keadaan, orang-orang Yahudi mengatakan dokumen-dokumen yang membuktikan bahwa properti itu milik mereka, sering dihancurkan dalam Holocaust.

Dengan semakin dekatnya peringatan 75 tahun pembebasan Auschwitz, kamp kematian Nazi Jerman, pada 27 Januari, mereka mengatakan sudah waktunya bagi Polandia untuk mempermudah proses.

"Penyintas-penyintas Holocaust .. seharusnya sekarang tidak menderita. Mereka sekarat karena tanpa keadilan di Polandia," kata suami Lea, Jehuda Evron, 88.

Partai Hukum dan Keadilan yang sedang berkuasa di Polandia yang didukung kelompok-kelompok sayap kanan, menolak tuntutan adanya aturan lebih jelas tentang restitusi, meskipun ada tekanan dari Amerika Serikat.

PROPERTI HILANG

Polandia sudah bergulat dengan masalah ini sejak komunisme tumbang pada 1989. Banyak kalangan yang berpendapat bahwa negara ini tidak mampu membayar orang-orang yang kehilangan hartanya.

Tak ada legislasi baru yang muncul dan warga Yahudi mengeluh pengadilan dan pemerintah sering membuat keputusan yang berasal dari hukum komunis.

Keluarga Evron mengajukan kasus hukum pertama mereka pada 1992, didorong oleh janji-janji dari para politisi seperti mantan presiden Lech Walesa bahwa restitusi akan ditangani dengan cepat.

Pasangan itu ingin mendapatkan kembali properti dari pemerintah yang mengambil kepemilikan di bawah komunisme.

Pada 1990-an, pemerintah menjual bangunan tempat tinggal yang sempat mereka miliki itu kepada seseorang yang mengubahnya menjadi pusat perbelanjaan, sekalipun ada tawaran dari keluarga Evron untuk membeli properti tersebut, sehingga masalah menjadi kian rumit saja.

Banding oleh pemilik baru kian memperpanjang proses. Sekalipun banyak pengadilan telah mengeluarkan putusan yang mendukung pasangan Evron selama hampir tiga dekade, pasangan ini tidak menerima apa-apa.

Mereka mungkin menghabiskan uang yang lebih banyak untuk kasus hukum ini ketimbang nilai aset properti itu sendiri.

"Saya dapat menunjukkan kepada Anda satu lemari penuh korespondensi dan dokumen terkait dengan masalah ini dan sayangnya itu tak berdampak apa-apa," kata Evron.

SIKAP SOSIAL

Tim pengacara berkata kepada Reuters bahwa para korban selamat dari Holocaust semakin sulit mendapatkan restitusi karena pemerintah menolak menyederhanakan aturan dan pengadilan menjadi makin skeptis.

Sikap sosial juga berubah.

Segera setelah jatuhnya komunisme, banyak orang Polandia sepakat bahwa harta benda yang dirampas Nazi, dan kemudian komunis, harus dikembalikan kepada pemiliknya yang sah. Tetapi banyak kalangan yang kini merasa tidak adil mengharapkan pemerintah mengganti semua orang.

Sejarah juga memainkan perannya.

Otoritas komunis memuji perilaku Polandia selama perang dunia itu, tetapi penelitian sejak 1989 menunjukkan bahwa pada saat ribuan orang mempertaruhkan nyawanya guna membantu orang Yahudi, ribuan lainnya berpartisipasi dalam Holocaust.

Banyak orang Polandia tak mau menerima kenyataan itu, dan pemerintah menentang tuduhan pelanggaran perang, dengan mengatakan Barat tidak menghargai kegagahberanian Polandia di bawah pendudukan Nazi.

Pada Juni, Presiden Polandia Andrzej Duda mengatakan kepada Reuters bahwa sentimen anti-Semit dan anti-Polandia sebanding. "[Nazi] menghancurkan orang Yahudi sebagai bangsa, tetapi mereka juga menghancurkan kita sebagai sebuah bangsa," kata Duda.

Satu jajak pendapat tahun lalu menunjukkan lebih banyak warga Polandia menentang restitusi. Hal itu membuat beberapa pengadilan dan pejabat pemerintah menjadi lebih ketat dalam soal restitusi, kata pengacara.

Robert Winnicki, pemimpin kelompok Konfederasi sayap kanan Polandia, mengatakan legislasi AS yang dimaksudkan sebagai pemberi tekanan kepada restitusi adalah upaya kelompok-kelompok Yahudi yang bertujuan "mencairkan sejumlah besar uang yang tidak layak mereka dapatkan."

(Laporan Joanna Plucinska di Warsawa, Dan Fastenberg di New York, Disunting oleh Justyna Pawlak dan Giles Elgood)