76 orang anak di Tangerang jadi korban kekerasan seksual

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Tangerang, Banten, mencatat sebanyak 76 orang anak menjadi korban kekerasan seksual di daerah itu.

"Sepanjang Januari sampai September 2022, tercatat ada sekitar 76 kasus kekerasan pada anak," kata Kepala DP3A Kabupaten Tangerang, Asep Suherman,

di Tangerang, Ahad.

Ia menerangkan, dari puluhan kasus kekerasan seksual yang terjadi pada anak tersebut, rata-rata korbannya adalah anak di bawah usia 15 tahun.

"Paling banyak kekerasan seksual. Dan kebanyakan korban perempuan dan laki-laki di bawah usia 15 tahun," katanya.

Baca juga: Melawan kekerasan terhadap anak dari hulu ke hilir di Maluku

Baca juga: KPPPA: Jangan kucilkan anak korban kekerasan seksual

Ia mengungkapkan kasus kekerasan anak di Kabupaten Tangerang di tahun 2022 ini mengalami sedikit penurunan, apabila dibandingkan dengan kasus yang terjadi pada tahun sebelumnya hingga mencapai angka 104 orang korban.

"Kalau di tahun 2021 kita mencatat ada 104 kasus kekerasan anak. Sementara untuk korban anak kita tentu beri pendampingan psikologis," ujarnya.

Sementara itu, berdasarkan hasil keterangan atau hubungan dengan para korban, kebanyakan kasus kekerasan seksual dilakukan oleh orang terdekat dalam keluarganya.

"Pelaku banyak orang terdekat, bahkan sampai ada dilakukan oleh bapak kandung," ungkapnya.

Kendati demikian, kata Asep, dalam upaya menekan angka kekerasan pada anak, maka Pemerintah Kabupaten Tangerang kini telah membuka ruang advokasi atau pendampingan terhadap para korban.

Selain itu, pihaknya juga secara intens melakukan sosialisasi dan edukasi kepada anak-anak di lingkup sekolah terkait pencegahan, perlindungan dan pemahaman mencegah terjadi kekerasan.

Dalam edukasi itu kita melibatkan guru, sekolah dan melibatkan 600 guru BK, termasuk melibatkan Pramuka terkait pencegahan-pencegahan kekerasan anak ini," kata dia.*

Baca juga: Pemkab Mukomuko mendampingi belasan anak korban kekerasan seksual

Baca juga: Pemkot imbau orang tua murid batasi penggunaan gawai anak