8 Nama Hakim Ad Hoc yang Bakal Adili Perkara HAM

Merdeka.com - Merdeka.com - Mahkamah Agung (MA) telah mengumumkan delapan hakim Ad Hoc yang bakal mengadili sidang perkara hak asasi manusia (HAM). Mereka adalah para hakim yang telah dinyatakan lulus sampai seleksi tahap akhir.

"Panitia Seleksi Calon Hakim Ad Hoc untuk Pengadilan HAM Tahun 2022 mengumumkan Calon Hakim Ad Hoc Hak Asasi Manusia yang dinyatakan lulus," kata Ketua Panitia Seleksi (Pansel) Calon Hakim Adhoc Pengadilan HAM, Andi Samsan Nganro dalam keterangannya, dikutip Senin (25/7).

Para hakim ini dibagi menjadi tingkat pertama dan banding yang telah menjalani beberapa tahap seleksi diantaranya tes wawancara dan profile assessment. Seleksi itu guna memilih hakim yang tak punya konflik kepentingan dalam menyidangkan kasus.

Berikut nama-nama hakim yang berhasil lulus seleksi MA sebagaimana tertuang dalam surat pengumuman nomor 004/Pansel-HAM7/2022.

Hakim Ad Hoc Pengadilan HAM Tingkat Banding:

1. Mochamad Mahin (Mantan Hakim Ad Hoc)

2. Fenny Cahyani (Advokat)

3. Florentia Switi Andari (Advokat)

4. Hendrik Dengah (Dosen)

Kemudian, Hakim Ad Hoc Pengadilan HAM Tingkat Pertama

1. Siti Noor Laila (Mantan Komisioner Komnas HAM)

2. Robert Pasaribu (Aparatur Sipil Negara)

3. Sofi Rahmadewi (Dosen)

4. Anselmus Aldrin Rangga Masiku (Advokat)

"Peserta yang dinyatakan lulus sebagaimana tersebut diatas diwajibkan mengikuti pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan oleh Badan Litbang dan Diklat Kumdil Mahkamah Agung," kata dia.

Kemudian, lanjut Andi, para calom hakim Ad Hoc yang telah dinyatakan lulus tersebut diharapkan membawa berkas atau dokumen pendukung sebagai bahan pengisian/lampiran LHKPN sesuai formulir yang telah disediakan oleh KPK

"Hasil seleksi yang telah diumumkan bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat," ucapnya.

Sekedar informasi jika para Hakim Ad Hoc yang lulus dalam waktu dekat bakal menjalani sidang kasus pelanggaran hak asasi manusia (HAM) Paniai, Papua.

Sebelumnya, Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat MA Sobandi menyebut rapat pemilihan nama nama telah rampung dibicarakan pada Kamis (21/7)

Sobandi menjelaskan hakim ad hoc yang akan terpilih itu, nantinya tidak hanya menyidang kasus Paniai saja. Setelah sidang Paniai selesai, para hakim ad hoc itu juga bisa ditugaskan pada kasus pelanggaran HAM berat lainnya.

Sesuai amanat Undang-Undang Pengadilan HAM Nomor 26 Tahun 2000, pemeriksaan perkara pelanggaran HAM berat dilakukan majelis hakim Pengadilan HAM yang berjumlah lima orang, terdiri atas 2 orang hakim pada Pengadilan HAM dan 3 orang hakim Ad Hoc.

MA merencanakan sidang kasus dugaan pelanggaran HAM Paniai, Papua di Pengadilan Negeri (PN) Makassar, Sulawesi Selatan, pada Agustus mendatang. [ded]

Tujuan kami adalah menciptakan tempat yang aman dan menarik bagi pengguna untuk terhubung melalui minat dan kegemaran. Untuk meningkatkan pengalaman komunitas, kami menangguhkan sementara fitur komentar artikel