843 Rekening ACT dan Afiliasinya Diblokir

Merdeka.com - Merdeka.com - Dittipideksus Bareskrim Polri melakukan asset tracking terkait rekening kasus penyelewengan dana yayasan Aksi Cepat Tanggap (ACT) dan afiliasinya. Hasilnya, kepolisian telah memblokir 843 rekening.

"Penelusuran 843 rekening dari informasi PPATK terkait rekening 4 tersangka A, IK, HH dan NIA, yayasan ACT dan afiliasinya, serta pihak lainnya. Status rekening tersebut dilakukan pemblokiran lanjutan oleh penyidik sesuai kewenangan dalam Undang-Undang TPPU," ujar Kabag Penum Divhumas Polri Kombes Nurul Azizah dalam konferensi persnya, Selasa (2/8).

843 Rekening tersebut merupakan pemblokiran lanjutan dari PPATK yang sebelumnya sudah sempat diblokir pada Rabu (6/7) untuk waktu 20 hari. Setelahnya, kepolisian melanjutkan pemblokiran tersebut.

Selain itu juga melakukan klarifikasi terhadap 777 rekening yayasan ACT pada Kementerian Sosial (Kemensos). Hal tersebut guna mengetahui mana rekening yang resmi dan tidak.

"Hasil rapat Koordinasi Kemensos, penyidik akan klarifikasi penelusuran 777 rekening ACT untuk mengetahui rekening mana yang terdaftar dan tidak oleh Kemensos sebagai rekening resmi yayasan," terang Nurul.

Sebelumnya, Bareskrim Polri telah menetapkan Presiden ACT Ibnu Khajar dan mantan Presiden ACT Ahyudin sebagai tersangka kasus dugaan penggelapan dana donasi. Ahyudin dan Ibnu Khajar serta dua tersangka lainnya terancam hukuman 20 tahun penjara.

"Kalau TPPU sampai 20 tahun," kata Wadirtipideksus Bareskrim Polri Kombes Helfi Assegaf di Mabes Polri, Jakarta, Senin (25/7).

Dua tersangka lainnya yakni Hariyana Hermain yang merupakan salah satu pembina ACT dan memiliki jabatan tinggi lain di ACT, termasuk mengurusi keuangan. Ada juga tersangka lain, yakni Novariandi Imam Akbari (NIA), selaku Ketua Dewan Pembina ACT.

Keempatnya pun disangkakan Pasal Tindak Pidana Penggelapan dan/atau Penggelapan Dalam Jabatan dan/atau Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik dan/atau Tindak Pidana Yayasan dan/atau Tindak Pidana Pencucian Uang Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 372 KUHP, lalu Pasal 374 KUHP. [eko]

Tujuan kami adalah menciptakan tempat yang aman dan menarik bagi pengguna untuk terhubung melalui minat dan kegemaran. Untuk meningkatkan pengalaman komunitas, kami menangguhkan sementara fitur komentar artikel