9 Lompatan Besar Kemenaker Ciptakan Jutaan Lapangan Kerja Baru

Dusep Malik
·Bacaan 2 menit

VIVA – Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang terwujud dalam sistem digitalisasi juga berimplikasi pada dunia ketenagakerjaan. Hal itu dikemukakan oleh McKinsey dari hasil studinya yang memperkirakan ada 23 juta lapangan kerja akan hilang, namun juga diperkirakan sebanyak 27-46 juta pekerjaan baru yang akan tumbuh.

Dengan demikian, sebagai respons dan solusi terhadap tentangan dan peluang tersebut, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker), merumuskan kebijakan yang disebut 'sembilan lompatan besar' Ketenagakerjaan.

Adapun poin penting dari sembilan lompatan besar tersebut antara lain:

  1. Reformasi birokrasi

  2. Ekosisten digital siap kerja

  3. Tranformasi BLK (Balai Latihan Kerja)

  4. Link and match ketenagakerjaan

  5. Transformasi kewirausahaan

  6. Pengembangan talenta muda

  7. Perluasan penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI)

  8. Visi baru hubungan industrial

  9. Reformasi pengawasan

Direktur Jenderal Pembinaan Pengawas Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Binwasnaker) Kemenaker, Haiyani Rumondang mengatakan dalam mengawal lompatan besar itu pihaknya akan menguatkan aspek teknik dan manajerial pengawas ketenagakerjaan.

Selain itu, pihaknya akan melakukan penyamaan persepsi konsep pemeriksaan, pengujian, kelembagaan pengawas ketenagakerjaan, mensosialisasikan peraturan perundang-undangan terbaru bidang ketenagakerjaan serta mencermati perubahan kebijakan ketenagakerjaan.

"Lalu mempererat soliditas dan solidaritas pengawas ketenagakerjaan yang berada di seluruh Indonesia serta memperkuat sinergi dan kolaborasi dengan stakeholder," jelas dia dalam keterangannya dikutip Jumat 26 Maret 2021.

Sebelumnya, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah, mengungkapkan sembilan terobosan dan inovasi Kementerian Ketenagakerjaan selama periode 2020-2024 adalah menjadi target kerja yang digenjot kementeriannya.

Ida menyebut, terobosan pertama dan utama adalah terkait reformasi birokrasi dengan arah kebijakan mengembangkan birokrasi yang bersih, akuntabel, profesional, lincah, inovatif, dan responsif.

"Hal itu untuk mencapai kinerja maksimal dan penyelenggaraan pelayanan publik yang prima," kata Ida beberapa waktu lalu.

Kemudian, Ida mengklaim bahwa terdapat pengembangan ekosistem digital ketenagakerjaan, dengan arah kebijakan mengembangkan sistem informasi dan pelayanan ketenagakerjaan. Sebagai, ekosistem digital ketenagakerjaan terbesar di Indonesia.

Dengan demikian, selanjutnya perlu transformasi Balai Latihan Kerja (BLK) dengan arah kebijakan mengubah secara total BLK sebagai Balai Pelatihan Vokasi. Perannya pun berubah menjadi pusat pengembangan kompetensi dan produktivitas tenaga kerja yang berdaya saing di tingkat nasional dan internasional.