Abaikan Permintaan Pengadilan, BPN Makassar Bakal Dilapor ke Kementiran ATR dan Satgas Mafia Tanah

·Bacaan 3 menit

Liputan6.com, Makassar Pengadilan Negeri (PN) Makassar menyesalkan sikap Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Makassar yang tidak menghargai permintaan PN untuk mengukur lahan milik PT Gihon Abadi Jaya dalam kawasan pengembangan Citraland City Losari, Center Point of Indonesia, Makassar Senin (10/1/2022). itu merupakan kali kedua pihak BPN Kota Makassar tak hadir dala dan pengukuran lahan yang telah dimenangkan oleh PT Gihon Abadi Jaya.

“Kami telah menunggu selama dua jam dari jadwal. Pengukuran dijadwalkan pukul 09.00 Wita tapi pihak BPN tak kunjung datang tanpa pemberitahuan dan jawaban atas surat dari BPN,” ungkap Ardiansyah, perwakilan dari PN Makassar yang hadir di lokasi.

PN Makassar sebelemunya telah mengirim surat ke BPN Kota Makassar untuk segera mengukur lahan PT Gihon Abadi Jaya di kawasan Citraland City Losari. Pasalnya, proses eksekusi sudah dilakukan PN Makassar sejak tanggal 24 November 2021 lalu.

Menurut surat yang dikirim oleh PN Makassar, permohonan pelaksanaan pengukuran lahan dilakukan pada tanggal 10 Januari 2022. Surat tersebut ditandatangani oleh Panitera atas nama Ketua Pengadilan Negeri Makassar, Burhanuddin.

Permohonan pengukuran lahan tersebut berdasar pada perkara perdata Nomor: 32 EKS/2019/PN.Mks Jo Nomor: 118/Pdt.G/2014/PN.Mks yang pada pelaksanaan eksekusinya tidak dihadiri oleh pihak BPN Makassar, maka kehadiran BPN Makassar pun diharapkan sebagai instansi yang berwenang untuk melakukan pengukuran. Surat permintaan pengukuran ini bernomor W22.U1/6054/HK.02/12/2021.

Pasca BPN mengabaikan surat dan permintaan pengukuran lahan oleh PN Makassar, Ardiansyah menjelaskan, selanjutnya pihaknya akan membuat berita acara dan melaporkan kepada kepala PN Makassar untuk langkah selanjutnya.

Apalagi menurut dia, proses eksekusi lahan milik PT Gihon Abadi Jaya di kawasan Citraland City Losari sah demi hukum karena atas perintah pengadilan dan didasarkan pada putusan Mahkamah Agung.

Bakal Laporkan BPN Kota Makassar ke Kementerian ATR/BPN

Pengukuran lahan PT Gihon Abadi Jaya tak dihadiri BPN (Liputan6.com/Istimewa)
Pengukuran lahan PT Gihon Abadi Jaya tak dihadiri BPN (Liputan6.com/Istimewa)

Sementara itu, pengacara PT Gihon Abadi Jaya, Ardi Yusran, menegaskan pihaknya bakal melaporkan BPN Kota Makassar ke Kementerian Agraria/BPN pusat terkait dengan diabaikannya permintaan PN Makassar untuk mengukur lahan milik PT Gihon Abadi Jaya yang berada dalam kawasan Citraland City Losari.

“Kami akan segera mengirim surat, melaporkan BPN Makassar yang mengabaikan surat pengadilan untuk melakukan pengukuran lahan berdasarkan putusan Mahkamah Agung. Kami akan laporkan ke Dirjen BPN dan Satgas Mafia Tanah,” kata Ardi Yusran didampingi perwakilan dari PN Makassar di areal kawasan Citraland City Losari.

Diketahui, sebelumnya Pengadilan Negeri (PN) Makassar telah melaksanakan putusan Mahkamah Agung terkait dengan pelaksanaan eksekusi lahan seluas 15.511 meter persegi dalam kawasan Center Point of Indonesia (CPI).

PT Gihon Abadi Jaya mengambil alih lahan miliknya yang selama ini dikuasai sepihak oleh PT Yasmin di Jalan Metro Tanjung, kota Makassar. Setelah Pengadilan Negeri Makassar resmi melakukan eksekusi terhadap lahan yang dikuasai PT Yasmin Abadi Permai.

Eksekusi yang dilakukan Pengadilan Negeri Makassar turut disaksikan dari perwakilan masing-masing pihak, antaranya, PT Yasmin dan Pemprov Sulsel serta aparat penegak hukum dari Polri, Rabu, 24 November 2021.

Perintah eksekusi Pengadilan Negeri Makassar mengacu pada perkara perdata bernomor 32 EKS/2019/PN. Mks Jo. Nomor 118/Pdt.G/2014/PN. Mks. Nomor 118/Pdt.G/2014/PN.MKS Jo. Nomor 171/Pdt/2016/PT.MKS Jo. Nomor 1650 K/Pdt/2017. Dalam surat eksekusi, Juru Sita Pengadilan Negeri Makassar menyebutkan, bahwa PT Gihon Abadi Jaya merupakan pemilik sah atas lahan tersebut.

Adapun dasar kepemilikan PT Gihon, yakni, Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 20838/Maccini Sombala tanggal 29 Mei 2013 atas nama PT. GIHON ABADI JAYA, Gambar Situasi (GS) Nomor 04755/Maccini Sombala/2011, tanggal 24 Mei 2011 dengan Luas 7.224 meter persegi.

Kemudian, Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 20837/Maccini Sombala tanggal 29 Mei 2013 atas nama PT. GIHON ABADI JAYA, Gambar Situasi (GS) Nomor 04754/Maccini Sombala/2011, tanggal 24 Mei 2011 dengan Luas 8.287 meter persegi.

Humas Pengadilan Negeri Makassar yang mendampingi juru sita melakukan eksekusi kala itu, Dody Hendra Sakti mengatakan, bahwa putusan eksekusi Mahkamah Agung tersebut telah berkekuatan hukum tetap.

"Putusan dari Mahkamah Agung sudah berkekuatan hukum tetap. Apabila ada keberata, silahkan setelah pelaksanaan eksekusi ini untuk datang ke Pengadilan Negeri Makassar, " katanya sebelum melakukan eksekusi.

Dody juga meminta para pihak yang tergugat, baik PT Yasmin maupun Pemprov Sulsel untuk menghormati proses hukum dan Putusan Pengadilan Negeri Makassar.

Simak juga video pilihan berikut ini:

Tujuan kami adalah menciptakan tempat yang aman dan menarik bagi pengguna untuk terhubung melalui minat dan kegemaran. Untuk meningkatkan pengalaman komunitas, kami menangguhkan sementara fitur komentar artikel