Acara di Rumah Habib Rizieq, Mahfud: Anies Sudah Diperingatkan

Siti Ruqoyah, Reza Fajri
·Bacaan 2 menit

VIVA – Pemerintah pusat merespons kerumunan massa yang terjadi saat peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW dan pernikahan anak Habib Rizieq Shihab di Petamburan, Jakarta, pada Sabtu 14 November 2020 lalu. Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD menyampaikan keprihatinan pemerintah atas kerumunan tersebut.

"Pemerintah menyesalkan terjadinya pelanggaran protokol kesehatan pada pelaksanaan pesta pernikahan dan peringatan Maulid Nabi SAW di Petamburan Jakarta Pusat," kata Mahfud lewat YouTube, Senin 16 November 2020.

Mahfud mengungkapkan, pemerintah sebenarnya sudah mewanti-wanti Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan perihal acara itu. Pemerintah provinsi DKI disebut yang berwenang dalam penegakan protokol kesehatan di wilayahnya tersebut.

"Pemerintah sebenarnya telah memperingatkan Gubernur DKI Jakarta untuk meminta penyelenggara mematuhi protokol kesehatan," ujar Mahfud.

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu mengingatkan bahwa pemerintah dan semua elemen masyarakat dalam 8 bulan terakhir telah mengerahkan seluruh upaya untuk mengatasi Covid-19 yang telah memakan banyak korban jiwa. Termasuk para tenaga kesehatan seperti dokter dan perawat.

Mahfud juga mengingatkan kepada kepala daerah, pejabat publik, aparat dan masyarakat bahwa pemerintah mesti menindak tegas setiap pelanggaran protokol kesehatan yang terjadi.

"Dan melakukan penindakan hukum bila terjadi pengumpulan massa dalam jumlah besar," lanjut Mahfud.

Didenda Rp50 Juta
Diberitakan sebelumnya, Front Pembela Islam dan Habib Rizieq Shihab didenda secara administratif sebesar Rp50 juta oleh Satpol PP DKI Jakarta. Surat pemberian sanksi itu dikirimkan pada hari ini, Minggu 15 November 2020.

Denda ini terkait dengan penyelenggaraan kegiatan pernikahan anak Habib Rizieq dan Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW di Jalan Petamburan III, Tanah Abang, Jakarta pusat pada Sabtu 14 November 2020. Kegiatan ini menimbulkan kerumunan massa.

"Berdasarkan pengamatan kami dan kondisi fakta, telah terjadi pelanggaran terhadap protokol kesehatan pencegahan COVID-19, yaitu tidak membatasi jumlah tamu undangan sehingga menimbulkan kerumunan," demikian surat tersebut dikutip VIVA.

Kegiatan itu dinilai melanggar dua Peraturan Gubernur DKI Jakarta yaitu nomor 79 tahun 2020 dan nomor 80 tahun 2020. Aturan itu berkaitan dengan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan COVID-19 serta PSBB.

"Terhadap pelanggaran tersebut, saudara dikenakan sanksi berupa denda administratif sebesar Rp50.000.000. Kami berharap kerja sama saudara dalam berbagai kegiatan untuk memenuhi ketentuan protokol kesehatan guna memutus rantai penularan COVID-19," tulis surat yang ditandatangani oleh Kasatpol PP DKI Jakarta, Arifin. (ren)


Baca juga: Jenderal BG, Batal Jadi Kapolri Kini Pimpin Intelijen Negara