Aceh Provinsi Pertama Terapkan Layanan BPJS Ketenagakerjaan Syariah

Merdeka.com - Merdeka.com - Pemerintah sudah menerapkan layanan BPJS Ketenagakerjaan Syariah. Pada tahap awal, layanan keuangan syariah ini dijalankan di Provinsi Aceh.

"Pada klaster Industri Keuangan Syariah, opsi layanan syariah peserta BPJS Ketenagakerjaan sudah dimulai implementasinya di Provinsi Aceh," kata Menteri Keuangan Sri Mulyani usai Rapat Pleno Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) di Ruang Mezzanine, Gedung Djuanda I, Kementerian Keuangan, Jakarta, Senin (30/11).

Layanan yang sama juga akan diterapkan di beberapa provinsi lainnya seperti, Sumatera Barat, Riau dan Jawa Barat. Apalagi KNEKS akan diperluas hingga ke setiap daerah.

"Nanti komite daerah ekonomi syariah sudah dan akan dibentuk ini. (Sehingga) akan makin mempercepat memberikan dukungan lebih nyata untuk layanan sosial ketenagakerjaan," kata dia.

Atas ujicoba tersebut, pemerintah terus melakukan evaluasi dan perbaikan agar seluruh masyarakat Indonesia juga dapat menikmati pilihan layanan syariah ini.

Kerjasama Syariah

aceh provinsi pertama terapkan layanan bpjs ketenagakerjaan syariah
aceh provinsi pertama terapkan layanan bpjs ketenagakerjaan syariah

Selain itu, inisiatif penggunaan skema KPBU Syariah juga terus didorong sebagai alternatif pembiayaan infrastruktur. Saat ini, kontribusi pembiayaan syariah dalam proyek KPBU Kementerian PUPR sejak 2015 hingga Februari 2022 mencapai Rp 10,62 triliun.

Kementerian PUPR juga telah menyampaikan shortlist tiga proyek untuk menjadi opsi pilot project KPBU Syariah di level pusat, dengan nilai proyek masing-masing Rp 3,8 triliun, Rp 883 miliar dan Rp 770 miliar.

"Terkait program konversi BPD, Pemda Riau saat ini sedang melakukan konversi Bank Riau Kepri berbasis Syariah," kata dia.

Wakil Presiden Maruf Amin mengatakan dalam rangka mempercepat Indonesia sebagai negara produsen produk halal, pihaknya akan membuat kelembagaan KNEKS di berbagai daerah. Agar, pemerintah memiliki data ekonomi syariah yang lebih lengkap.

"Kita akan membangun kelembagaannya sampai ke daerah dengan membangun komoditi daerah ekonomi dan keuangan syariah di seluruh provinsi," kata dia.

"Sudah ada sekarang itu adalah di Sumatera Barat, akan ada di Riau, Jabar dan Jatim dan akan terus dikembangkan," sambungnya. [bim]

Tujuan kami adalah menciptakan tempat yang aman dan menarik bagi pengguna untuk terhubung melalui minat dan kegemaran. Untuk meningkatkan pengalaman komunitas, kami menangguhkan sementara fitur komentar artikel