Aceh sepakati pembentukan Satgas penanganan pengungsi luar negeri

Sejumlah pemangku kepentingan di Aceh menyepakati pembentukan satuan tugas (satgas) penanganan pengungsi luar negeri karena seringnya provinsi paling barat Indonesia itu didatangi pengungsi, salah satunya dari Myanmar etnis Rohingya.

"Kita harus membentuk satgas yang nantinya dalam satu payung untuk saling berkolaborasi, tentunya akan ada interaksi dengan satgas pusat," kata Ketua Komisi I DPR Aceh Iskandar Usman Al Farlaky, di Banda Aceh, Rabu.

Hal itu disampaikan Iskandar Usman Al Farlaky dalam rapat kerja Komisi I DPRA terkait investigasi kedatangan pengungsi Rohingya ke Aceh, di Banda Aceh.

Rapat di gedung DPRA tersebut dihadiri berbagai unsur mulai dari perwakilan Pemerintah Aceh, Kemenlu, Kemenkopolhukam, Kemendagri, IOM, UNHCR, Polda Aceh, Bakamla, Imigrasi, Kemenkumham Aceh serta pemerintah kabupaten/kota yang menampung pengungsi Rohingya.

Baca juga: Kemenlu: Aceh didatangi 1.155 pengungsi Rohingya dalam tiga tahun

Baca juga: UNHCR tak bisa pastikan tujuan negara akhir pengungsi Rohingya di Aceh

Iskandar menyampaikan, Satgas tersebut diperlukan sehingga penanganan pengungsi Rohingya di Aceh lebih terarah dan berjalan baik.

"Maka kita minta Pemerintah Aceh segera mempercepat pembentukan Satgas ini, dan berkoordinasi dengan Satgas pusat," ujarnya.

Iskandar menuturkan, secara kemanusiaan semua lintas sektoral di Aceh selama ini terus memfasilitasi kehadiran etnis Rohingya ini dengan batas waktu tertentu, untuk selanjutnya mereka ditangani UNHCR dan IOM.

"UNHCR juga harus memperjelas status pengungsi Rohingya di Aceh dengan tetap melakukan koordinasi dengan lintas sektoral di Aceh dan Pemerintah Pusat," kata Iskandar.

Sementara itu, Kabag Pemerintahan Setda Aceh Afifuddin yang mewakili Pemerintah Aceh dalam rapat tersebut menyampaikan bahwa terkait satgas tersebut sejauh ini masih dalam penyusunan draf melalui Kesbangpol Aceh.

"Pemerintah Aceh sangat mendukung, kita sedang menyusun draf dan sudah di Kesbangpol, ada perbaikan dan segera kita koordinasikan," kata Afifuddin.

Untuk diketahui, sepanjang 2022 pengungsi Rohingya telah lima kali memasuki wilayah Aceh yakni satu kali di Kabupaten Bireuen pada Maret sebanyak 114 orang.

Kemudian, dua kali di Kabupaten Aceh Utara November sebanyak 229 orang, dan masing-masing satu kali di Kabupaten Aceh Besar 57 orang dan Pidie 185 jiwa pada akhir Desember kemarin.*

Baca juga: Komnas HAM berikan atensi khusus pada pengungsi Rohingya di Aceh

Baca juga: Soal relokasi warga Rohingya, Pemerintah Aceh tunggu keputusan pusat