Ada Cemaran EG di Obat Sirop, Epidemiolog Nilai BPOM dan Kemenkes Kecolongan

Merdeka.com - Merdeka.com - Sebanyak 324 anak di Indonesia terkena gangguan ginjal akut progresif atipikal. Menurut Kementerian Kesehatan (Kemenkes), penyebab terbesar kasus adalah cemaran etilen glikol (EG) dan dietilen glikol (DEG) yang melebihi ambang batas aman.

Epidemiolog, Dicky Budiman mengungkapkan, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dan Kemenkes kecolongan karena beredarnya obat sirop yang memiliki cemaran EG. Dia mengatakan, harus ada investigasi yang menyeluruh pada seluruh pihak.

"Ya yang kecolongan BPOM, Kemenkes juga kecolongan lah.Wong dia yang mengsupervisi. Kemudian, kita harus liat di hulunya, di awalnya. Yang impor ekspor ini urusan siapa? Perdagangan, perindustrian, atau terus bea cukai bagaimana? Itu harus dilihat. Makanya ini investigasi, makanya kecolongan. Ini kan sebetulnya kalau bicara kecolongan, ya pemerintah," katanya kepada merdeka.com, Rabu (9/11).

Menurutnya, tidak hanya BPOM dan Kemenkes yang harus bertanggungjawab pada kasus ini. Sebab, pemerintah bekerja secara kolektif sehingga banyak pihak yang terlibat.

“Nah siapa pemerintah, yang institusi, yang paling bertanggung jawab? Nah di situlah yang harus di urai. Enggak bisa hanya menunjuk satu dua karena pemerintah itu kerja kolektif. Walaupun ada yang bebannya paling besar, dan tentu dalam hal ini BPOM dan Kemenkes gitu, tapi ada institusi-institusi lain yang kemungkinan belum terungkap ya atau bahkan belum terlibat,” jelasnya.

Tidak hanya itu, Dicky meminta pemerintah untuk mengawasi penyebab-penyebab kasus gagal ginjal misterius ini karena tidak semua kasus disebabkan oleh cemaran EG. Dicky menduga, terdapat juga kesengajaan

“Di sisi lain, Kemenkes juga harus menuntaskan karena gagal ginjal akut yang ada dan terjadi ini enggak semata-mata atau hanya karena cemaran EGl pada (obat) sirop saja. Ada yang lain. Itu juga harus tuntaskan. Kalau menurut saya, ini bukan cemaran ya. Kalau dengan jumlah yang tinggi, dengan kasusnya banyak, bisa jadi ada unsur kesengajaan walaupun ini harus dibuktikan ya,” tegasnya.

Jika hal tersebut tidak dituntaskan, dia menilai, akuntabilitas Kemenkes menjadi dipertanyakan.

“Itu harus tanggung jawab Kemenkes menuntaskan sebab akibatnya. Itu kalau tidak dilakukan, ya namanya tidak bertanggungjawab. Berarti, akuntabilitas kerjanya dipertanyakan,” tutup Dicky.

Adapun Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) Rizal Edy Halim resmi membentuk tim pencari fakta atas kasus gagal ginjal akut progresif atipikal pada anak tahun 2022. Nantinya, tim gabungan ini akan mencari penyebab terjadinya gagal ginjal akut antipika pada anak serta memberikan edukasi dan perlindungan kepada masyarakat.

"Nantinya para tim pencari fakta akan mendampingi para korban baik yang masih dirawat maupun yang sudah meninggal dunia," ujar Rizal, Jakarta, Rabu (9/11).

Keputusan ini dimulai sejak tanggal ditetapkan sampai 30 November 2022. Kemudian yang akan dilakukan tim pencari fakta adalah mereka akan mencari data dari korban dan melakukan analisis data korban baik berupa korban jiwa dan material.

Setelah itu mereka melakukan pengumpulan data produk obat yang diduga menyebabkan gagal ginjal akut pada anak. "Tim Gabungan Pencari Fakta membuat data analisis dugaan penyebab gagal ginjal akut untuk korban yang berada di wilayah Indonesia baik yang masih dirawat maupun yang sudah meninggal dunia," terang dia.

Selanjutnya, jika dikira pengumpulan data dan analisis tersebut telah selesai, maka tim pencari fakta akan membuat laporan dari hasil temuan di lapangan. [fik]