Ada Kecurangan Seleksi CASN, DPR Minta BSSN Audit Forensik

·Bacaan 2 menit

Liputan6.com, Jakarta Untuk merespon adanya kecurangan dalam seleksi tes Calon Aparatur Sipil Negara (CASN), Wakil Ketua Komisi II DPR RI Luqman Hakim meminta Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) melakukan upaya pencegahan.

Menurut Luqman, Pemerintah melalui BSSN perlu lakukan audit forensik terhadap seluruh sistem yang digunakan dalam seleksi dari Sabang sampai Merauke.

"Hal itu dilakukan untuk mengetahui di mana dan komputer mana saja yang digunakan peserta ada remote access diunduh dan jejak digital peserta lakukan kecurangan," kata Luqman di Jakarta, Selasa (16/11).

Luqman menilai jika audit forensik dilakukan, maka proses tes Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) harus ditunda. Itu karena adanya laporan yang diterima Komisi II DPR.

"Karena yang dilaporkan baru sembilan titik lokasi, rata-rata di luar Pulau Jawa. Saya khawatir kecurangan di lokasi tes di Pulau Jawa lebih dahsyat jika melihat modus kecurangan yang dilakukan," jelasnya.

Selain itu, Luqman juga mengaku jengkel terkait kejadian seleksi CASN dengan penggunaan sistem Computer Assisted Test (CAT) yang berpotensi besar dibobol dengan cara sederhana, bukan dengan menjebol sistem keamanan.

Menurut dia, berdasarkan penjelasan BSSN dalam RDP Komisi II DPR dijelaskan bahwa kecurangan tes dilakukan dengan mengunduh aplikasi remote access pada komputer yang digunakan yang dilakukan pihak-pihak yang terlibat dalam tes tersebut.

"Misalnya orang yang punya akses masuk ke ruangan yang di dalamnya terdapat komputer yang digunakan untuk tes, lalu mengunduh remote access sehingga dapat terhubung dengan perangkat komputer di luar. Ketika sudah terkoneksi maka orang dengan menggunakan komputer di luar bisa mengerjakan soal tes CPNS," katanya.

Oleh karena itu, Luqman menilai persoalan dugaan kecurangan tes CASN tersebut ada pada faktor sumber daya manusia (SDM) yang memanfaatkan akses masuk ruang tes.

Selain itu, Luqman pun menyarankan, untuk mencegah adanya potensi kecurangan, perangkat yang digunakan dalam proses seleksi CASN adalah milik negara bukan sewa dari pihak swasta.

"Perlu juga ada internet khusus untuk Pemerintah, sifatnya tidak pubik yang digunakan untuk kegiatan negara saja," ujarnya.

BSSN, lanjut Luqman disarankan juga membuat sistem proteksi khusus untuk jaringan siber negara sehingga perangkat milik negara selalu terhubung dengan perangkat keamanan yang kuat.

Itu karen sistem proteksi khusus itu dapat digunakan ketika ada orang yang mau mengunduh program tertentu di perangkat milik negara, maka muncul peringatan dari ruang kontrol BSSN.

Untuk diketahui, penjelasan tentang adanya kecurangan seleksi CASN Luqman dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi II DPR bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPan-RB) Tjahjo Kumolo.

Ikut hadir pula Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana, dan Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Hinsa Siburian yang digelar secara tertutup di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (15/11).

(*)

Tujuan kami adalah menciptakan tempat yang aman dan menarik bagi pengguna untuk terhubung melalui minat dan kegemaran. Untuk meningkatkan pengalaman komunitas, kami menangguhkan sementara fitur komentar artikel