Ada Perjanjian Ekstradisi, Penjahat yang Kabur dari RI ke Singapura Tak Lagi 'Aman'

Merdeka.com - Merdeka.com - Indonesia telah menjalin kerjasama bilateral dengan Pemerintah Singapura untuk menekan perjanjian perjanjian ekstradisi, dalam rangka mempersempit ruang gerak para pelaku kejahatan. Komitmen itu disampaikan Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly ketika didatangi Duta Besar Singapura, Kwok Fook Seng.

Keduanya, telah saling membahas kerjasama antara antara Singapura - Indonesia, khususnya terkait ranah tugas Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham).

"Kami telah menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) on Indonesia-Singapore Extradition Agreement pada 25 Januari 2022, sebagai komitmen kedua negara untuk membatasi ruang gerak dan aktivitas para pelaku kejahatan," papar Yasonna dalam keterangannya, dikutip Rabu (23/11).

Diketahui sebelumnya, Indonesia dan Singapura telah menandatangani perjanjian atau MoU ekstradisi kedua negara penandatanganan MoU tersebut. Menurut Yasonna, saat ini pemerintah dan DPR tengah lakukan pembahasan untuk ratifikasi.

"Mudah-mudahan MoU tersebut selesai sebelum akhir tahun ini sehingga perjanjian dapat berlaku untuk mendukung upaya kita bersama dalam memerangi kejahatan transnasional," jelas Yasonna.

Kini kedua pemerintah bermaksud meningkatkan kerjasama bilateral pada tahap yang lebih serius, yaitu manajemen keimigrasian, hukum dan kekayaan intelektual.

Pada bidang Keimigrasian, Indonesia dan Singapura menjalin kerja sama yang meliputi manajemen perbatasan dan izin imigrasi.

"Singapura sekarang menjadi subjek Visa on Arrival setelah meredanya pandemi, dan kami berharap dapat melanjutkan kerjasama kita terutama dalam program peningkatan kapasitas keimigrasian," tambah Yasonna.

Selain kerja sama di bidang Keimigrasian, Indonesia dan Singapura sepakat meningkatkan kerjasama bidang-bidang lain yang menjadi ranah tugas Kemenkumham seperti kekayaan intelektual, masalah hukum perdata, serta dalam forum Menteri Hukum ASEAN.

"Dukungan Singapura untuk Indonesia yang akan menjadi Ketua ASEAN tahun 2024 menjadi salah satu bentuk kolaborasi erat," terang Yasonna.

Sementara itu, Kwok menjelaskan bahwa saat ini Singapura tengah aktif membahas persoalan kekayaan intelektual dan bagaimana hal tersebut bisa memberikan keuntungan bagi negara.

"Pemerintah Singapura saat ini sedang aktif membahas persoalan kekayaan intelektual. Sektor ini berpotensi memberikan keuntungan ekonomi bagi negara. Kerjasama di bidang hal tersebut dengan pemerintah Indonesia diharapkan akan memberikan keuntungan yang semakin besar pada kedua negara," papar Kwok.

Baik Kwok maupun Yasonna berharap agar hubungan bilateral Indonesia dan Singapura terus berkembang secara positif di segala bidang, khususnya kerja sama yang erat dengan Kemenkumham. [ded]