Ada PPKM Darurat, Sri Mulyani Pesimis Ekonomi di Kuartal III Bisa 6,5 Persen

·Bacaan 3 menit

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati pesimistis terhadap target pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 6,5 persen pada kuartal III-2021. Dia memberikan sinyal jika target tersebut terancam tidak tercapai.

Hal ini salah satunya terjadi karena adanya Pembelakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat atau PPKM Darurat yang berlaku 3-20 Juli.

"Kalau normal baseline kita di 6,5 persen kuartal ketiga, tapi dengan ini sebelum terjadi PPKM Darurat. Jadi pasti nanti dengan PPKM Darurat, tergantung dari berapa lamanya tentu akan mengalami penurunan di bawah 6,5 persen," kata Sri Mulyani dalam video conference, Jumat (2/7).

Dia memahami kebijakan PPKM Darurat relatif lebih ketat dibandingkan PPKM Mikro yang berlaku sebelumnya. Oleh karenanya, kebijakan tersebut berpotensi menyebabkan pertumbuhan ekonomi melemah.

"Nah berapa nanti? ya tergantung nanti kita lihat berapa lama PPKM-nya ini jalan. Kalau hanya 2 minggu dan efektif maka dampaknya barangkali relatif bisa terbatas. Namun kalau tidak, dan panjang bisa 1 bulan, pengaruhnya cukup signifikan terutama pada level konsumsi," ujarnya.

Sementara proyeksi pertumbuhan ekonomi untuk kuartal II, menurutnya relatif tidak terpengaruh banyak oleh kenaikan Covid-19 dan langkah-langkah untuk pengendaliannya. Dengan demikian untuk kuartal II pihaknya optimis ini masih menggunakan outlook antara 7,1 persen hingga 7,5 persen.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) optimistis pertumbuhan ekonomi nasional pada kuartal II 2021 bisa menyentuh angka 7 persen. Meski saat ini Indonesia tengah bergulat dengan kenaikan kasus harian Covid-19.

"Kita semua masih optimis, bahwa dari kuartal I sebelumnya minus 0,74 persen, di kuartal kedua kita masih optimis akan tumbuh Insya Allah kurang lebih 7 persen," ujar Presiden Jokowi dalam Munas Kadin Indonesia di Kendari, Sulawesi Tenggara, Rabu (30/6).

Keyakinan itu muncul lantaran Presiden Jokowi melihat adanya sejumlah sinyal positif pada perekonomian nasional. Seperti purchasing manager index untuk manufaktur, yang sebelum pandemi berada di angka 51, naik jadi 55,3 pada Mei 2021.

Reporter: Dwi Aditya Putra

Sumber: Merdeka.com

Jokowi Yakin Pertumbuhan Ekonomi 7 Persen di Kuartal II, Ekonom Pesimis

Warga berada di sekitar Spot Budaya Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta, Kamis (5/11/2020). Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat ekonomi Indonesia pada kuartal III-2020 minus 3,49 persen, Indonesia dipastikan resesi karena pertumbuhan ekonomi dua kali mengalami minus. (Liputan6.com/Helmi Fithriansyah)
Warga berada di sekitar Spot Budaya Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta, Kamis (5/11/2020). Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat ekonomi Indonesia pada kuartal III-2020 minus 3,49 persen, Indonesia dipastikan resesi karena pertumbuhan ekonomi dua kali mengalami minus. (Liputan6.com/Helmi Fithriansyah)

Presiden Joko Widodo (Jokowi) optimistis Indonesia akan keluar dari jurang resesi di kuartal II 2021, meski saat ini masih berjuang dengan kenaikan kasus Covid-19. Menurut prediksinya, pertumbuhan ekonomi di kuartal II bisa menyentuh 7 persen.

Namun, proyeksi tersebut dinilai ketinggian. Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira menilai target itu tidak realistis. Terlebih ledakan kasus Covid-19 terjadi pada waktu puncak Lebaran Idul Fitri 2021.

Saat ledakan kasus Covid-19 terjadi, kebijakan PPKM mikro yang diterapkan pemerintah membuat masyarakat mulai kembali mengurangi belanja. Sehingga, Bhima menyatakan, konsumsi rumah tangga sebagai komponen terbesar PDB yang sebelumnya sempat meningkat kembali turun.

"Artinya kalau hanya andalkan dari sisi ekspor mungkin akan positif, tapi positifnya tidak setinggi 7 persen. Saya perkirakan untuk kuartal II positifnya hanya 2-4 persen. Dan kuartal III akan kembali negatif kalau gini ceritanya," ujarnya kepada Liputan6.com, Rabu (30/6/2021).

Catatan lainnya, Bhima memaparkan, pendapatan masyarakat selama satu tahun terakhir mengalami penurunan tajam. Kebijakan PPKM darurat yang akan dicanangkan per 3 Juli nanti otomatis akan menyulitkan masyarakat untuk membeli kebutuhan pokok.

Kemudian, Bhima melanjutkan, support dari belanja pemerintah seperti realisasi program pemulihan ekonomi nasional (PEN) masih kecil sekali, hanya sekitar 30-40 persen.

"Berarti satu semester realisasi PEN masih sangat rendah. Untuk spesifik, alokasi perlindungan sosial untuk memompa daya beli masyarakat kelas bawah, itu pun berkurang 31,2 persen dibandingkan realisasi tahun 2020," urainya.

Terlalu Tinggi

Suasana gedung-gedung bertingkat yang diselimuti asap polusi di Jakarta, Selasa (30/7/2019). Badan Anggaran (Banggar) DPR bersama dengan pemerintah menyetujui target pertumbuhan ekonomi Indonesia berada di kisaran angka 5,2% pada 2019 atau melesat dari target awal 5,3%. (Liputan6.com/Angga Yuniar)
Suasana gedung-gedung bertingkat yang diselimuti asap polusi di Jakarta, Selasa (30/7/2019). Badan Anggaran (Banggar) DPR bersama dengan pemerintah menyetujui target pertumbuhan ekonomi Indonesia berada di kisaran angka 5,2% pada 2019 atau melesat dari target awal 5,3%. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Senada, Ekonom Senior Centre of Reform on Economics (CORE) Indonesia Piter Abdullah memandang target pertumbuhan ekonomi 7 persen pada kuartal II 2021 masih terlalu tinggi.

Utamanya akibat masih adanya pengetatan sosial dalam bentuk PPKM mikro yang marak diterapkan di sejumlah daerah pada akhir triwulan kedua tahun ini.

"Pertumbuhan ekonomi di triwulan dua memang tidak banyak terdampak pengetatan PPKM karena pengetatan itu dilakukan diujung Juni. Pertumbuhan ekonomi triwulan dua tetap akan positif. Tapi saya meyakini tidak akan mencapai 7 persen. Saya perkirakan dikisaran 3-4 persen," terangnya.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Tujuan kami adalah menciptakan tempat yang aman dan menarik bagi pengguna untuk terhubung melalui minat dan kegemaran. Untuk meningkatkan pengalaman komunitas, kami menangguhkan sementara fitur komentar artikel