Ada Razia di TB Simatupang Padahal Tilang Manual Dilarang, Ini Penjelasannya

Merdeka.com - Merdeka.com - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo resmi meniadakan tilang manual. Hal itu tertuang dalam surat telegram Nomor: ST/2264/X/HUM. 3.4.5./2022, per tanggal 18 Oktober 2022, yang ditandatangani Kakorlantas Polri Irjen Firman Shantyabudi.

Namun dalam pelaksanaannya masih terlihat jajaran personel gabungan dari pihak Polri (Polantas), Dinas Perhubungan (Dishub), sampai TNI turut menggelar operasi Lintas Jaya di jalan TB Simatupang, Jakarta Selatan, Jumat (28/10) pagi ini.

Kepada merdeka.com, salah satu anggota Polantas yang ikut dalam Operasi Gabungan Lintas Jaya mengatakan keberadaan polisi di jalan untuk mengamankan jalannya operasi yang digelar pihak Dishub.

"Iya, kan ini lagi lintas jaya ya. Jadi kami dari anggota kepolisian mendampingi rekan-rekan Dishub. Ya kita mendampingi saja, tapi yang melakukan penindakan itu Dishub," kata salah satu anggota yang berjaga.

Ia menjelaskan, penindakan akan dilakukan oleh Dishub sesuai tugas pokok dan fungsi (tupoksi) menjalankan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

"Iya KIR (kelayakan kendaraan), terus umpama muatan, mungkin dia remnya mati ya kaya gitu-gitu saja," ujarnya.

Sedangkan, tilang manual dipastikan tidak ada.

"Oh itu belum, kan nanti rencananya pakai ETLE kalau memang sudah memadai kan. Tapi kalau belum ya kita masih pakai teguran dan sesuai dengan perintah atasan," sebutnya.

Dari pelaksanaan di lokasi Jalan TB Simatupang, mengarah ke jembatan layang terlihat hanya dilakukan oleh jajaran Dishub yang mengecek kendaraan mobil muatan maupun angkutan umum.

Sementara dari Polantas maupun pihak TNI dalam hal ini Pangdam Jaya, terlihat hanya mengawasi dan mengamankan pelaksanaan penindakan dalam Operasi Gabungan Lintas Jaya

"Kalau penindakan itu kan dari Dishub, karena kan kalau tanpa ada pendampingan dari polisi ini gak bisa (lakukan operasi). Jadi kaya saya ini hanya mendampingi, karena tanpa kita kan mereka tidak bisa melakukan razia (gelar operasi) jadi harus didampingi," jelasnya.

Saat Operasi Lintas Jaya, jika ada pelanggar lalu lintas seperti, tidak memakai helm maka pengendara akan ditegur secara lisan.

"Ya paling kita kasih tegur ya, kalau semisal pimpinan katakan sudah pakai ETLE ya kita tidak menggunakan ETLE. Tapi semisal ternyata belum semuanya, ini kan hanya masih daerah protokol saja, tapi ya kita tunggu saja gimana. karena ETLE ini juga kita masih menunggu," ujarnya.

"Belum ada (surat) teguran lisan aja, surat belum ada. kan dulu ada kaya model blangko tapi sama aja ntar orang pikirannya manual juga ya kan. Kepikirannya malah salah pengertian salah paham, jadi lebih baik kita hindari ini," katanya.

Penjelasan Dirgakkum

Sebelumnya, Dirgakkum Korlantas Polri, Brigjen Pol Aan Suhanan menjelaskan terkait dengan keluarnya instruksi Kapolri untuk tidak lagi menggelar operasi penindakan tilang pengendara secara manual.

Menurutnya, instruksi tersebut harus dipahami dengan dua prinsip penegakan hukum terkait aturan berlalu lintas. Dan bukan hanya persoalan tindakan tilang yang dilakukan petugas di jalan.

"Pertama tindakan yustisi artinya tindakkan untuk keadilan artinya untuk ditilang. Dan tindakan non yustisi, nah itu dengan menegur, dan memberikan surat teguran itu sudah penegakan hukum juga," kata Aan saat dihubungi merdeka.com, Jumat (21/10).

"Jadi prinsipnya seperti itu, penegakan hukum tidak melulu untuk tilang. Tapi semisal ada yang potensial terjadinya kecelakaan, kaya gitu itu kemungkinan saja bisa dengan tilang," tambah dia.

Oleh karena itu, Aan menjelaskan dengan adanya ST Kapolri tersebut yang merujuk dengan arahan Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Maka Polantas Polri bakal memaksimalkan untuk penindakan hukum melalui sistem tilang elektronik atau ETLE.

"Tilang ini kan sudah berbasis IT kita ini, melalui ETLE jadi yang Yustisi (tindakan hukum) tadi melalui ETLE yang," jelasnya.

Sementara untuk penindakan tilang manual atau konvensional secara langsung oleh anggota akan diganti secara teguran maupun memberikan edukasi kepada masyarakat yang mana itu merupakan bagian dari tindakan non yustisi anggota.

"Tapi yang konvensional diganti teguran, edukasi, kepada masyarakat. Itu bukan berarti tidak ada tindakan dari kita, kalau melanggar tidak pakai helm tetap kita tindak dengan teguran, edukasi karena itu kepentingan masyarakat sendiri untuk keselamatan sendiri," jelasnya.

Adapun instruksi tersebut dituangkan dalam Surat Telegram Nomor: ST/2264/X/HUM.3.4.5./2022 tanggal 18 Oktober 2022, yang ditandatangani oleh Kakorlantas Polri Irjen Firman Shantyabudi atas nama Kapolri. Terkait isinya, agar jajaran memaksimalkan penindakan melalui tilang elektronik atau ETLE, baik statis maupun mobile.

"Penindakan pelanggaran lalu lintas tidak menggunakan tilang manual. Namun hanya dengan menggunakan ETLE baik statis maupun mobile dan dengan melaksanakan teguran kepada pelanggar lalu lintas," tulis poin nomor lima dalam instruksi surat telegram tersebut yang diterima wartawan, Jumat (21/10). [rhm]