Ada Risiko Keamanan dan Sanksi Global, China Dipercaya Sulit Investasi di Afghanistan

·Bacaan 3 menit

Liputan6.com, Jakarta - Saat China telah memperjelas dukungan terhadap Taliban, hal itu tidak berarti bahwa negara tersebut siap berkomitmen untuk berbisnis dengan mereka, menurut para pakar.

Dikutip dari CNBC, Jumat (10/9/2021) banyak pakar regional yang tidak yakin dengan antusiasme China untuk meluncurkan investasi ke Afghanistan yang dilanda perang di perbatasan baratnya.

China, adalah salah satu dari sedikit negara dan satu-satunya negara adidaya ekonomi yang sejauh ini menjalin hubungan dengan Taliban, yang mengejutkan dunia pada Agustus lalu ketika mengambil alih kekuasaan di Afghanistan dalam hitungan hari.

"Ini telah mengakhiri lebih dari tiga minggu anarki di Afghanistan dan merupakan langkah yang diperlukan untuk pemulihan ketertiban domestik Afghanistan dan rekonstruksi pascaperang," kata Wang Wenbin, juru bicara Kementerian Luar Negeri China, kepada wartawan dalam briefing pada 8 September 2021 - menurut transkrip yang diterbitkan oleh kementerian tersebut.

Afghanistan diketahui memiliki triliunan dolar sumber daya mineral yang belum dimanfaatkan, dan sangat membutuhkan investasi infrastruktur, menjadikannya secara teori sebagai landasan utama bagi Belt and Road Initiative China yang ekspansif.

Kekayaan mineral di Afghanistan memang sangat mengejutkan — tetapi risiko keamanan dan kurangnya infrastruktur membuat investasi di sana menjadi sulit.

* Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Masalah Keamanan Hingga Respons Warga Lokal

Pedagang penukaran uang Afghanistan menunggu pelanggan di halaman pasar pertukaran mata uang Sarai Shahzada, menyusul pembukaan kembali bank dan pasar setelah Taliban mengambil alih kekuasaan di Kabul, pada Sabtu (4/9/2021). (AP Photo/Wali Sabawoon)
Pedagang penukaran uang Afghanistan menunggu pelanggan di halaman pasar pertukaran mata uang Sarai Shahzada, menyusul pembukaan kembali bank dan pasar setelah Taliban mengambil alih kekuasaan di Kabul, pada Sabtu (4/9/2021). (AP Photo/Wali Sabawoon)

Ekta Raghuwanshi, analis Stratfor’s South Asia for RANE, mengatakan kepada CNBC, "China tertarik pada keterlibatan ekonomi di Afghanistan dan perluasan Sabuk dan Jalannya, termasuk rekonstruksi dan investasi dalam sumber daya mineral yang belum dimanfaatkan dari negara yang terkurung daratan itu".

Namun, merujuk pada militan Uyghur dan kebangkitan East Turkestan Islamic Movement, Raghuwanshi memperingatkan, "itu tidak akan berinvestasi secara substansial dalam waktu dekat mengingat masalah keamanan di Afghanistan dan kedekatannya dengan provinsi Xinjiang yang bergolak di China".

Dikatakannya juga, sementara China telah memperjelas persetujuannya terhadap Taliban, hal itu tidak berarti bahwa China siap berkomitmen untuk berbisnis dengan mereka.

"Kita tidak memiliki bukti bahwa China akan melihat Taliban sebagai mitra yang lebih aman," kata Maximilian Hess, seorang rekan Asia Tengah di Foreign Policy Research Institute’s Eurasia Programk kepada CNBC.

"Mereka sangat menyadari risiko keamanan, dan serangan terhadap infrastruktur China di Pakistan oleh kelompok-kelompok telah meningkat dalam beberapa tahun terakhir, termasuk satu serangan baru-baru ini pada bulan Agustus," imbuh Hess.

Hess juga menyebut China berisiko membuat marah warga lokal Afghanistan dengan kehadirannya, dan Beijing mengakui realitas lokal di Afghanistan dan bahwa Taliban memiliki banyak sub-faksi yang dibiarkan beroperasi dengan otonomi di banyak daerah.

Apa yang tidak disuarakan China secara terbuka, para analis menyebut, adalah kekhawatirannya tentang dampak penarikan pasukan AS, seperti halnya Rusia.

CNBC mengatakan, Kementerian Luar Negeri China belum memberikan komentar lebih lanjut tentang hal tersebut.

Risiko Sanksi

Taliban berjaga di jalanan menyusul pembukaan kembali bank dan pasar setelah Taliban mengambil alih kekuasaan di Kabul, Afghanistan, pada Sabtu (4/9/2021). Setelah 20 tahun digulingkan, kelompok Taliban kembali menguasai Afghanistan. (AP Photo/Wali Sabawoon)
Taliban berjaga di jalanan menyusul pembukaan kembali bank dan pasar setelah Taliban mengambil alih kekuasaan di Kabul, Afghanistan, pada Sabtu (4/9/2021). Setelah 20 tahun digulingkan, kelompok Taliban kembali menguasai Afghanistan. (AP Photo/Wali Sabawoon)

Meski AS sudah menarik pasukannya dari Afghanistan, Taliban tetap mendapat sanksi dari AS, UE, dan PBB.

Sanksi itu menghadirkan risiko hukum dan keuangan bagi siapa pun yang berharap melakukan bisnis dengan kelompok tersebut.

"Setiap kesepakatan yang ditandatangani dengan Taliban menghadapi risiko politik dan sanksi yang jelas," kata Jonathan Wood, wakil direktur penelitian global di Control Risks.

China telah terbukti mahir dalam menavigasi sanksi AS di masa lalu, salah satunya mengimpor minyak Iran yang diembargo berkat penggunaan hal-hal seperti "kapal hantu." Tetapi beberapa perusahaan China telah terkena sanksi AS, dan dalam kasus Afghanistan, risiko keamanan membuat mendorong batas itu menjadi kurang menarik, menurut Hess.

"Sanksi Barat berarti bahwa bahkan jika Taliban diakui (oleh China), sangat sedikit bank atau lembaga keuangan yang akan berurusan dengan pemerintah Taliban sementara sanksi itu tetap ada," kata Hess.

Tujuan kami adalah menciptakan tempat yang aman dan menarik bagi pengguna untuk terhubung melalui minat dan kegemaran. Untuk meningkatkan pengalaman komunitas, kami menangguhkan sementara fitur komentar artikel