Ada SWF di RI, Sri Mulyani Jamin Tak Lagi Bangun Negeri dari Utang

Dusep Malik, Arrijal Rachman
·Bacaan 1 menit

VIVA – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menekankan, dengan kehadiran Lembaga Pengelola Investasi (LPI) atau Sovereign Wealth Fund (SWF), Indonesia tidak akan lagi membangun infrastruktur dengan utang.

Dia menjelaskan, itu karena LPI memiliki fungsi untuk mencari investasi berupa modal yang bukanlah dana pinjaman atau utang untuk menggerakan pembangunan di Indonesia. Oleh sebab itu, tak lagi butuh dana dari APBN.

Menurut dia, APBN merupakan instrumen anggaran milik negara yang sangat terbatas. Karenanya, pembangunan negara ini tidak bisa terus-terusan mengandalkan APBN apalagi sampai harus terus menggunakan pembiayaan dari utang.

"Karena Indonesia tidak bisa terus-menerus membangun dan mengembangkan dirinya hanya melalui pembiayaan yang berasal dari leverage atau utang," tegas Sri dalam diskusi di Universitas Indonesia, Kamis, 18 Februari 2021.

Adapun berbagai dana investasi yang dikelola LPI, ditegaskannya bersumber dari dana-dana investor yang menjadi mitra kerja mereka. Sehingga, dana-dana itu bukanlah masuk kategori pinjaman modal atau utang.

"Misalnya dengan menerbitkan disbursement melalui IPO, itu masih sangat terbatas. Jadi sovereign wealth fund, merupakan salah satu upaya pemerintah agar kami dapat menarik lebih banyak modal dari swasta asing untuk bermitra dengan kami," tegas dja.

Sebagaimana diketahui, Presiden Joko Widodo telah menetapkan jajaran dewan pengawas dan dewan direksi dari lembaga ini yang kemudian dinamakan Indonesia Investment Authority (INA).

Berikut jajaran Direksi dan Dewas SWF yang telah dilantik:

  • Direksi

  1. Ridha DM Wirakusumah sebagai CEO atau Ketua Dewan Direksi

  2. Arief Budiman sebagai Deputy CEO

  3. Stefanus Ade Hadiwidjaja sebagai Chief Investment Officer

  4. Marita Alisjahbana sebagai Chief Risk Officer

  5. Eddy Porwanto sebagai Chief Financial Officer.

  • Dewan Pengawas

  1. Menteri Keuangan sebagai Ketua merangkap Anggota Ex Officio

  2. Menteri Badan Usaha Milik Negara sebagai Anggota Ex Officio

  3. Darwin Cyril Noerhadi sebagai Anggota Masa Jabatan 2021 - 2026