Ada Tarik Tunai Miliaran Rupiah di Proyek Hambalang

TRIBUNNEWS.COM,JAKARTA--Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah menghitung kerugian negara dalam kasus megaproyek pembangunan Sekolah Olahraga Nasional (SON) di Bukit Hambalang, Bogor, Jawa Barat.

Pada kasus yang diduga menyeret banyak nama pejabat negara itu, KPK telah menemukan kerugian negaranya.

"Diduga sementara negara mengalami kerugian sekitar 10 miliar, untuk anggaran tahun 2010," kata Juru Bicara KPK, Johan Budi, di kantornya, Jakarta, Selasa (23/10/2012).

Kendati demikian, KPK tetap menunggu hasil Audit Keseluruhan BPK dan Audit Kerugian Negara di BPK. Pasalnya, jika kasus Hambalang dengan tersangka telah dihadapkan ke pengadilan untuk disidangkan, yang dibacakan adalah hasil audit BPK.

"Hambalang ini tentu auditor negara yang melakukan audit. Kami perlu auditor negara untuk memastikan persisnya itu berapa. Yang legal itu kan BPK atau BPKP. Nanti kalau dibaca di pengadilan kan berdasarkan kerugian negara yang telah dihitung BPK atau BPKP, sekian- sekian," ujarnya.

Proyek Hambalang dimulai pada 2003 saat masih berada di Direktorat Jenderal Olahraga Depdikbud dengan tujuan menambah fasilitas latihan olahraga selain Ragunan. Pada periode 2004-2009, proyek dipindahkan ke Kemenpora dengan pengurusan sertifikat tanah Hambalang, studi geologi, serta pembuatan masterplan.
Tahun 2009, anggaran pembangunan diusulkan menjadi Rp 1,25 triliun, sedangkan pada 2010 kembali diminta tambahan menjadi Rp 1,175 triliun melalui surat kontrak tahun jamak dari Kemenkeu.

Dari kebutuhan anggaran Rp 1,175 triliun, hanya Rp 275 miliar yang mendapat pengesahan DPR. Nominal itu berasal dari APBN 2010 Rp 125 miliar dan tambahan Rp 150 miliar melalui APBN- P 2010. Misteriusnya, anggaran bertambah jadi Rp 2,5 triliun dengan dalih ada pengadaan barang dan jasa.

Dalam audit investigasi BPK yang diminta Komisi X (Keuangan) DPR, ada empat lembaga negara yang diduga terlibat kasus korupsi proyek Hambalang. Laporan hasil pemeriksaan BPK bertanggal 1 Oktober 2010 menyebutkan, ada 20 nama orang yang disebut-sebut terlibat.

Selain Kemenpora, sebagai penyelenggara proyek, BPK mencatatkan Kemenkeu, Kemen PU, dan Badan Pertanahan Nasional (BPN).

Tetapi, kata Johan, KPK tidak serta-merta menetapkan tersangka dengan mendasarkan Audit BPK. "Karena baik penyidikan maupun penyelidikan di KPK tidak mengacu pada audit BPK," kata Johan.

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menemukan transaksi mencurigakan terkait dengan proyek Hambalang. Ketua PPATK M Yusuf mengatakan, transaksi tersebut berupa penarikan tunai yang nilainya miliaran rupiah. Menurutnya, penarikan tunai itu ada yang dilakukan oleh individu dan ada pula yang oleh korporasi. "Dari rekening perusahaan, misalnya, dan rekening seseorang," kata Yusuf di Jakarta, kemarin.

Ia mengungkapkan, penarikan tunai terkait Hambalang itu dilakukan beberapa kali selama proyek berlangsung. Adapun proyek Hambalang dianggarkan secara tahun jamak (multiyears) sejak 2010 hingga 2012.

Namun, Yusuf enggan menyebut perusahaan atau individu yang terkait dengan transaksi mencurigakan tersebut. Yusuf mengatakan, ia telah menyerahkan laporan analisis PPATK mengenai Hambalang ke KPK. Tentang ke mana uang miliaran yang ditarik tunai itu kemudian dialirkan, Yusuf mengaku tidak tahu.

"Nah, itu tadi diambil cash (tunai) dan kami enggak tahu ke mana, untuk siapa, dia tidak pakai bank," ucapnya.

KPK akan menelusuri munculnya nama Menteri Keuangan Agus Martowardojo sebagai satu di antara pejabat yang diduga terindikasi melakukan penyimpangan proyek Hambalang. Dugaan keterlibatan itu baru terendus dalam audit investigasi BPK. "Kami akan lakukan telaah dahulu (munculnya nama Agus)," kata Johan Budi.

Memuat...
PEDOMAN KOMENTAR

Ayo berpartisipasi membangun budaya berkomentar yang baik. Bila menemukan komentar bermuatan menghina atau spam, berikan jempol bawah, tanda Anda tak menyukai muatan komentar itu. Komentar yang baik, berikan jempol atas.


Kolom komentar tersedia untuk diskusi, berbagi ide dan pengetahuan. Hargai pembaca lain dengan berbahasa yang baik dalam berekspresi. Setialah pada topik. Jangan menyerang atau menebar kebencian terhadap suku, agama, ras, atau golongan tertentu.


Pikirlah baik-baik sebelum mengirim komentar.