Ade Yasin Akui Anak Buahnya yang Suap BPK Dekat dengan Rahmat Yasin

Merdeka.com - Merdeka.com - Sidang Bupati Bogor non aktif Ade Yasin kembali digelar, di Pengadilan Negeri (PN) Bandung, Jalan LLRE Martadinata, Kota Bandung, Senin (5/9).

Dalam sidang tersebut, terdakwa Ade Yasin membeberkan sejumlah kejanggalan perkara dugaan suap terhadap Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Jabar, yang menjeratnya.

Dia menilai, dirinya dijerat dan ditarik ke dalam perkara yang ia sendiri tidak mengetahui. Menurutnya, ia tak pernah menunjuk Person in Charge (PIC) atau orang yang bertanggung jawab terkait atas pertemuan dengan BPK.

"Tidak ada. Saya hanya normatif ke Kepala Dinas, untuk tindak lanjut. Fasilitasi BPKAD dan Inspektorat. Saya hanya tataran itu, bukan tugas saya menunjuk. Sudah tunjuk BPKAD sebagai leading sector untuk menyajikan data dan pemeriksaan," ujar Ade Yasin kepada Majelis Hakim saat sidang berlangsung.

Kepada Majelis Hakim, Ade mengaku tidak tahu adanya pengumpulan uang untuk BPK atau sekadar laporan dari bawahannya di Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor. Dia mengaku kaget dan baru tahu adanya pengumpulan uang untuk BPK saat persidangan.

"Tidak ada laporan. Saya bingung dan tidak paham atas dakwaan saya soal penyuapan. Semua pemberian dan pengumpulan uang itu saja saya tidak tahu," ungkapnya.

Perintah pertemuan antara BPK dan terdakwa Ihsan Ayatullah yang juga Kasubid Kasda BPKAD Kabupaten Bogor, kata Ade, bukan perintah langsung darinya.

"Perintah saya kepada kadis, untuk mengawal. Dengan Ihsan itu sama seperti saya ke staf lainnya, tidak ada keistimewaan. Ia dekat dengan kakak saya (Rahmat Yasin, mantan bupati Bogor), tapi kan bukan berarti saya juga dekat dengan teman kakak saya," terangnya.

Bupati Bogor nonaktif Ade Yasin didakwa menyuap pegawai Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Jabar sebesar Rp1,9 miliar.

Ade Yasin diduga menyuap BPK berkaitan dengan laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD), pemerintah Kabupaten Bogor tahun anggaran 2021.

Uang yang diberikan Ade Yasin senilai Rp. 1,9 Miliar kepada anggota BPK Jabar itu, dilakukan dari Oktober 2021 sampai April 2022.

"Terdakwa melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga dipandang sebagai perbuatan berlanjut memberi atau memberikan sesuatu yaitu uang yang keseluruhannya berjumlah Rp 1.935.000.000," ujar JPU KPK, saat membacakan surat dakwaan di Pengadilan Tipikor Bandung, Jalan LLRE Martadinata, Kota Bandung, Rabu (13/7).

Dalam dakwaannya, Ade Yasin dinilai telah melanggar Pasal 5 ayat 1 UU Tipikor Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat 1 KUHP sebagaimana dakwaan pertama.

Ade Yasin juga dianggap melanggar Pasal 13 UU Tipikor Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat 1 KUHP sebagaimana dakwaan kedua. [rnd]